Mendagri dan Gubernur Ingatkan Anggota Baru Dewan Jaga Integritas
Oleh
Dahlia Irawati
·3 menit baca
MALANG, KOMPAS — Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo kembali mengingatkan pejabat agar menjauhi daerah rawan korupsi. Adapun Gubernur Jawa Timur Soekarwo menekankan agar anggota baru DPRD nantinya memiliki integritas kuat untuk bekerja dengan benar.
Hal itu disampaikan keduanya terkait proses pelantikan anggota DPRD Kota Malang pergantian antarwaktu (PAW) periode 2014-2019, Senin (10/9/2018). Saat itu, 40 anggota dewan dilantik untuk memenuhi kuorum 45 anggota DPRD. Sebelumnya, 41 dari 45 anggota DPRD Kota Malang ditahan oleh KPK atas suap pembahasan APBD Perubahan 2015.
Kementerian Dalam Negeri mengapresiasi gubernur yang melakukan langkah-langkah cepat untuk berkoordinasi dengan KPU, parpol, dan Forkopimda sehingga hari ini bisa dilakukan pelantikan. Hal ini penting untuk membangun tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien.
”Jangan sampai pembangunan di Kota Malang khususnya penganggaran 2019 terganggu karena dikatakan tadi jadwalnya harus selesai 15 Desember 2018,” kata Tjahjo Kumolo di Malang.
Tjahjo mengatakan, dirinya datang bersama Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri Sosi Sumarsono semata-mata untuk memastikan proses berjalan baik. ”Karena dalam sejarah di negara kita, baru pertama kali ini sampai menjadikan sebuah lembaga macet dan tak kuorum,” ujarnya.
Ia menambahkan, semua anggota DPRD harus memahami arahan gubernur dan memahami area rawan korupsi. ”Area itu termasuk perencanaan, dana hibah, bansos, retribusi pajak, dan pengadaan barang dan jasa. Itu harus dipahami oleh anggota dewan karena dewan adalah mitra sejajar pemkot. Keduanya saling mengisi, mengawasi, korelasi, dan memperjuangkan aspirasi masyarakat,” tutur Tjahjo.
Gubernur Jawa Timur Soekarwo dalam sambutannya mengatakan, suap massal itu terjadi karena lemahnya integritas.
”Keputusan cepat harus diambil demi kepentingan warga Kota Malang. Pak Menteri, lihat saja. Saking tidak terurus, jam pun tidak terganti. Apalagi urusan masyarakat Malang,” kata Soekarwo mengawali pidatonya.
Dalam sambutannya, Soekarwo menyebutkan, integritas tidak ada ukurannya dan belum bisa diganti dengan mesin. ”Maka, saudara saya yang 41 ini adalah karena problem integritas. Saya minta ulama dan tokoh agama untuk melakukan penyegaran kembali. Bahwa sudah ada anggaran DPRD. Itu cukup. Pengilon (kaca) dari 41 orang itu adalah masalah integritas. Hal ini juga mengenai teman-teman lainnya. Tolong saling mengingatkan. Media mengingatkan,” ujarnya.
Padahal, Soekarwo mengatakan, dalam urusan pelayanan publik, sebenarnya Kota Malang bisa dibilang jagoan. Banyak inovasi untuk pelayanan masyarakat.
”Sekali lagi, ini monumen penting untuk integritas. Kita harus patuhi. Kalau bukan haknya dicek betul. Pimpinan dewan, wali kota plt, sudahlah, tidak usah mempercepat proses kalau masih ada debat. Mungkin belum ketemu titiknya. Jangan dipercepat dengan hal-hal yang lain. Itu hal mendasar. Saya yakin, ke-45 orang baru ini tangguh. Saya titip doanya memperkuat integritas,” lanjut Soekarwo.
Terkait pelantikan anggota DPRD Kota Malang, Bambang Heri Susanto, anggota baru dewan dari Partai PDI-P, mengatakan akan segera bekerja sebaik-baiknya untuk rakyat seusai dilantik. Bambang menggantikan posisi Abdul Hakim dari daerah pemilihan Blimbing.
”Saya tak merasa ada beban. Kami prihatin dengan saudara-saudara kami, anggota dewan lama yang tersangkut kasus suap ini. Kami doakan agar mereka sehat dan lancar serta semakin mendekatkan diri ke Tuhan Yang Maha Esa. Tidak ada ketakutan bagi kami karena kami diberi amanah oleh DPC dan rakyat. Sudah banyak pesan agar menjauhi dan menghindari korupsi,” tutur Bambang.
”Kami siap melaksanakan tugas di DPRD Kota Malang. Kami ini mitra pemkot sehingga siap melaksanakan tugas bersama demi warga Kota Malang,” lanjutnya.