Menteri Unifikasi Korea Selatan Cho Myoung-gyon (kiri) dan mitranya dari Korea Utara, Ri Son Gwon (tengah), menghadiri upacara pembukaan kantor perwakilan bersama di Kaesong, Korut, Jumat (14/9/2018). Kedua negara membuka kantor perwakilan bersama di tengah upaya Seoul serta Pyongyang untuk menjalin hubungan lebih dekat menjelang kunjungan Presiden Korsel Moon Jae-in ke Pyongyang minggu depan.
Pembukaan kantor perwakilan bersama oleh Korea Utara dan Korea Selatan memperkuat hubungan kedua negara sekaligus menjadi babak baru untuk mengakhiri permusuhan.
SEOUL, JUMAT Korea Utara dan Korea Selatan membuka kantor perwakilan bersama di Kaesong, yang terletak di wilayah Korut di area perbatasan kedua negara, Jumat (14/9/2018). Kantor itu diharapkan menjadi salah satu simbol perdamaian kedua negara dan menjadi saluran komunikasi permanen sebagai bagian dari upaya mengakhiri permusuhan selama bertahun-tahun.
”Satu babak baru dalam sejarah dibuka di sini pada hari ini,” kata Menteri Unifikasi Korsel Cho Myoung-gyon pada upacara peresmian kantor perwakilan bersama itu. Ia menyebut kantor tersebut sebagai simbol perdamaian yang diciptakan bersama oleh Korsel dan Korut.
Kepala delegasi Korut, Ri Son Gwon, menanggapi dengan penuh nada optimisme. Ia menyebut pembukaan kantor bersama itu sebagai buah substansial yang dipelihara oleh warga, baik di Korut maupun di Korsel.
”Kedua pihak kini dapat mengambil langkah besar menuju perdamaian, kemakmuran, dan unifikasi di Semenanjung Korea dengan secara cepat dan jujur membicarakan isu-isu yang muncul dalam hubungan antar- Korea,” kata Ri.
Lokasi kantor perwakilan itu awalnya berada di wilayah Korsel setelah Rusia dan Amerika Serikat membagi Korea menjadi dua negara pada akhir Perang Dunia II. Namun, wilayah itu masuk Korut setelah Perang Korea 1950-1953 yang berakhir dengan gencatan senjata.
Dilengkapi dengan ruang konferensi bersama, kantor perwakilan bersama itu diharapkan menjadi wahana konsultasi dan saluran komunikasi sepanjang waktu kedua pihak. Kantor itu akan dihuni 20 pejabat dari setiap pemerintah yang dipimpin pejabat setingkat wakil menteri.
Jelang lawatan Moon
Dua negara Korea telah berusaha mengerjakan proyek-proyek bersama di berbagai bidang sejak pertemuan April lalu antara Presiden Korsel Moon Jae-in dan Pemimpin Korut Kim Jong Un di zona demiliterisasi di kawasan perbatasan kedua negara. Moon dijadwalkan akan berkunjung ke Pyongyang, Selasa (18/9).
Ia akan bertemu dengan Kim dalam upaya menghidupkan kembali pembicaraan tentang proses denuklirisasi Korea yang dibicarakan Kim dan Presiden AS Donald Trump di Singapura, Juni lalu. Kantor Kepresidenan Korsel mengungkapkan, pertemuan Moon-Kim akan disiarkan secara langsung oleh televisi Korsel, termasuk peristiwa-peristiwa penting dalam kunjungan tiga hari Moon ke Pyongyang.
Jika kunjungan itu jadi digelar, berarti tahun ini Moon telah tiga kali mengunjungi Korut. Hal itu dilakukannya seiring dengan perannya sebagai pengatur proses pencairan hubungan diplomatik di Semenanjung Korea, termasuk ikut memfasilitasi pertemuan Kim dan Trump di Singapura, Juni lalu.
Kim mendukung denuklirisasi Semenanjung Korea. Sayangnya, dalam pertemuan Kim-Trump di Singapura itu tidak terdapat rincian yang disepakati antara Washington dan Pyongyang perihal makna denuklirisasi dan bagaimana hal itu akan diwujudkan.
Moon menegaskan, Korut bersedia melakukan denuklirisasi. Di sisi lain, Washington menegaskan kesediaannya mengakhiri permusuhan AS-Korut sekaligus memberikan jaminan keamanan bagi Kim. Hanya saja, sejauh ini terdapat semacam ganjalan karena kedua pihak saling menuntut satu sama lain.
Bulan lalu, Trump tiba-tiba membatalkan kunjungan pejabat AS ke Pyongyang yang sejatinya telah direncanakan oleh Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo. Pembatalan itu dilakukan setelah Pyongyang mengecam keras tuntutan AS yang dinilai semena- mena dalam bentuk perlucutan senjata sepihak.
Namun, setelah itu Kim mengirim surat kepada Trump, berisi permintaan untuk menggelar pertemuan lagi di antara keduanya. Kim juga menginformasikan gelaran parade militer Korut untuk menandai ulang tahun ke-70 negaranya. Berbeda dari peringatan sebelumnya, parade militer tahun ini digelar tanpa memamerkan rudal balistik antarbenua.
Sanksi AS
Kamis (13/9), otoritas AS menjatuhkan sanksi kepada dua perusahaan teknologi yang diduga melanggar sanksi bagi Korut. Departemen Keuangan AS menyebut dua perusahaan itu adalah perusahaan yang berbasis di China, Silverstar Network Technology Co, plus direktur utamanya yang berasal dari Korut, Jong Song Hwa, serta perusahaan Rusia yang berafiliasi dengan perusahaan itu, Volasys Silver Star.
Menteri Keuangan AS Steven Mnuchin mengingatkan perusahaan-perusahaan global agar tidak mempekerjakan warga Korut di proyek teknologi.
