Erick Thohir: Terlalu Dini Libatkan Kepala Daerah

KOMPAS/PRADIPTA PANDU

Presiden Joko Widodo saat memberikan pernyataan terkait dipilihnya Erick Thohir sebagai Ketua Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma’ruf di Rumah Pemenangan Cemara, Jakarta, Jumat (7/9/2018).

JAKARTA, KOMPAS — Tim Kampanye Nasional pasangan calon presiden Joko Widodo dan calon wakil presiden Ma’ruf Amin mulai membentuk struktur tim kampanye daerah. Selain itu, kubu Jokowi-Ma’ruf menganggap, beralihnya dukungan kepala daerah yang berasal dari kubu oposisi karena kepala daerah tersebut memiliki kesamaan visi misi dengan Jokowi.

Namun, Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma’ruf Amin, Erick Thohir, mengatakan, saat ini masih terlalu dini untuk melibatkan kepala daerah dalam Tim Kampanye Daerah (TKD) Jokowi-Ma’ruf. Ia menyebutkan, saat ini TKN tengah dalam proses membentuk TKD. TKD perlu dibentuk sebelum 19 September sebagai syarat agar pasangan Jokowi-Ma’ruf bisa berkampanye di daerah.

KOMPAS/DHANANG DAVID ARITONANG

Erick Thohir

”Saya rasa, TKD ini sudah hampir siap di seluruh provinsi dan ini jadi bagian konsolidasi kami. Saya juga masih mencoba untuk mengenali tokoh-tokoh yang ada di daerah dan dari partai mana mereka berasal,” ujar Erick seusai rapat TKN Jokowi-Ma’ruf di Jakarta, Rabu (12/9/2018).

Meski demikian, Erick belum menjelaskan sejumlah nama tokoh yang akan dimasukkan ke TKD. Selain itu, menurut dia, masih terlalu dini jika para gubernur, bupati, dan wali kota dilibatkan ke TKD.

”Menurut pencermatan saya, banyak sekali kepala daerah yang berasal dari berbagai pihak. Namun, mereka tidak bisa membohongi akar yang ada di daerah masing-masing. Jadi, jika ternyata visi misi yang kami sampaikan sama dengan mereka, tentunya mereka akan mendukung dengan positif,” tutur Erick.

KOMPAS/DHANANG DAVID ARITONANG

Sembilan sekjen partai pendukung Jokowi melakukan pertemuan lanjutan di Rumah Pemenangan Cemara, Jakarta, Senin (6/7/2018) malam, untuk membahas kelanjutan Tim Kampanye Nasional dan program Nawacita II.

Erick menyampaikan, saat ini Presiden Jokowi memiliki rekam jejak dan kerja nyata yang sudah terlihat. Oleh karena itu, hal ini yang menjadi kekuatan untuk menarik dukungan dari kepala daerah dan masyarakat yang ada di daerah tersebut.

Sekretaris Jenderal PKB Abdul Kadir Karding menjelaskan, persiapan TKD di provinsi sudah hampir 100 persen, sedangkan di kabupaten/kota sudah sekitar 70 persen. Kepala daerah ini, lanjutnya, tidak akan menjadi ketua TKD, tetapi masuk dalam struktur pengarah teritorial.

KOMPAS/DHANANG DAVID ARITONANG

Abdul Kadir Karding

”Saat ini, masih banyak kepala daerah yang belum mendeklarasikan sikap dan dukungannya. Tetapi, ada juga kepala daerah yang berasal dari partai oposisi sudah mulai mendukung Jokowi-Ma’ruf,” ujarnya.

Diberitakan sebelumnya, sejumlah kepala daerah yang berasal dari Partai Demokrat beralih mendukung Jokowi-Ma’ruf, padahal Demokrat merupakan salah satu partai pendukung Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

Beberapa di antara mereka adalah Gubernur Papua dan Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Demokrat Papua Lukas Enembe, mantan Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar yang kini menjadi juru bicara tim pemenangan Jokowi-Ma’ruf, dan Gubernur Nusa Tenggara Barat Zainul Majdi atau Tuan Guru Bajang yang sudah memutuskan untuk mundur dari Demokrat (Kompas, 12/9/2018).

Karding menampik anggapan bahwa kubu Jokowi-Ma’ruf membajak para kader dan kepala daerah dari partai lain sehingga mereka beralih mendukung Jokowi.

”Saya kira, faktanya tidak ada yang membajak mereka. Mereka merupakan kepala daerah yang tentunya memiliki sikap dan pandangan politik yang kuat. Tentunya mereka sulit untuk dibajak,” ucapnya.

Secara terpisah, anggota Badan Komunikasi Partai Gerindra, Andre Rosiade, mengatakan, wajar saja jika para kepala daerah ada yang beralih dukungan. Hal ini karena pemilu presiden dan pemilu legislatif akan berlangsung bersamaan pada Pemilu 2019.

KOMPAS/DHANANG DAVID ARITONANG

Andre Rosiade

”Partai peserta pemilu pasti ingin mengamankan posisinya dalam pemilu legislatif agar bisa memenuhi ambang batas parlemen. Meski demikian, partai koalisi Prabowo-Sandiaga masih solid dan susunan struktur tim kampanye sudah hampir terbentuk,” ujarnya saat dihubungi dari Jakarta.

Andre mengungkapkan, kubu Prabowo-Sandiaga masih belum berencana untuk mengajak kepala daerah masuk tim kampanye. Menurut dia, sebaiknya kepala daerah bisa fokus dalam menyelesaikan tugas untuk membenahi daerah.

Selain itu, Andre mengatakan, Prabowo-Sandiaga akan mendaftarkan tim kampanye ini pada 20 September. ”Meskipun kami belum mengumumkan susunan tim, tim kami sudah mulai bekerja. Contohnya seperti menemukan adanya potensi 2,5 juta pemilih ganda dalam pemilu nanti,” lanjutnya.