BANDUNG, KOMPAS - Semua kepala daerah di wilayah Jawa Barat diminta kompak memprioritaskan penyelarasan program kerjanya dengan daerah lain. Tujuannya, mempercepat pembangunan, meningkatkan pelayanan publik, dan mencegah praktik korupsi.
“Kolaborasi pemerintah provinsi dan kabupaten/kota sangat diperlukan dalam menyukseskan pembangunan. Jadi, setiap tiga bulan, kami akan bertemu dengan bupati dan wali kota se-Jabar untuk menyelaraskan program kerja,” ujar Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil usai melantik enam kepala daerah beserta wakilnya di Gedung Merdeka, Kota Bandung, Kamis (20/9/2018).
Kepala daerah yang dilantik adalah Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bandung Oded M Danial-Yana Mulyana, Rahmat Effendi-Tri Adhianto (Kota Bekasi), serta Ahmad Fahmi-Andri Setiawan Hamami (Kota Sukabumi).
Dua tahun terakhir, empat kepala daerah di Jabar ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi.
Selain itu, juga ada Bupati dan Wakil Bupati Bandung Barat Aa Umbara-Hengky Kurniawan, Anne Ratna Mustika-H Aming (Kabupaten Purwakarta), serta Dony Ahmad Munir-Erwan Setiawan (Kabupaten Sumedang).
Kamil mengatakan, saat ini di Jabar terdapat sejumlah program nasional, di antaranya Citarum Harum, pembangunan Pelabuhan Patimban, dan beberapa pembangunan tol. Proyek tersebut juga membutuhkan kesamaan visi dengan kepala daerah di wilayahnya masing-masing.
“Harapannya, program pembangunan berjalan lancar. Segala masukan dapat disampaikan dalam pertemuan rutin bersama bupati dan wali kota,” ujarnya.
Selain itu, Kamil juga berpesan kepada kepala daerah yang baru dilantik untuk menerapkan pelayanan berbasis aplikasi teknologi. Itu untuk mempercepat kinerja pemerintahan, salah satunya dalam menampung keluhan masyarakat.
“Manfaatkan teknologi untuk mempermudah pelayanan. Jadi, penggunaan teknologi ini juga harus digunakan seluruh kabupaten/kota,” ucapnya.
Kamil mencontohkan, pihaknya baru saja meluncurkan Jabar Quick Response. Program ini berbentuk layanan terintegrasi guna mendapatkan informasi awal terkait beragam permasalahan di masyarakat, seperti keterbatasan akses pangan kesehatan, pendidikan, serta ketimpangan sarana dan prasarana umum.
“Informasi itu kemudian ditindaklanjuti dengan mencari solusinya. Ini juga harus diterapkan sampai ke daerah-daerah,” ujarnya.
Para bupati/wali kota beserta wakilnya juga diingatkan menjaga integritas sehingga tidak terjerat kasus korupsi. Dua tahun terakhir, empat kepala daerah di Jabar ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi.
“Integritas itu harga mati dan nilai mulia yang harus dijaga. Mari saling mengingatkan agar menjalankan pemerintahan secara profesional dan tidak tersangkut masalah hukum,” ujarnya.
Usai dilantik, Kamil bersama bupati/wali kota beserta wakilnya diarak menggunakan delman dari Gedung Merdeka ke Gedung Sate. Arak-arakan ini menjadi tontonan warga sehingga sempat menyebabkan kemacetan di beberapa titik.
Bupati Bandung Barat Aa Umbara menilai sinkronisasi program kerja yang digagas Ridwan Kamil akan memudahkan koordinasi antara pemerintah kabupaten/kota dengan provinsi. “Beberapa proyek nasional memerlukan kontribusi pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota. Penyelarasan program ini akan memudahkan dalam mengeksekusi proyek sehingga pembangunan berjalan dengan baik,” ujarnya.