JAKARTA, KOMPAS- Koalisi mencari jalan tengah menyeimbangkan upaya pemenangan calon presiden-wakil presiden dengan pemenangan calon anggota legislatif partai-partai anggota koalisi dalam Pemilihan Umum Serentak 2019. Salah satunya, bakal caleg diberi kelonggaran untuk tidak perlu intensif mengampanyekan capres-cawapres yang diusung partai di daerah pemilihannya.
Jalan tengah itu dirumuskan untuk menyikapi fenomena sejumlah partai koalisi Prabowo Subianto-Sandiaga Uno yang memilih mengutamakan memenangkan pemilihan legislatif (pileg) untuk mengamankan perolehan kursi di parlemen. Khususnya, di daerah-daerah yang bukan merupakan basis suara Prabowo.
Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (14/9/2018), mengatakan, Gerindra dapat memahami dilema yang dihadapi partai-partai koalisinya seperti Demokrat, Partai Keadilan Sejahtera, dan Partai Amanat Nasional.
Gerindra, ujarnya, memang tidak menghadapi masalah dalam menyeimbangkan kampanye pileg dan pilpres karena garis perjuangan memenangkan Prabowo dan caleg Gerindra masih sejalan. “Tetapi, bagi yang lain berbeda, ini masalah serius bagi partai-partai yang tidak memiliki capres-cawapres,” kata Muzani.
Sebelumnya, sejumlah elite Partai Demokrat, PKS, dan PAN mengatakan, partainya akan lebih mengutamakan pileg untuk mengamankan perolehan kursi partai di parlemen, khususnya di daerah-daerah yang merupakan basis suara Jokowi. Mendapat kursi parlemen menjadi tujuan utama partai, baru memenangkan Prabowo-Sandiaga. Hal itu otomatis berpengaruh pada mesin pemenangan Prabowo-Sandiaga yang tidak akan terlalu maksimal.
Menanggapi dinamika tersebut, Muzani mengatakan, komunikasi antara partai-partai koalisi terus dibangun untuk mencari solusi. Salah satu opsi yang muncul, ujarnya, adalah memberi kelonggaran dan kebebasan bagi caleg-caleg dari partai koalisi untuk tidak perlu intensif berkampanye bagi pemenangan Prabowo-Sandiaga. Mereka tidak perlu dilibatkan dalam tim pemenangan. “Tim pemenangan biar diurus oleh mereka yang tidak menjadi caleg,” kata Muzani.
Efek ekor jas
Berkait hal ini, Wakil Ketua Umum DPP PAN Viva Yoga Mauladi mengatakan, internal koalisi Prabowo-Sandiaga sedang membahas cara efektif mendistribusikan efek ekor jas (coattail effect) ke partai pendukung. Fragmentasi dukungan di Partai Demokrat, menurutnya, dapat dipahami karena partai akan kesulitan mengukur efek ekor jas jika kadernya tidak menjadi capres atau cawapres. “Nanti ada caranya, dengan strategi tertentu,” kata Viva.
Salah satunya, melalui kegiatan kunjungan Prabowo dan Sandiaga bersama para ketua umum partai koalisi. Ia menyontohkan, pekan depan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan akan berkunjung ke Jawa Timur bersama Sandiaga. “Begitu kira-kita cara membagi efek ekor jas secara distributif ke seluruh partai pendukung,” ujarnya.