Kesejahteraan Warga Desa Turun

KOMPAS/ADRIAN FAJRIANSYAH

Kebun karet dimusnahkan warga di kawasan Tinggi Hari, Kecamatan Gumay Ulu, Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan, Selasa (13/3/2018). Karena harga karet terus jatuh dua tahun terakhir, bahkan sekarang menjadi sekitar Rp 4.000-Rp 6.000 per kilogram, warga pun mulai meninggalkan karet.

Wajah desa, sebagai penghasil pangan dan komoditas ekspor, terus berubah. Ketergantungan  terhadap pangan dan barang konsumsi semakin tinggi. Sayangnya, hal itu belum dibarengi peningkatan penghasilan yang cukup.

INDRAMAYU, KOMPAS - Laju kenaikan harga barang dan jasa yang harus dibayar oleh warga desa seringkali lebih tinggi dibandingkan penghasilan atau harga yang mereka terima. Pengentasan kemiskinan di desa pun bertambah berat.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, inflasi di perdesaan pada Juli 2018 mencapai 0,82 persen, lebih tinggi dibandingkan inflasi nasional yang tercatat 0,28 persen bulan itu. Kenaikan harga bahan makanan menjadi penyumbang terbesar inflasi perdesaan Juli 2018.

Hasil pemantauan  BPS atas harga-harga barang di perdesaan di 33 provinsi, nilai tukar petani secara nasional turun dari 102,04 pada Juni 2018 menjadi 101,66 pada Juli 2018. Penurunan disumbang oleh turunnya NTP subsektor tanaman pangan, perkebunan rakyat, dan perikanan.

Penurunan NTP Juli 2018 terjadi karena indeks yang diterima petani hanya naik 0,28 persen. Sementara harga barang dan jasa yang dibayar dan dikonsumsi masyarakat perdesaan, khususnya petani, naik 0,66 persen. NTP menjadi salah satu indikator untuk mengukur kesejahteraan petani.

Pada semester I-2018 NTP tercatat 102,14 atau hanya tumbuh 1,82 persen dibandingkan semester I-2017 yang 100,31. Khusus perkebunan rakyat, NTP-nya tercatat 97,01 pada Juli 2018. Artinya, petani mengalami defisit.

Penelusuran Kompas di sejumlah sentra produksi pangan di Jawa Barat dan Jawa Tengah, serta komoditas ekspor seperti karet dan kelapa sawit di Jambi, Sumatera Utara, dan Kalimantan Tengah, dua pekan terakhir menunjukkan, petani dan warga desa semakin rentan miskin karena kemandirian  pangannya berkurang dan semakin bergantung pada pasar.

Hambatan ekspor dan anjloknya harga komoditas juga turut menyebabkan pendapatan warga desa turun. Para pekebun  karet, sawit, dan tebu rakyat, misalnya, belum menikmati harga yang layak. Harga kadang jatuh di bawah ongkos produksinya.

Sukarta (46), warga  Dukuhwaru, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, belakangan semakin jarang menyimpan beras dalam jumlah banyak di rumah.  "Cadangan beras  paling bertahan satu bulan. Selebihnya, saya beli di pasar atau warung," ujarnya.

Kecilnya skala produksi membuat petani, khususnya tanaman pangan, tidak punya pilihan selain menjual hasil panen. Mereka berharap bisa melalui masa paceklik dengan tetap bisa menjangkau harga barang kebutuhan di pasar. Namun, penghasilan biasanya telah habis dan harga pangan cenderung naik di masa paceklik.

Menurut Kepala Desa Kalensari, Kecamatan Widasari, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, Masroni, sebagian petani tidak menjual gabahnya untuk memenuhi kebutuhan pangan sehari-hari. Namun, seiring  meningkatnya kebutuhan konsumsi selain beras, petani butuh uang lebih banyak. Mereka  memilih menjual cadangan gabah untuk memenuhi kebutuhan itu.

KOMPAS/RONY ARIYANTO NUGROHO

Ilustrasi _ Petani menyadap batang pohon karet di perkebunan karet Lima Puluh Lidah Tanah, PT Socfin Indonesia, Desa Perkebunan Sei Bejangkar, Kecamatan Sei Balai, Batubara, Sumatera Utara, Rabu (9/5/2018).

Harga komoditas

Penghasilan dan kesejahteraan warga desa juga sangat erat dengan harga komoditas yang mereka produksi. Para petani karet, misalnya, terpuruk seiring anjloknya harga karet beberapa tahun terakhir.

Ponedi (41), petani di  Desa Blok 10, Kecamatan Dolok Masihul, Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara, menyebutkan, harga getah karet di tingkat petani saat ini hanya sekitar Rp 5.000 per kilogram (kg). Jauh lebih rendah dibandingkan tahun 2011 yang sempat menyentuh Rp 18.000 per kg. “Kami harus pandai-pandai membagi uang ini agar cukup memenuhi kebutuhan,” kata Ponedi.

Petani sawit rakyat juga mengalami kesulitan. Sebab harga tandan buah segar cenderung stagnan beberapa tahun terakhir. Sementara harga barang kebutuhan terus naik. Menurut Sigro (37), petani sawit di Desa Pudak, Kecamatan Kumpeh Ulu, Kabupaten Muaro Jambi, harga tandan buah segar mencapai titik terendah, yakni kurang dari Rp 1.000 per kg beberapa pekan terakhir.

Pengamat ekonomi  Universitas Batanghari, Pantun Bukit berpendapat, anjloknya harga komoditas ekspor seperti karet dan sawit saat ini menciptakan kerentanan ekonomi yang sangat parah di perdesaan. Terutama di sentra sawit dan karet seperti  Kabupaten Muaro Jambi, Batanghari, Tebo, Sarolangun, Bungo, dan Merangin.

Dari hasil penelitiannya, tak sedikit  warga semakin kesulitan memenuhi kebutuhan pokok dan pendidikan anak-anaknya. “Cukup banyak mahasiswa  dari daerah penghasil sawit dan karet minta dispensasi pembayaran biaya kuliah karena ekonomi keluarganya sedang terpuruk,” kata Pantun.

Dorong penghasilan

Program pemberdayaan untuk meningkatkan penghasilan penduduk desa dinilai masih kurang. Dalam tiga tahun terakhir, misalnya, alokasi dana desa yang terus naik dari Rp 20,8 triliun tahun 2015 jadi Rp 60 triliun tahun 2018 masih didominasi untuk pembangunan infrastruktur dasar, seperti jalan dan irigasi.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Bambang PS Brodjonegoro menyatakan, sebagian petani memiliki keterbatasan untuk meningkatkan produktivitas tanaman. Pendapatannya  juga tidak optimal karena mereka menjual hasil panen melalui perantara bahkan dengan sistem ijon.

Salah satu solusi yang ditempuh pemerintah adalah program padat karya tunai. Kegiatan yang dibiayai dana desa ini mesti dikerjakan sendiri oleh warga melalui program padat karya. Harapannya, pendapatan mereka meningkat dan kemiskinan berkurang.

Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan, Astera Primanto Bhakti menambahkan, penurunan kemiskinan di desa jangan hanya bertumpu pada dana desa. Aparatur desa harus memaksimalkan pendapatan asli desa dan tidak terus bergantung  dana transfer dari pemerintah pusat. Penggunaan dana desa juga harus lebih efektif. (JUD/KRN/NAD/ITA/IDO/NSA)