KPU Temukan Kurang dari Satu Juta Daftar Pemilih Ganda

KOMPAS/ALIF ICHWAN

KPU menggelar rapat pleno rekapitulasi daftar pemilih tetap tingkat nasional di kantor KPU, Jakarta, Rabu (5/9/2018). Rapat dihadiri pimpinan KPU, Bawaslu, Polri, Kementerian Dalam Negeri, dan sejumlah lembaga terkait.

JAKARTA, KOMPAS — Komisi Pemilihan Umum hampir selesai melakukan penyempurnaan daftar pemilih tetap untuk Pemilu 2019. Dari hasil penyempurnaan tersebut, KPU hanya menemukan kurang dari satu juta daftar pemilih ganda. KPU berharap, daftar pemilih ganda ini bisa benar-benar dibersihkan hingga tidak memunculkan kecurigaan dari seluruh pihak pada pemilu nanti.

Komisioner KPU, Viryan Azis, mengatakan, hingga Jumat (14/9/2018), KPU hanya menemukan kurang dari satu juta daftar pemilih ganda. Ia berharap, data ini bisa selesai disempurnakan hingga Sabtu (15/9/2018), sebelum diumumkan pada Minggu, 16 September.

KOMPAS/DHANANG DAVID ARITONANG

Viryan Azis

”Berdasarkan persentase, jumlahnya hanya di bawah 1 persen dari total 185 juta pemilih yang ada di DPT (daftar pemilih tetap). Kami akan terus menyempurnakan data ini agar nantinya daftar pemilih ganda benar-benar bisa bersih,” ucapnya saat dihubungi dari Jakarta.

Sebelumnya, Rabu, 5 September, KPU telah menetapkan DPT sebanyak 185.732.093 pemilih dalam negeri dan 2.049.791 pemilih luar negeri. Namun, partai koalisi pendukung capres-cawapres Prabowo Subianto-Sandiaga Uno meminta agar DPT diperbaiki karena adanya potensi daftar pemilih ganda sebanyak 25 juta orang.

Akhirnya, KPU bersama Bawaslu dan parpol peserta pemilu melakukan pemutakhiran DPT yang sudah ditetapkan dalam waktu 10 hari. Berdasarkan jadwal, DPT penyempurnaan akan diumumkan pada Minggu, 16 September.

Viryan mengatakan, meskipun ada perbedaan jumlah dugaan data pemilih ganda dari Bawaslu ataupun parpol peserta pemilih, hal tersebut menjadi masukan bagi KPU untuk menyempurnakan DPT.

Selain itu, Viryan berharap, setelah DPT disempurnakan, peserta pemilu bisa fokus memasuki tahapan kampanye yang akan dimulai 23 September 2018.

”Sebelumnya ada rekomendasi dari Bawaslu bahwa terdapat sekitar 2 juta pemilih ganda, sedangkan kalau dari parpol jumlahnya sekitar 6,3 juta pemilih. Kami berharap, setelah tiga kali pertemuan dengan perwakilan parpol, semua pihak bisa menerima data yang telah kami sempurnakan,” tuturnya.

Secara terpisah, politisi PDI-P, Masinton Pasaribu, menyebutkan, adanya dugaan daftar pemilih ganda jangan sampai digunakan hanya untuk kepentingan politik praktis semata. Menurut dia, parpol koalisi pendukung Prabowo-Sandiaga perlu menyajikan hasil data angka yang valid.

KOMPAS/DHANANG DAVID ARITONANG

Acara diskusi terkait polemik daftar pemilih ganda, di Jakarta, Jumat (14/9/2018).

”Menurut saya, ada tendensi dari kubu oposisi untuk memanfaatkan dugaan daftar pemilih ganda sebagai alasan jika nantinya mereka kalah dalam proses Pemilu 2019,” ujarnya dalam acara diskusi terkait polemik daftar pemilih ganda, di Jakarta, Jumat.

Berdasarkan data terakhir, parpol koalisi pendukung Prabowo-Sandiaga menemukan adanya dugaan 6 juta hingga 8 juta pemilih ganda. Menanggapi hal tersebut, Masinton mempertanyakan metode yang digunakan kubu oposisi dalam pencarian daftar pemilih ganda tersebut.

”Perubahannya sangat signifikan, dari 25 juta menjadi 8 juta, padahal hasil temuan kami yang ada di tiap kabupaten/kota jumlahnya hanya sekitar 2.000 daftar pemilih ganda. Kalau jumlah ini dikalikan dengan 514 kabupaten/kota, jumlahnya hanya sekitar 1 juta,” ucapnya.

KOMPAS/DHANANG DAVID ARITONANG

Andre Rosiade

Sebelumnya, anggota Badan Komunikasi Partai Gerindra, Andre Rosiade, mengatakan, temuan daftar pemilih ganda ini merupakan hasil dari kerja nyata tim Prabowo-Sandiaga.

”Meskipun kami belum mengumumkan struktur tim kampanye, tim kami sudah menemukan adanya potensi pemilih ganda. Ini merupakan cara tim kami bekerja untuk turut menyukseskan Pemilu 2019,” katanya.

Sekjen Partai Amanat Nasional Eddy Soeparno menyebutkan, permasalahan daftar pemilih ganda ini tidak hanya permasalahan dalam pemilu presiden, tetapi juga pemilu legislatif. Oleh sebab itu, hal ini perlu menjadi perhatian bagi semua parpol peserta pemilu untuk mengantisipasi potensi masalah daftar pemilih ganda ini.

”Pada Pemilu 2019 nanti, tidak hanya pilpres, tetapi ada pileg juga sehingga ini menjadi masalah semua parpol. Kami berharap, semua parpol peserta pemilu bisa turut aktif dalam menyelesaikan masalah ini,” ucapnya dalam penetapan DPT di kantor KPU, Rabu (5/9/2018).

Peneliti pada Bidang Politik The Indonesian Institute, Fadel Basrianto, mengatakan, persoalan terkait DPT ini selalu ada dalam tiap pemilu. Hal ini membuat suara pemilih menjadi rawan dimanipulasi.

”Oleh sebab itu, sebaiknya semua pihak jangan saling melempar bola dan kesalahan. Saat ini sudah ada sistem KTP elektronik yang seharusnya memudahkan data pemilih menjadi lebih akurat. Seharusnya, penyelenggara pemilu, parpol, hingga Kemendagri bisa duduk bersama untuk menggunakan metode yang sama untuk mengecek daftar pemilih ganda ini,” tutur Fadel.