Pelaksana Tugas Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Sigit Priohutomo membuka Rapat Telaah Tengah Tahun di Jakarta, Jumat (21/9/2018).
JAKARTA, KOMPAS — Program Kampung Keluarga Berencana belum berfungsi seperti harapan. Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional di daerah belum mampu berintegrasi dengan pemerintah daerah terkait untuk mewujudkan arah kebijakan program itu.
Kampung KB merupakan program Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan warga dengan merencanakan pembentukan keluarga. Program Kampung KB merupakan interpretasi BKKBN mewujudkan agenda prioritas Pembangunan Nasional atau Nawacita.
Pelaksana Tugas Kepala BKKBN Sigit Priohutomo menyatakan, program Kampung KB merupakan cara baru bagi BKKBN menangani masalah kependudukan. Saat ini, KB tak lagi dimaknai sebagai upaya pengendalian semata.
”Keluarga berencana bukan lagi soal angka, tetapi merupakan usaha membangun kesadaran setiap keluarga agar memiliki dukungan sosial budaya, ekonomi, pendidikan, dan kesehatan yang memadai agar kehidupan keluarga menjadi sejahtera,” kata Sigit.
Data Laporan Kampung KB per 17 September 2018, di seluruh Indonesia, ada 9.013 Kampung KB. Dari jumlah itu, hanya 28 persen yang terpantau beroperasi secara rutin dan 10 persen yang sudah memperoleh pelatihan Kampung KB.
Pelaksana Tugas Deputi Bidang Advokasi, Penggerakan, dan Informasi BKKBN Muhammad Yani mengatakan, sistem evaluasi program Kampung KB mendesak dibenahi. Menurut dia, hal itu penting segera dilakukan agar aktivitas Kampung KB bisa dipantau secara rutin dan transparan.
Selama ini, program Kampung KB bisa dipantau langsung melalui laporan daring di situs web BKKBN. Laporan itu menunjukkan gambaran umum dan statistik jumlah anggota. Namun, banyak kolom informasi yang rumpang karena belum diisi.
Evaluasi daring yang selama ini sudah berjalan, menurut Yani, belum bisa memantau Kampung KB secara mendetail dan lengkap. ”Sebaiknya ada pelaporan daring yang bisa diakses untuk menunjukkan efektivitas program di unit terkecil secara lengkap,” kata Yani.
Menurut rancangan awal, Kampung KB seharusnya berfungsi sebagai ruang diskusi bagi warga untuk mendapatkan informasi cara perencanaan keluarga yang benar. Pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan warga merupakan tiga aspek yang seharusnya menjadi fokus perhatian Kampung KB.
”Butuh kearifan lokal agar tujuan program Kampung KB bisa tercapai,” ujar Yani. Menurut dia, pemerintah daerah terkait perlu ikut turun tangan membantu pendayagunaan tenaga lapangan BKKBN agar dapat bekerja efektif di lapangan. (PANDU WIYOGA)
