Peran Aktif Swasta Dibutuhkan untuk Mempercepat Pembangunan
MEMPAWAH, KOMPAS — Pemerintah membutuhkan peran aktif swasta untuk mempercepat pembangunan nasional. Salah satunya, melalui skema pembiayaan investasi non-anggaran pemerintah.
Salah satu proyek pembangunan infrastruktur yang menggunakan skema pembiayaan investasi non-anggaran pemerintah (PINA) ialah Pembangkit Listrik Tenaga Biomassa (PLTBm) Siantan di Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat.
Proyek ini dibangun oleh PT Rezeki Perkasa Sejahtera Lestari pada 2016 dengan saham mayoritas milik PT Energi Infranusantara (EI). EI merupakan anak perusahaan PT Nusantara Infrastructure Tbk.
Dalam pidato peresmian PLTBm Siantan, Senin (24/9/2018), Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Bambang Brodjonegoro mengatakan, pemerintah akan bermitra dengan swasta melalui program PINA untuk memfasilitasi proyek pembangunan nasional.
”Salah satu prioritas pembangunan nasional adalah pengembangan energi terbarukan,” kata Bambang.
Ia menuturkan, dalam pembangunan energi, Indonesia tidak dapat menggunakan satu sistem karena banyak pulau yang tersebar dengan luas wilayah yang bervariasi.
Proyek PLTBm Siantan merupakan bentuk komitmen pemerintah untuk mengurangi penggunaan energi fosil, seperti batubara atau penggunaan diesel yang bahan bakarnya masih impor. Selama ini, sebagian besar pembangkit listrik di Kalimantan Barat menggunakan tenaga diesel.
Adapun PLTBm Siantan berkapasitas 15 megawatt. Presiden dan CEO PT Nusantara Infrastructure Tbk Ramdani Basri mengatakan, 10 MW listrik yang dihasilkan PLTBm Siantan dijual kepada PLN dengan harga Rp 1.495 per kWh dan sisanya untuk pengoperasian pabrik. Total penjualan listrik dari PLTBm Siantan sebesar 70 juta kWh per tahun.
PLTBm ini menggunakan bahan bakar dari energi terbarukan, seperti cangkang dan kayu kelapa sawit, sekam padi, tongkol jagung, ampas tebu, serbuk kayu, dan limbah pertanian lain.
Direktur PT Rezeki Perkasa Sejahtera Lestari Richard Rotty menjelaskan, limbah tersebut dibeli dari masyarakat dengan harga Rp 400 hingga Rp 500 per kilogram.
Limbah kelapa sawit tersebut dimasukkan ke tungku dengan suhu 500 derajat celsius dan dipanaskan melalui pipa dengan suhu 70 derajat celsius dan tekanan 3 bar. Selanjutnya, limbah tersebut dapat menggerakkan generator.
Listrik yang dihasilkan PLTBm Siantar akan disalurkan melalui jaringan 20 kilovolt milik PLN sepanjang 5,6 kilometer sirkuit (Kms) dari titik interkoneksi Gardu Induk Siantan ke Sistem Khatulistiwa.
Sistem Khatulistiwa telah melayani pelanggan PLN di Pontianak, Kubu Raya, Mempawah, Singkawang, Pemangkat, Sambas, dan Bengkayang dengan daya rata-rata 341 MW dan beban puncak rata-rata mencapai 294 MW.
Gubernur Kalimantan Barat Sutarmidji mengatakan, 24 persen wilayah di Kalimantan Barat belum teraliri listrik. Ia memperkirakan, listrik yang dihasilkan dari PLTBm Siantar dapat mengurangi sekitar 2 persen dari wilayah yang belum teraliri listrik tersebut.
Peningkatan ekonomi
Skema PINA merupakan inisiatif Presiden Joko Widodo. Ia ingin menggerakkan peran aktif swasta karena tidak semua proyek strategi nasional menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Senior Vice President PINA Lukman Prananto mengatakan, sejak dicetuskan pada 2016, PINA memiliki target investasi sebesar 3 miliar dollar AS dan saat ini telah melampaui target tersebut.
Skema PINA dapat membantu pemerintah dalam proyek pembangunan nasional tanpa harus menggunakan dana dari APBD. Ia mencontohkan, PLTBm Siantan dibangun oleh swasta. Listrik yang dihasilkan dijual ke PLN dengan kontrak 20 tahun. Setelah 20 tahun, proyek tersebut akan dikelola PLN.
Selain di Mempawah, pemerintah juga akan menggunakan skema yang sama untuk membangun pembangkit listrik dengan energi terbarukan di beberapa tempat lain, seperti Sintang (Kalimantan Barat), Nias (Sumatera Utara), Mentawai (Sumatera Barat), dan Bantargebang (Jawa Barat).
Bambang menyebutkan, pemerintah memiliki target, jumlah pembangkit listrik dengan energi terbarukan pada 2025 mencapai 23 persen dari total jumlah pembangkit di seluruh Indonesia. Saat ini, total pembangkit listrik dengan energi terbarukan hanya ada 7 persen.
Bambang mengatakan, listrik merupakan kebutuhan dasar untuk mempercepat pertumbuhan industri. ”Adanya listrik akan menarik minat investor sehingga ekonomi di suatu daerah akan meningkat,” lanjutnya.
Sutarmidji berkomitmen untuk mempermudah perizinan bagi investor yang ingin masuk ke Kalimantan Barat. Ia mengatakan, dari 2.130 desa yang ada di Kalimantan Barat, hanya ada satu desa yang mandiri. Ia juga mengungkapkan, beberapa investor mengeluhkan perizinan yang lambat.
Ramdani Basri berupaya membantu pemerintah dalam proyek pembangunan nasional untuk kesejahteraan masyarakat. Program PINA akan meringankan beban pemerintah dan sebagai wujud pelayanan dari swasta sebagai tanggung jawab sosial.
Menurut Ramdani, perusahaan yang dikelola swasta akan lebih baik dan efisien karena berorientasi pada mencari keuntungan. Meskipun demikian, pihak swasta juga perlu mendukung program pemerintah untuk menyejahterakan masyarakat.
Selain di sektor energi, PT Nusantara Infrastructure Tbk juga mengembangkan pembangunan jalan tol dan pemanfaatan air untuk tenaga listrik serta air minum.