Pertarungan Anak Mantan Presiden
Lima anak mantan Presiden RI ikut menjadi caleg di Pemilu 2019. Meskipun memiliki beberapa keunggulan, mereka tetap bekerja keras untuk memenangkan kontestasi.
Jakarta, Kompas - Pemilu Legislatif 2019, menjadi taruhanunagn para anak mantan Presiden RI. Selain untuk mendulang suara bagi sebagian lagi, beraneka ragam acara anak-anak ini ditengarai juga jadi bagian dari upaya menjaga ikatan keluarga besar dengan pusaran kekuasaan politik.
Lima anak mantan presiden itu adalah Guruh Soekarnoputra yang merupakan anak Presiden I RI Soekarno, lalu Siti Hediati Hariyadi atau Titiek Soeharto, dan Hutomo Mandala Putra atau Tommy Soeharto (anak presiden ke-2 RI Soeharto), Puan Maharani (anak Presiden ke-5 RI) Megawati Soekarnoputri), juga, Edhie Baskoro Yudhoyono atau Ibas (anak Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono).
Hanya anak dari Presiden RI ke-3 BJ Habibie dan Presiden ke-4 RI Abdurrahman Wahid, yang tidak ikut dalam Pemilu Legislatif 2019.
Para anak mantan presiden yang berkontestasi di pemilu mendatang, akan bertarung di daerah pemilihan (dapil) yang merupakan basis dasar dan sejarah bagi orang orang. Kondisi ini, turut mempengaruhi pembuatan mereka.
Data KPU menunjukkan, pada Pemilu 2014, Puan dan Ibas masuk caleg dengan lima besar suara terbanyak di Pemilu 2014 untuk seluruh Indonesia. Puan ada di posisi kedua, dengan raihan 369.927 suara, sedangkan Ibas di posisi dengan raihan 243.747 suara. Pada Pemilu 2014, Titiek Soeharto juga meraih suara yang cukup besar, yaitu 61.655 suara.
Dapil tiga politisi itu pada Pemilu 2019, sama dengan dapil mereka di Pemilu 2014. Puan ditempatkan di dapil Jawa Tengah V (Boyolali, Klaten, Sukoharjo, Kota Surakarta). Sementara Ibas di Jatim VIII (Pacitan, Ponorogo, Trenggalek, magetan., Ngawi) dan Titiek di dapil DI Yogyakarta
Namun, persaingan di Pemilu 2019 diprediksi akan lebih ketat dibandingkan pemilu sebelumnya. Di dapil itu, para anak presiden itu, ada nama-nama kuat. Di dapil Titiek Soeharto, misalnya, ada Hanafi Rais yang adalah anak Amien Rais. Pada Pemilu 2014, Hanafi mendapat 197.915 suara, yang menempatkannya di urutan kesembilan caleg dengan suara terbanyak untuk seluruh Indonesia.
Selain itu, juga ada sejumlah pesohor, mantan menteri, dan menteri yang juga siap jadi pengumpul suara di dapilnya.
Kontestasi makin bertambah ketat karena caleg juga bertambah banyak. Berdasarkan daftar calon tetap (DCT) DPR, DPD, dan pasangan calon presiden dan wakil presiden yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum pada Kamis (20/9/2018), ada 7.968 calon anggota DPR dari 16 partai politik nasional yang akan bertarung di 80 dapil untuk memperebutkan 575 kursi DPR RI. Dengan jumlah itu, artinya hanya 7,2 persen caleg yang akan mendapat kursi DPR RI.
Jumlah ini meningkat dibandingkan Pemilu 2014 yang diikuti Persentase kemenangan ini lebih rendah daripada Pileg 2014 yang diikuti 6.607 caleg yang memperebutkan 560 kursi di 77 dapil. Dengan jumlah itu, artinya ada 8,4 persen dari total caleg yang dapat kursi DPR.
Perjuangan bagi caleg yang berasal dari partai menengah ke bawah semakin berat karena ambang batas parlemen di Pemilu 2019 adalah 4 persen, lebih tinggi dibandingkan pemilu 2014 yang besarnya 3,5 persen.
Informasi
Di tengah ketatnya kontestasi ini, Ketua KPU Arief Budiman, kemarin di Jakarta berharap, masyarakat aktif mencari informasi mengenai calon anggota legislatif agar bisa menentukan pilihan dengan baik. Informasi calon anggota DPR itu bisa diakses publik setelah penetapan DCT di laman daring KPU, yakni https://infopemilu.kpu.go.id/.
“Masyarakat perlu memeriksa setidaknya calon yang mewakili daerahnya. Mereka perlu memahami siapa yang akan menjadi wakil mereka,” katanya.
Dalam pengumuman penetapan DCT DPR, DPD, dan pasangan capres-cawapresm di Gedung KPU di Jakarta, Arief juga menyerahkan surat keputusan penetapan pasangan calon presiden dan wakil presiden, yakni Prabowo Subianto-Sandiaga Uno dan Joko Widodo-Ma’ruf Amin kepada Wakil Kepala Polri Komisaris Jenderal Ari Dono Sukmanto. Menurut Ari Dono, berdasarkan surat keputusan tersebut, Mabes Polri akan menyiapkan personel untuk pengawalan pasangan capres dan cawapres. Namun untuk calon petahana, pengamanan sehari-hari tetap dijalankan oleh Pasukan Pengamanan Presiden.
KPU mengagendakan pada Jumat malam, akan ada penentuan nomor urut pasangan calon presiden dan wakil presiden di Gedung KPU. Setelah itu, masa kampanye akan berlangsung dari 23 September 2018 hingga 13 April 2019.
Memilih
Sekretaris Jenderal Partai Berkarya Priyo Budi Santoso mengatakan, Tommy dan Titiek memilih dapilnya sendiri. Salah satu dasar pemilihan dapil mereka, adalah untuk melanjutkan relasi dan koneksi keluarga karena Soeharto memiliki ikatan sejarah yang erat dengan daerah yang jadi dapil mereka. Hal itu diharapkan akan memudahkan pula upaya pemenangan di pemilu.
Di Papua, misalnya, Soeharto menjabat Panglima Komando Mandala Pembebasan Irian Barat pada 1962. Soeharto juga yang meresmikan tambang tembaga Freeport Sulphur sekaligus meresmikan berdirinya Kota Tembagapura pada 1973. Sementara dapil Titiek, Yogyakarta, merupakan asal Soeharto yang lahir di Dusun Kemusuk, Bantul, Yogyakarta.
“Mereka ini trah Pak Harto, memiliki daya tarik tersendiri untuk pangsa pasar tersendiri juga. Di sebagian masyarakat, Pak Harto masih sangat dihormati. Sehingga kami optimistis keduanya akan mendapat suara cukup banyak dari dapil-dapil tersebut,” kata Priyo.
Sementara itu, Ketua DPP PDI-P Andreas Pareira mengatakan, Guruh Soekarnoputra dan Puan Maharani sengaja ditempatkan di dapil yang merupakan basis PDI-P. Jadi, besar kans mereka untuk bisa terpilih di pemilu. Terlebih sebagai anak mantan presiden, mereka juga memiliki daya tarik lebih.
Namun bukan berarti dengan keunggulan itu, mereka bisa dipastikan terpilih di setiap pemilu. Mereka tetap harus membuktikan kerja nyata mereka untuk masyarakat di dapilnya.
“Apalagi dari pemilu ke pemilu, pemilih semakin pintar. Pemilih tak hanya melihat faktor biologis, seperti anak atau cucu dari mantan presiden, mereka juga melihat kerja nyatanya. Kalau mereka tak berperilaku sesuai dengan kehendak masyarakat, ya mereka tak akan dipilih di pemilu,” jelas Pareira.
Wakil Sekjen Demokrat Rachland Nashidik pun mengatakan sekalipun anak mantan presiden, tak serta merta Ibas juga bisa dengan mudah memenangkan pemilu.
“Dalam demokrasi, kekuasaan politik bukan mahkota yang bisa diwariskan. Demokrasi mewajibkan ijin dari rakyat, pemilih, bagi siapapun yang ingin memasuki kekuasaan politik. Siapapun, anak dari Presiden atau anak pesinden, sama saja kedudukannya dalam demokrasi,” jelasnya.
Pemilu damai
Di tengah ketatnya kontestasi, masyarakat di berbagai daerah berharap pemilu mendatang berjalan damai.
Terkait hal itu, Gubernur Maluku Said Assagaff, misalnya, mengharapkan, para caleg ikut menjaga kesejukan di Maluku. Jangan sampai berpolitik menggunakan isu SARA yang dapat merusak persatuan di Maluku yang pernah dilanda konflik bernuansa sara.
Said juga meminta agar semua calon yang bertarung bersikap dewasa. “Jadi politisi itu harus siap menang dan siap kalah. Kalau ada yang menang, mari kita dukung bersama untuk membangun daerah ini,” ujarnya.
Di Padang, Sumatera Barat, kemarin, berbagai pihak yang terdiri dari tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, penyelenggara pemilu, partai politik, dan aparat keamanan juga bertemu untuk mendeklarasikan pemilu damai.
"Kami mohon doa dari semua pihak yang hadir agar Pemilu 2019 bisa dilaksanakan dengan baik,” kata Kepala Kepolisian Resor Kota Padang Ajun Komisaris Besar Yulmar Tri Himawan.