Jumlah TPS Bertambah, Polda Sulsel Akan Minta Bantuan TNI Amankan Pemilu
Oleh
Reny Sri Ayu
·2 menit baca
MAKASSAR, KOMPAS - Kepala Kepolisian Daerah Sulsel Irjen Umar Septono akan meminta bantuan TNI untuk pengamanan di TPS saat Pemilu dan Pilpres 2019. Hal ini terkait penambahan TPS dari sebelumnya sekitar 17.132 menjadi 26.319.
"Kalau sebelumnya aturannya TNI tak boleh berada di TPS, mungkin dalam Pemilu dan Pilpres nanti kami akan minta agar TNI juga bisa menjaga TPS. Ada perubahan jumlah TPS dan juga waktu pencoblosan dan penghitungan yang lebih panjang yakni 16 jam. Ini membutuhkan personel yang lebih banyak sementara personel kami tidak bertambah," kata Kapolda usai Rakor Pengamanan Pemilu, Selasa (18/9/2018) di Makassar.
Kapolda mengatakan, jumlah TPS yang bertambah dan proses pencoblosan dan penghitungan yang juga menjadi panjang, cukup riskan. Karena itu penambahan pengamanan dari TNI diperlukan. Dalam Pilkada lalu, lebih 17.000 aparat kepolisian diterjunkan untuk pengamanan di 17.132 TPS.
Koordinator Divisi Hubungan Masyarakat, Data dan Informasi, dan Hubungan Antar Lembaga, KPU Sulsel, Uslimin mengatakan, aturan jumlah pemilih tiap TPS dari sebelumnya 800 menjadi 300, membuat TPS bertambah menjadi 26.319. Ini kemungkinan masih akan bertambah dengan proses perpanjangan masa pencermatan DPT hingga pertengahan November nanti.
Soal ini, Pangdam XIV Hasanuddin Mayjen TNI Surawahadi mengatakan, pihaknya siap saja membantu polisi, sepanjang hal tersebut diputuskan oleh pimpinan tertinggi TNI.
"Karena memang situasinya ada banyak tambahan TPS sementara anggota polisinya tidak tambah. Jadinya memang kurang. Kami siap saja membantu tapi itu harus diputuskan di pusat," katanya.
Sementara itu Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah mengatakan akan berkoordinasi bukan hanya dengan aparat keamanan tapi juga Pemerintah hingga di tingkat desa. Ini agar semua pihak bisa memberi pencerahan di tengah gejolak jelang Pemilu saat ini. Gejolak ini diantaranya banyaknya berita bohong yang mengandung kebencian yang berseliweran di mana-mana.
"Karena itu kami harap semua pihak bisa menjalin sinergi dan koordinasi dengan baik. Para politisi hendaknya lebih arif dan bijak, begitupun dengan masyarakat. Kami juga akan meminta seluruh pemerintahan hingga tingkat desa dan kelurahan untuk ikut memberi pencerahan. Semua berharap Pemilu dan Pilpres nanti bisa berjalan aman dan damai seperti saat Pilkada lalu. Sulsel sempat masuk dalam zona merah namun pada akhirnya semua lancar. Kami berharap ajang Pemilu dan Pilpres juga demikian," katanya.