Identitas Nusantara Ditonjolkan

Setelah penetapan calon presiden dan calon wakil presiden Pemilu 2019, hari Minggu (23/9/2018) ini dimulai kampanye perdana. Selain deklarasi damai, juga diisi karnaval tanpa atribut partai, menonjolkan identitas Nusantara.

JAKARTA, KOMPAS - Kampanye Pemilu 2019 yang damai dan berkualitas dengan menjaga suasana kekeluargaan dan persatuan,   Minggu pagi ini, dimulai di Tugu Monumen Nasional, Jakarta. Tanpa atribut partai politik, pasangan calon presiden dan calon wakil presiden, yaitu Joko Widodo-Ma’ruf Amin dan Prabowo Subianto-Sandiga Uno, 16 pimpinan parpol nasional, serta calon anggota Dewan Pimpinan Daerah (DPD) DKI Jakarta menyatakan   deklarasi kampanye damai, selain karnaval.

Sebagai pengganti atribut parpol, peserta Pemilu 2019 diminta menggunakan ragam busana Nusantara. Logo partai serta bendera Merah Putih dan partai berukuran kecil yang dibawa   perwakilan parpol disediakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Setiap parpol dan pasangan capres-cawapres hanya diperkenankan membawa maksimal 100 pendukung.

Anggota KPU, Wahyu Setiawan, di Gedung KPU Jakarta, Sabtu (22/9), mengatakan, melalui ikrar kampanye damai dan karnaval, setiap peserta pemilu, pendukung, tim sukses, dan sukarelawan diharapkan bisa mewujudkan komitmen menjaga persatuan dan berkampanye secara santun. Semua pemangku kepentingan didorong mengikuti rambu aturan kampanye agar kondusivitas dan stabilitas bangsa tetap terjaga selama tujuh bulan masa kampanye.

”Kami mengajak semua peserta pemilu, kampanye dilakukan dalam penuh kedamaian dan mengedukasi masyarakat untuk mewujudkan kedaulatan pemilih. Kampanye juga harus dalam koridor meneguhkan komitmen pada dasar negara Pancasila dan NKRI,” ujar   Wahyu.

Sebelumnya, komitmen menjaga kampanye yang berlangsung kondusif, aman, damai, santun, dan dalam suasana kekeluargaan disampaikan kedua calon presiden, yakni Jokowi dan Prabowo saat pidato penetapan nomor urut pasangan capres di Gedung KPU, Jumat malam lalu.

Menurut Wahyu, ikrar kampanye damai dan karnaval peserta pemilu merupakan konsekuensi dari pemilu serentak nasional pertama 2019. Kampanye juga akan berlangsung bersamaan antara kandidat dalam pemilihan presiden dan wapres, anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota.

”Dengan menonjolkan ragam budaya adat Nusantara, juga kami ingin menyampaikan bangsa Indonesia yang akan memasuki tahap kampanye Pemilu 2019, memiliki keragaman suku, agama, ras, budaya, tetapi menjadi satu bangsa dalam persatuan,” katanya.

Anggota Badan Pengawas Pemilu, M Afifuddin, menyatakan, Bawaslu akan berkomunikasi dengan parpol untuk mendorong agar kampanye diarahkan pada penyebaran gagasan yang baik, bukan bermuatan ujaran kebencian atau menyerang. Komunikasi dengan parpol akan dimaksimalkan agar bisa mencegah munculnya ujaran kebencian.

Dalam Peraturan KPU Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilu disebutkan, pelaksana, peserta, dan tim kampanye pemilu dilarang mempersoalkan dasar negara Pancasila, Pembukaan UUD 1945, bentuk NKRI, atau melakukan aktivitas yang membahayakan keutuhan NKRI. Selain itu, juga ada larangan menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, menghasut dan mengadu domba, mengancam melakukan kekerasan.

Afifuddin menambahkan, Bawaslu akan menindak pelanggaran atas ketentuan kampanye itu. Pencegahan diupayakan. ”Rakyat juga kami minta bisa memilih mana yang perlu dihindari, konten yang sifatnya menyerang, dan ujaran kebencian. Lebih baik ambil isu kampanye positif, misalnya caleg bersih,” katanya.

Menghadapi kampanye perdana, Wakil Ketua Tim Kampanye Jokowi-Ma’ruf, Arsul Sani, menjelaskan, pihaknya meminta ke setiap parpol Koalisi Indonesia Kerja menunjuk koordinator lapangan untuk mengendalikan massanya.

Arahannya, kata Arsul, semua juru bicara diminta menjaga suasana pemilu dan kampanye tetap damai. Suasana pemilu dan kampanye bukan ajang perseteruan atau arena saling serang, tetapi adu visi, gagasan, ide, dan program. ”Partai-partai sepakat menegakkan aturan dan kebijakan tim kampanye nasional dengan baik di lingkungan partai masing-masing. Jika masih dilanggar, setiap partai akan menindaknya,” kata Arsul lagi.

Ketua Tim Pemenangan Prabowo-Sandiaga, Djoko Santoso,   menginstruksikan jajaran tim sukses dan sukarelawannya untuk menjaga suasana kampanye tetap damai. Sebagai warga negara, mereka harus saling menghargai hak dan kewajiban satu sama lain.

”Kami beri pemahaman dan kesadaran kepada mereka bahwa kita ini melakukan kompetisi yang sehat, damai. Kita, kan, saudara sendiri,” ujar Djoko lagi.

Dana kampanye

Seiring dimulainya masa kampanye, para peserta pemilu juga diingatkan menyerahkan laporan awal dana kampanye (LADK) ke KPU. Anggota KPU, Hasyim Asy’ari, menuturkan, penyerahan LADK ke KPU maupun KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota akan berlangsung serentak pada Minggu mulai pukul 08.00 hingga pukul 18.00.

Di tingkat pusat, Hasyim mengatakan sudah mendapat konfirmasi tim kampanye dua pasangan capres-cawapres akan menyerahkan LADK pada Minggu siang. Beberapa parpol tercatat sudah mengonfirmasi rencana menyerahkan LADK.   Meski sebelumnya   sempat mendatangi KPU untuk berkonsultasi teknis terkait penyerahan LADK, Tim Kampanye Nasional Capres-Cawapres Joko Widodo-Ma’ruf Amin pun akhirnya   memberikan LADK.

Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Hasto Kristiyanto menyatakan, timnya sudah mengumpulkan dana awal kampanye Rp 11,9 miliar. Meski demikian, tim kampanye masih perlu merumuskan prioritas kegiatan untuk penggunaan dana kampanye ini. ”Rinciannya terdiri dari kas rekening khusus Rp 8,5 miliar dan berupa barang Rp 3,4 miliar,” ujarnya.

Hasto menjelaskan, rekening khusus dana kampanye dibuka sekitar dua hari di tingkat nasional, provinsi, kabupaten, dan kota. Sumbangan dana kampanye ini paling banyak dari parpol dan perusahaan.

Adapun Tim Kampanye Prabowo-Sandiaga tercatat masih belum menyerahkan LADK. Juru bicara tim sukses Prabowo-Sandiaga, Andre Rosiade, menambahkan, pihaknya baru akan menyerahkan LADK ke KPU pada hari Minggu ini.

Ma’ruf mundur

Menyusul penetapan pasangan capres-cawapres oleh KPU, pendamping pasangan capres Jokowi, Ma’ruf Amin yang menjadi Rais Aam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) mengundurkan diri. Selanjutnya posisi Ma’ruf Amin digantikan wakilnya, KH Miftakhul Akhyar.

Sementara sebagai Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI), Ma’ruf tetap akan menjabatnya hingga selesai pemilihan. Keputusan pengunduran diri Ma’ruf Amin itu disampaikan pada rapat pleno terakhir di kantor PBNU, Sabtu kemarin di Jakarta.

Terkait dengan dukungan dari kepala daerah dalam Pilpres 2019, dari Jawa Timur dilaporkan, tim pemenangan Joko Widodo-Ma’ruf Amin melibatkan kalangan bupati dan wali kota di provinsi itu, selain mantan pejabat. Sementara tim Prabowo Subianto-Sandiaga Uno juga akan melibatkan kalangan eks pejabat TNI dan Polri. (Fajar Ramadhan)