Polri Diminta Antisipasi Potensi Pelanggaran HAM

KOMPAS/ALOYSIUS BUDI KURNIAWAN

Beberapa pembicara, meliputi (kiri ke kanan) Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Brigjen Hamli, Ketua Dewan Pers Yosep Adi Prasetyo, Kepala Divisi Humas Polri Inspektur Jenderal Setyo Wasisto, Kepala Pusat Penerangan TNI Mayor Jenderal Sabrar Fadhilah, Direktur Pencegahan, dan Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Pusat Yuliandre Darwis, hadir dalam Diskusi Terbatas "Pemberitaan Berlebihan Kejahatan Terorisme"di Gedung Dewan Pers, Jakarta, Rabu (23/5/2018).

Jakarta, Kompas- Komisi Nasional Hak Asasi Manusia berharap Kepolisian Negara RI mampu mengantisipasi berbagai potensi pelanggaran hak asasi manusia pada Pemilu 2019. Terkait dengan penegakan hukum berbasis HAM, kedua lembaga tersebut juga menjajaki upaya peningkatan kapasitas penyidik Polri.

Wakil Ketua Komnas HAM bidang Internal, Hairansyah, usai bertemu dengan Kepala Polri Jenderal (Pol) Tito Karnavian di rumah dinas Kepala Polri di Jakarta, Jumat (14/9/2018) menuturkan, pihaknya akan memantau Pemilu 2019, baik pemilihan presiden dan pemilu legislatif, yang diselenggarkan secara serentak.

Dalam pertemuan itu Hairansyah didampingi Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik serta komisioner bidang Pengkajian dan Penelitian Komnas HAM, M Choirul Anam.

Menurut Hairansyah, dari pengalaman dua pemilihan kepala daerah (pilkada) sebelumnya, terdapat potensi terjadinya ujaran kebencian serta diskriminasi ras dan etnis.

Potensi ancaman persatuan itu, tambah Hairansyah, berpotensi terjadi karena Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 hanya diikuti dua pasangan calon. Buntutnya, masyarakat pemilih juga akan terbagi dalam dua kelompok pendukung. “Oleh karena itu, kami menilai penegakan hukum jadi kunci pencegahan dan penanganan potensi gangguan itu. Konflik yang tak mampu diantisipasi berpotensi mengancam persatuan dan penghormatan HAM,” ujar Hairansyah.

Dalam kesempatan itu, Komnas HAM dan Kapolri berdiskusi soal potensi permasalahan di masyarakat yang disebabkan masalah administrasi kependudukan, yang menghilangkan hak konstitusional warga negara memberikan hak pilihnya pada Pemilu 2019. Untuk itu, Komnas HAM dan Polri akan berkoordinasi menelusuri masalah daftar pemilih.

Kualitas aparat

Secara terpisah, Tito menuturkan, untuk meningkatkan kapasitas aparat kepolisian dalam penyidikan berbasis HAM, Komnas HAM dan Polri berencana melakukan pendidikan dan pelatihan (diklat) anggota kepolisian. Pelatihan itu akan diberikan kepada personel kepolisian di satuan brigade mobil (Brimob), Samapta Bhayangkara (Sabhara), dan divisi hukum.

“Kita secara langsung juga akan menjajaki pelatihan hukum berbasis HAM dalam penyelidikan itu kepada Kepala Polri. Pendidikan dan Latihan peningkatan kapasitas dilakukan terakhir kali pada tujuh tahun yang lalu,” tutur Tito lagi.