Kepercayaan Masyarakat terhadap Institusi Demokrasi Rendah

AAP/ALEX ELLINGHAUSEN/VIA REUTERS

Perdana Menteri Australia Scott Morrison (tengah) dan Koordinator Kekeringan Nasional Mayor Jenderal Stephen Day disambut oleh Menteri Pertanian dan Sumber Daya Air Australia David Littleproud di Quilpie, Queensland barat daya, Australia, 27 Agustus 2018.

Sejalan dengan lunturnya kepercayaan pada sistem politik, seperti sering terungkap dari berbagai jajak pendapat pada waktu lalu, survei terbaru menemukan, hanya kurang dari separuh penduduk Australia yang percaya pada sistem demokrasi saat ini.

Hasil riset yang dilakukan oleh Museum Demokrasi Australia dan Universitas Canberra terhadap lebih dari 1.000 orang Australia, Juli 2018, memperlihatkan, krisis kepercayaan mencapai lebih dari 80 persen dalam kelompok masyarakat tertentu. Adapun pada kelompok lain, lebih dari 60 persen yang puas dengan sistem sekarang.

PHOTO BY SEAN DAVEY / AFP

Perdana Menteri Australia Malcolm Turnbull (kedua dari kiri) menjawab pertanyaan dari oposisi, sedangkan Bendahara Negara Scott Morrison (kedua dari kanan) yang kini menjadi perdana menteri serta Menteri Dalam Negeri Peter Dutton (kanan) duduk di belakangnya, 20 Agustus 2018, di Gedung Parlemen, Canberra.

ABC, Kamis (20/9/2018), melaporkan, sebagian terbesar orang Australia tak percaya lagi pada semua tingkat pemerintahan, baik federal, negara bagian, maupun pemerintah lokal.

Hanya 16 persen rakyat yang percaya pada partai politik, dibandingkan 30 persen pada serikat buruh dan 70 persen pada polisi. Kurang dari 25 persen yang percaya pada menteri dan anggota parlemen—angka terendah dari penelitian yang mencakup dokter, hakim, pengusaha, wartawan, serta pengurus serikat buruh. Hanya 31 persen yang percaya pada pemerintah federal serta 35 persen pada pemerintah negara bagian dan pemerintah lokal.

Survei ini dilakukan sebelum terjadinya klimaks krisis kepemimpinan akhir Agustus lalu dan ketika ekonomi bertumbuh secara terus-menerus selama 30 tahun. ”Tak biasanya krisis kepercayaan terhadap politik terjadi ketika ekonomi sedang baik,” kata Profesor Mark Evans dari Lembaga Pemerintahan dan Analisis Kebijakan Universitas Canberra yang melakukan riset tersebut.

Tak biasanya krisis kepercayaan terhadap politik terjadi ketika ekonomi sedang baik.

”Kita sedang menyaksikan sebuah lingkaran setan lunturnya kepercayaan serta alienasi ranah politik dan proses demokrasi formal,” ujar Evans seperti dikutip ABC.

Pendukung partai independen atau partai-partai kecil dan generasi X (lahir sebelum 1980-an) yang paling tak percaya pada pemerintah federal. Bahkan, di antara pendukung Partai Liberal dan Partai Nasional (yang sedang berkuasa), jumlah yang percaya tak sampai 50 persen.

Untuk pertama kalinya, kepercayaan (social trust) berada di bawah 50 persen sejak 2001, ketika peneliti pertama kali melakukan penelitian dalam sektor ini. Banyak yang berpikir bahwa orang hanya memikirkan diri mereka sendiri, walaupun sebagian besar—kecuali golongan yang paling kaya—tetap percaya para tetangga masih mau menolong apabila diperlukan.

AP PHOTO/ACHMAD IBRAHIM, POOL

Perdana Menteri Australia Scott Morrison (kiri) berjabat tangan dengan Presiden Indonesia Joko Widodo di Istana Kepresidenan, Bogor, Jawa Barat, 31 Agustus 2018.

Menurut Evans, penemuan ini menimbulkan keresahan. Lunturnya kepercayaan politik bisa mengancam kohesi sosial dan menyuburkan keterpinggiran. ”Keadaan ini membuka peluang bagi ekstrem kiri dan kanan. Orang akan mencari jawaban di luar sistem yang ada,” ucapnya.

Satu hal yang sama adalah keluhan rakyat Australia terhadap pemimpin mereka. Tiga keluhan utama adalah absennya sanksi bagi politisi yang melanggar janji, tidak mengerjakan kewajiban mereka, dan korporasi yang memiliki terlalu banyak kekuasaan (pendukung Partai Liberal dan Partai Nasional tidak menuding perusahaan-perusahaan besar, tetapi serikat-serikat buruh).