Ketua Umum PB PGRI Unifah Rosyidi (kedua dari kiri) menjelaskan sikap PGRI yang tetap memperjuangkan keadilan dalam pengangkatan guru honorer sebagai aparatur sipil negara. Jika peluang guru honorer sebagai CPNS sulit karena terganjal usia, pemerintah diminta segera memberi payung hukum pengangkatan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (P3K).
Pengangkatan guru CPNS yang ditargetkan 100.00 orang disambut baik. Namun, dalam implementasinya dinilai tidak adil karena banyak guru honorer yang tidak bisa ikut tes CPNS karena kendala usia.
JAKARTA, KOMPAS – Rencana pengangkatan 100.000 guru calon pegawai negeri sipil yang segera dibuka untuk tahun ini diminta tetap mengakomodasi guru honorer. Pemerintah harus menghargai peran guru honorer yang belasan tahun mengabdi dengan bayaran minim karena ketiadaan guru pemerintah, utamanya di sekolah-sekolah negeri.
Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) di Jakarta, Kamis (20/9/2018), menegaskan sikap PGRI yang memperjuangkan guru honorer. Ada guru honorer kategori 1 (APBN) yang masih tercecer pengangkatannya serta kategori 2 (APBD) yang banyak belum diangkat.
Jika mengacu pada database tenaga honorer yang ada di pemerintah, jumlahnya ada 438.590 orang. Dari jumlah itu, guru honorer terdata 157.210 orang, namun hanya 12.883 yang memenuhi syarat untuk ikut tes CPNS.
Menurut Unifah, para guru honorer yang mengabdi lama merasakan perlakuan tidak adil. Kejelasan status mereka menjadi tidak jelas. ”Mau ikut jadi CPNS terganjal usia maksimal 35 tahun. Terus mau diangkat jadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K juga belum ada dasar hukumnya,” ujar Unifah.
Menurut Unifah, PGRI meminta pendaftaran CPNS ditunda dulu jika peraturan pemerintah soal P3K belum ada. Sebab, menjadi guru berstatus P3K menjadi salah satu solusi bagi guru honorer yang usianya di atas 35 tahun.
"Kami meminta supaya ada instruksi atau keputusan presiden maupun aturan soal P3K. Ini menjadi solusi bagi guru honorer. Jangan sampai guru honorer ditinggalkan begitu saja karena kesalahan pemerintah yang buruk soal perencanaan kebutuhan guru selama ini," kata Unifah.
Kompas
Ribuan guru honorer kelompok 2 (K2) berunjuk rasa di depan Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (10/2/2016). Mereka menuntut kepada pemerintah untuk mengangkat mereka menjadi guru PNS.
Jalan keluar
Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko di Kompleks Istana Kepresidenan mengatakan, pemerintah tetap berupaya mencarikan jalan keluar untuk persoalan pegawai honorer tersebut. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan dan RB) tengah mengkaji jalan keluar yang tepat untuk persoalan pegawai honorer.
Sekretaris Kemenpan dan RB Dwi Wahyu Atmaji membenarkan, pemerintah sedang membuat peraturan pemerintah agar tenaga honorer K2 yang terkendala umur dapat berkesempatan menjadi CPNS. Peraturan itu akan mengatur peralihan tenaga honorer K2 menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.
"Tetapi, semua tetap akan diatur dan harus mengikuti seleksi. Kami masih menunggu pembahasan di kabinet. Semoga 1-2 minggu ini bisa kelar," kata Dwi.
Kepala Badan kepegawaian Negara Bima Haria Wibisana menekankan pentingnya seleksi bagi tenaga honorer K2 untuk menjaga kualitas birokrasi ke depan. Apalagi, ia melihat hasil ujian tenaga honorer K2 pada tahun 2013 sangat rendah sehingga tidak dapat diterima.
KOMPASTV
Dibukanya pendaftaran calon pegawai negeri sipil (PNS) disambut antusias masyarakat di sejumlah provinsi di Indonesia. Demi melengkapi berkas pendaftaran, masyarakat pun rela antre di Markas Kepolisian untuk mengurus Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK).
Unifah mengatakan PGRI meminta aturan dalam P3K disederhanakan dengan melakukan perjanjian kerja hanya sekali, yang berlaku sampai dengan yang bersangkutan pensiun. Selain itu, seleksi bersifat administratif, serta para guru memperoleh jaminan kesehatan dan ketenagakerjaan, dan memperoleh kesempatan mengikuti sertifikasi guru, dan bagi yang sudah sertifikasi, sertifikatnya diakui untuk tunjangan profesi guru.
Secara terpisah, Ketua Umum Pengurus Pusat Ikatan Guru Indonesia Muhammad Ramli Rahim mengatakan pemerintah mengkhianati pengabdian guru honorer jika tidak memperhitungkan pengabdian mereka dalam rekrutmen guru CPNS.
"Pengkhianatan terhadap pengabdian ini bisa berdampak pada mogok massal guru honorer yang saat ini mengisi lebih dari 50 persen formasi guru pada sekolah-sekolah di seluruh Indonesia. Kami minta pengabdian para guru honorer ini diperhitungkan juga, namun tetap fokus pada kualitas guru,"kata Ramli.
Waki Ketua PGRI Kabupaten Bekasi Nurdin Setiawan mengatakan guru honorer di Kabupaten Bekasi berencana untuk berunjuk rasa pada pekan depan ke kantor bupati. Mereka minta kejelasan status agar bisa mendapatkan layanan peningkatan mutu dan kesejahteraan sebagai guru.
Kompas
Guru Honorer Tuntut Upah Layak - Para guru honorer se-Jawa barat menggelar demonstrasi di depan Gedung Sate, Bandung, Jawa Barat, menuntut gubernur memberlakukan UMP/UMK bagi penghasilan mereka, Senin (31/10)/2016). Saat ini mereka hanya menerima upah sekitar Rp 300.000 per bulan yang sangat sulit memenuhi kebutuhan hidup mereka dan keluarganya terlebih dengan kondisi harga kebutuhan pokok saat ini.
Kepala SDN Wanajaya 02 Cibitung, Kabupaten Bekasi, Hamdani, mengatakan di sekolah yang memiliki 23 rombongan belajar ini memiliki 22 guru honorer, sedangkan guru negeri tiga orang. "Selama ini tidak ada pengangkatan, jadi sekolah mencari guru honorer,"ujar Hamdani.
Sejumlah pemerintah daerah mengutamakan pengangkatan untuk guru di daerah terdepan, terluar, tertinggal (3T). Kepala Dinas Pendidikan Sulawesi Utara Grace Punuh mengatakan rekrutmen guru wilayah perbatasan menjadi prioritas untuk pemerataan kemajuan pendidikan. Sebanyak 325 orang guru baru akan direkrut melalui penerimaan CPNS.
Bupati Sangihe Jabes Ghagana mengatakan kekurangan guru telah menjadi masalah klasik setiap tahun. Hal itu disebabkan pola rekrutmen guru yang tidak sesuai dengan domisili. “Kalau mau ditempatkan di Sangihe, semestinya guru direkrut harus orang daerah agar tidak cepat pindah,” katanya.
/https%3A%2F%2Fkompas.id%2Fwp-content%2Fuploads%2F2018%2F09%2FPGRI-Ketum1_1537436501-5.jpg){kind=logo}
