Jadi Ketua LDP Kali Ketiga, Abe Perpanjang Jabatan PM

(AP PHOTO/EUGENE HOSHIKO)

Perdana Menteri Jepang sekaligus Ketua Partai Demokrasi Liberal (LDP) saat ini Shinzo Abe (kiri) dan penantangnya Shigeru Ishiba (kanan) dalam debat menjelang pemilihan Ketua LDP di Tokyo Jumat, 14 September 2018.

TOKYO, SELASA - Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe (63) akan menjabat untuk ketiga kalinya sebagai Ketua Partai Demokrasi Liberal (LDP), sekaligus memperpanjang kekuasaannya sebagai Perdana Menteri (PM) Jepang. Abe dilaporkan mendapat dukungan dari sebagian besar wakil partai menjelang pemilihan Ketua LDP pada Kamis, 20 September 2018.

"Saya akan merevisi konstitusi, tantangan pascaperang yang belum pernah dicapai, untuk membuka era baru," kata Abe dalam debat televisi dengan penantangnya satu-satunya, mantan Menteri Pertahanan Jepang, Shigeru Ishiba.

Abe sejak Desember 2012 telah siap untuk menjadi pemimpin Jepang yang paling lama menjabat dengan masa jabatan ketiga.

Menurut survei media, Abe dilaporkan mendapatkan dukungan 70 persen dari 405 anggota parlemen dari partainya, dan diperkirakan akan memenangkan sekitar 60 persen dari 405 suara lainnya yang dialokasikan untuk anggota dari daerah.

Revisi terhadap konstitusi 1947 yang dirancang oleh Amerika Serikat adalah janji lama LDP yang belum pernah dicapai oleh para mantan PM Jepang sebelum Abe. Para mantan PM tersebut termasuk kakek Abe, mantan PM Nobusuke Kishi, yang melihat konstitusi 1947 sebagai penghinaan yang diberlakukan untuk Jepang setelah kekalahan Perang Dunia II.

Pada awal pekan ini, Abe mengatakan, ia berharap partainya dapat mengajukan rancangan revisi konstitusi ke sidang parlemen akhir tahun ini.

(AP PHOTO/EUGENE HOSHIKO)

Calon Ketua Partai Demokrat Liberal (LDP), Perdana Menteri Jepang sekaligus Ketua LDP saat ini Shinzo Abe (kiri) dan penantangnya Shigeru Ishiba (kanan) berjabat tangan sebelum debat menjelang pemilihan Ketua LDP di Tokyo Jumat, 14 September 2018.

Menambah klausul

Abe mengusulkan untuk menambahkan klausul ke Pasal 9, yang melarang penggunaan kekuatan dalam menyelesaikan perselisihan internasional. Klausul itu secara eksplisit akan mengizinkan keberadaan militer Jepang, yang dikenal sebagai Pasukan Bela Diri.

Pemerintahan koalisinya memegang dua pertiga mayoritas yang dibutuhkan di kedua majelis untuk menyetujui referendum nasional mengenai amandemen konstitusi, tetapi masalah ini kontroversial dan tidak jelas apakah Abe bisa mendapatkan cukup suara untuk penambahan klausul.

Bagi publik Jepang, isu konstitusi kurang diperhatikan. Mereka lebih menyorot isu-isu seperti gaji, pendidikan, dan mahalnya biaya penitipan anak.

Agenda Abe akan mencakup populasi yang semakin tua dan menurun jumlahnya, serta suksesi kerajaan di musim semi.

Dia juga harus berurusan dengan masalah keamanan yang berasal dari ancaman nuklir dan rudal Korea Utara, serta mengintensifkan gesekan perdagangan dengan AS yang dapat mengguncang hubungan persahabatannya dengan Presiden AS Donald Trump.

Abe telah selamat dari serangkaian skandal, termasuk tuduhan kronisme terhadap dirinya dan istrinya, Akie. Meskipun ada serangan dari partai oposisi dan kritik di media, peringkat dukungan publiknya telah pulih ke sekitar 40 persen. Angka ini dianggap tinggi untuk seorang pemimpin Jepang setelah lima tahun delapan bulan menjabat.

Anggota partai LDP memuji Abe yang telah memimpin partai menuju kemenangan besar dalam pemilihan nasional. Analis politik Soichiro Tahara menulis di blognya bahwa Abe bertahan lama karena banyak anggota parlemen yang tertarik padanya dan juga untuk mendapatkan dukungan dari anggota parlemen senior dalam pemilihan.

"Banyak anggota parlemen Liberal Demokrat telah menjadi \'Yes Men\' dalam kepemimpinan Abe," tulis Tahara. (AP)