Menata Lahan Tersisa

KOMPAS/RIZA FATHONI

Kemacetan di ruas Jalan Cideng Barat, Jakarta Pusat, Rabu (5/9/2018). Pemprov DKI memberlakukan perpanjangan kebijakan ganjil genap di sejumlah ruas jalan di Ibu Kota setelah Asian Games 2018. Jalan ini merupakan jalan alternatif bagi kendaraan yang menghindari aturan ganjil genap.

Jakarta di masa depan, tidak dapat dihindari, akan semakin padat seiring pertambahan jumlah penduduk dan pendatang. Antisipasi sejak dini akan menentukan Jakarta menjadi kota yang nyaman di kemudian hari.

Bertambahnya jumlah penduduk berpengaruh juga pada bertambahnya perjalanan untuk mobilitas warga. Saat ini saja, dengan 10 juta penduduk Jakarta serta sekitar 3 juta komuter, kemacetan di jalan agak merata sepanjang hari.

Mengutip pendapat periset LabTanya Universitas Indonesia, Ade Amelia, dalam lokakarta bertajuk ”Mengantisipasi Masa Depan: Kepadatan Jakarta”, Kamis (13/9/2018), kota-kota besar seharusnya mulai mengandalkan transportasi massal untuk mobilitas warganya. Hal ini untuk mencegah kemacetan kian akut, sekaligus menghemat ruang di kota yang sudah sesak.

Pembatasan penggunaan kendaraan pribadi sekaligus menghemat kebutuhan akan gedung parkir. Lalu, bagaimana nasib gedung parkir di masa mendatang?

KOMPAS/HERU SRI KUMORO

Kawasan Dukuh Atas, Jakarta yang sedang dibangun dan ditata menjadi salah satu kawasan berbasis Transit Oriented Development, Senin (3/9/2018). Kawasan TOD ini menjadi simpul transit berbagai moda (commuter line, transjakarta, LRT, kereta api bandara, MRT, dan bus kota atau angkutan kota) yang terhubung dengan kawasan hunian dan bisnis.

“Ketersediaan rumah tinggal masih jauh lebih rendah dari kebutuhan. Gedung parkir ini bisa diubah menjadi hunian dengan biaya yang tidak sebesar seperti membangun gedung baru. Penghuninya pun tidak perlu jauh-jauh ke pinggiran Jakarta untuk tinggal,” kata Ade mengajukan usulannya.

Tetapi, pertambahan hunian juga berpotensi menambah kepadatan Jakarta.

Alim Halimatussaidah, Pengajar Ekonomi Lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) UI mengungkapkan, berdasarkan penelitian Badan Pembangunan Nasional, Jakarta saat ini sudah kelebihan kapasitas penduduk. Oleh karena itu, penambahaan properti seperti apartemen atau rumah susun di Jakarta akan menambah persoalan. Sebab, semakin banyak orang tinggal di Jakarta, semakin banyak pula konsumsi air, listrik, serta produksi sampah.

Di sisi lain, bila pekerja di Jakarta memilih bermukim di kota-kota sekitar Jakarta dan menjadi komuter, ada konsekuensi yang mesti diantisipasi yakni mobilitas warga. Angkutan massal yang menjangkau hingga Bodetabek juga mesti sama mudahnya dengan angkutan di dalam kota Jakarta sendiri.

Uswatun Hasanah, Pengajar Ekonomi Lingkungan dan Hukum FE UI juga menggarisbawahi kebutuhan untuk menjawab persoalan keruwetan di Jakarta, seperti kemacetan, dan penggunaan kendaraan bermotor yang sangat tinggi. Kebutuhan mobilitas warga yang tinggi belum dapat dijawab oleh ketersediaan transportasi massal yang memadai.

Tidak bisa tidak. Penyediaan angkutan massal ini harus merata agar setiap orang dengan mudah mengakses angkutan umum dari tempat tinggal menuju ke tempat aktivitasnya. Bila tidak, sukar membayangkan orang bakal pindah ke angkutan massal.

Kampung di Jakarta merupakan kampung yang sangat padat. Rumah-rumah berimpitan, berlantai tiga hingga empat. Kebutuhan ruang ini juga harus dijawab dengan penataan yang tepat.

Penataan harus dilakukan di semua lini, termasuk di sektor transportasi. Lahan tersisa di Jakarta mesti dioptimalkan untuk menjawab berbagai kebutuhan di masa datang.