Daerah Dipersilakan Saling Adopsi Inovasi

KOMPAS/ADITYA PUTRA PERDANA

Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Zudan Arif Fakrulloh dalam Rapat Koordinasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil 2018 di Kota Semarang, Jawa Tengah, Rabu (12/9/2018). Zudan mempersilakan daerah mengadopsi inovasi daerah lain.

SEMARANG, KOMPAS — Sejumlah kabupaten/kota di Indonesia dipersilakan untuk berkunjung serta mengadopsi berbagai inovasi yang bermanfaat bagi masyarakat dari daerah lain. Dengan demikian, pembangunan daerah dilaksanakan bersama-sama dan saling bersinergi satu sama lain.

Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Zudan Arif Fakrulloh, di sela-sela Rapat Koordinasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil 2018 di Semarang, Jawa Tengah, Rabu (12/9/2018) malam, mengatakan, sejumlah daerah sudah menerapkan berbagai inovasi bermanfaat, seperti Kota Surabaya dan Kota Malang.

”Praktik-praktik inovasi terbaik tak perlu mikir lagi, daerah lain silakan replikasi. Aplikasi boleh dipindahkan. Daerah-daerah lain silakan berkunjung ke Surabaya, Malang, Madiun, dan lainnya, kemudian mereplikasi inovasi yang ada,” ujar Zudan di hadapan sekitar 1.600 orang perwakilan Dispendukcapil se-Indonesia.

Zudan menambahkan, sinergi dan kerja sama seperti itu menjadi gambaran bahwa kependudukan dan pencatatan sipil memiliki tujuan bersama. Menurut dia, itu juga sebagai upaya mewujudkan agar pelayanan Dispendukcapil tidak lagi sekadar mengejar administrasi kependudukan, tetapi juga membahagiakan masyarakat.

Dalam acara itu, sejumlah penghargaan diberikan Kemendagri, di antaranya atas capaian target tertinggi penerbitan akta kelahiran, perekaman KTP-el, kualitas pelayanan, dan inovasi. Penghargaan diberikan kepada Kota Surabaya (kategori wilayah jumlah penduduk besar), Kota Malang (sedang), dan Kota Madiun (kecil).

KOMPAS/ADITYA PUTRA PERDANA

Pemberian penghargaan dalam Rapat Koordinasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil 2018 di Kota Semarang, Jawa Tengah, Rabu (12/9/2018).

Selain itu, penghargaan juga diberikan kepada Institut Kewarganegaraan Indonesia (IKI) atas peran aktif dan konsistensi dalam mendukung pelaksanaan program administrasi kependudukan. Adapun kategori khusus antara lain diberikan kepada Bupati Lebak (Provinsi Banten) dan Bupati Merauke (Provinsi Papua).

Zudan menambahkan, pihaknya juga akan terus memperbaiki basis data agar semakin rapi dan sempurna. ”Salah satu yang mendorong ekosistem ini ialah BPJS Kesehatan sehingga pelayanan lebih cepat. Selain itu, kami juga menyusun DP4 (Daftar Penduduk Pemilih Potensial Pemilu) dengan menggunakan basis data,” katanya.

KOMPAS/ADITYA PUTRA PERDANA

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dalam Rapat Koordinasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil 2018 di Kota Semarang, Jateng, Rabu (12/9/2018).

Gubernur Jateng Ganjar Pranowo menambahkan, pihaknya juga terus memperbaiki basis data terkait kependudukan di Jateng. ”Per Juni 2018, 99 persen warga Jateng sudah melakukan perekaman. Sisanya, yang sakit dan lainnya, kami datangi, termasuk juga ke kampus. Kami dorong gerakan Indonesia sadar kependudukan,” katanya.

Menurut dia, apabila ekosistem sudah terbentuk dengan baik, masyarakat akan terbiasa. Dirinya mencontohkan petugas Dispendukcapil Kabupaten Pemalang yang memiliki rekaman suara berisi imbauan untuk sadar administrasi kepada masyarakat. Hal-hal seperti itu yang menurut dia layak direplikasi di daerah lain.