Perkuat Inspektorat untuk Cegah Korupsi

KOMPAS/ADITYA PUTRA PERDANA

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo memberikan sambutan pada serah terima jabatan di Kantor Gubernur Jateng di Semarang, Jumat (7/9/2018). Menurut Ganjar, salah satu PR ialah terus mencegah potensi terjadinya kolusi dan korupsi di Jateng.

SEMARANG, KOMPAS — Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengatakan, penguatan inspektorat penting untuk mencegah korupsi di daerah. Lebih jauh, dia berharap, inspektorat di setiap pemerintahan daerah dilantik oleh pemerintahan satu tingkat di atasnya agar pengawasan optimal.

Ganjar mengatakan, beberapa waktu lalu, dirinya bersama sejumlah gubernur provinsi lain berdialog dan bersilaturahmi dengan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jakarta. Yang diingatkan KPK kepada para gubernur ialah dua sektor paling rawan, yakni perizinan dan anggaran pendidikan.

”Dua titik itu menjadi obrolan kami. Perizinan masih menjadi tempat paling subur untuk kolusi dan korupsi, karena itu OSS (one single submission) dari pemerintah pusat memang harus kita kerjakan. Dana pendidikan juga rawan bocor karena nilainya relatif tinggi,” kata Ganjar di Kota Semarang, Jumat (7/9/2018).

Ganjar menambahkan, inspektorat perlu diberdayakan guna mencegah korupsi. ”Namun, dengan struktur yang ada sekarang, tidak akan mudah. (Saya mengusulkan), apakah bisa inspektorat yang melantik di atasnya (inspektorat kabupaten/kota dilantik gubernur, inspektorat provinsi dilantik Mendagri)," kata Ganjar.

Menurut Ganjar, dirinya juga mengusulkan kepada Mendagri agar peranti lunak atau program terbaik milik kabupaten/kota diambil untuk dijadikan contoh bersama untuk diterapkan di daerah-daerah lainnya. Misalnya, program terbaik  terkait dengan perizinan, pendidikan, dan kesehatan.

”Diambil satu-satu (program terbaik) kemudian diperintahkan ke kabupaten/kota lainnya. Dalam enam bulan hingga satu tahun sudah beres. Ini agar setiap daerah tidak memiliki interpretasi sendiri-sendiri,” ujar Ganjar.

Menurut Ganjar, pola korupsi seperti yang terjadi di Kota Malang belum pernah terjadi di Jateng. Yang penting dilakukan agar hal serupa tak terjadi ialah e-planning dan e-budgeting harus masuk dalam sistem. Itu perlu dilakukan seiring peran tim koordinasi dan supervisi pencegahan KPK di daerah. Dirinya akan mendorong kabupaten/kota untuk memperkuat itu.

KOMPAS/ADITYA PUTRA PERDANA

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo memberikan sambutan pada serah terima jabatan di Kantor Gubernur Jateng di Semarang, Jumat (7/9/2018).

Penjabat Bupati Banyumas Budi Wibowo menambahkan, pelayanan satu pintu merupakan salah satu upaya untuk mencegah terjadinya korupsi. ”Karena tujuannya ialah pelayanan yang mudah, murah, cepat, dan akuntabel. Artinya cepat, tetapi tetap benar secara keseluruhan,” katanya.

Lebih lanjut, Budi mengatakan, infrastruktur teknologi informasi yang dibangun di Jateng dan Banyumas sudah mendukung percepatan dan transparansi perizinan. Artinya, segala persyaratan bisa dilihat di situs dan media sosial, begitu juga pengumuman terkait dengan segala perizinan tersebut.

Sebelumnya, Ganjar juga mengatakan dirinya akan mengoptimalkan teknologi informasi untuk mengatasi masalah di Jateng. Menurut dia, pola komunikasi langsung dengan masyarakat melalui media Twitter sudah dilakukan pada periode pertama, 2013-2018, bersama Wakil Gubernur Heru Sudjatmoko.

KOMPAS/ADITYA PUTRA PERDANA

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan Wakil Gubernur Taj Yasin memberikan sambutan pada tasyakuran di halaman Kantor gubernur di Semarang, Jumat (7/9/2018). Menurut Ganjar, salah satu PR ialah terus mencegah potensi terjadinya kolusi dan korupsi di Jateng.

”Kami siapkan infrastruktur agar kita bisa berkomunikasi. Fondasi yang baik sudah kami bangun dalam lima tahun dan kini terus ditingkatkan. Lewat Twitter, kami mengetahui apa yang terjadi di masyarakat, melalui laporan warga. Sistem seperti ini kami pakai terus,” ujar Ganjar di hadapan warga Jateng yang hadir.

Ganjar menambahkan, pola lain yang akan dilakukan ialah menuntaskan langsung permasalahan saat kunjungan ke daerah-daerah. ”Sebelumnya, kami berkunjung ke daerah-daerah untuk mengetahui permasalahan (untuk dicarikan solusinya), kali ini kami akan langsung datang bersama bupati/wali kota agar bisa diselesaikan di situ. Saat itu juga,” ungkapnya.