Indonesia Siapkan Tiga Langkah untuk Menangani Laut

SETWAPRES

Wakil Presiden Jusuf Kalla didampingi Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menghadiri Panel Tingkat Tinggi untuk Membangun Ekonomi Kelautan yang Berkelanjutan di New York, Amerika Serikat, Senin (24/9/2018) petang waktu setempat.

NEW YORK, KOMPAS — Sebagai negara maritim, Indonesia berkomitmen untuk merawat laut tetap lestari. Wakil Presiden Jusuf Kalla memaparkan tiga langkah Indonesia dalam menjaga lautan yang menjadi bagian dari segala segi kehidupan Indonesia.

Jusuf Kalla menyampaikan hal itu dalam pertemuan yang diinisiasi Perdana Menteri Norwegia Erna Solberg bertajuk Panel Tingkat Tinggi untuk Membangun Ekonomi Kelautan yang Berkelanjutan di Museum of Modern Art, New York, Amerika Serikat, Senin (24/9/2018) petang waktu setempat.

Menurut laporan wartawan Kompas, Nina Susilo, dari New York, dalam pertemuan yang menjadi bagian dari rangkaian Sidang Umum PBB ini, Wapres Kalla didampingi Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti.

Dalam pertemuan itu, Erna mengingatkan supaya semua negara mengelola laut secara bersama dan saling membantu. Sebab, laut menyediakan banyak hal, mulai dari makanan, pekerjaan, hingga banyak potensi lain.

Sementara Presiden Palau Tommy Remengesau meyakini bahwa semua negara memiliki keinginan dan kepentingan yang sama untuk merawat laut. Dia berharap pada 2030 tak hanya Tujuan Pembangunan berkelanjutan (SDGs) yang tercapai, tetapi juga laut yang lestari.

Untuk masalah kelautan, Wapres Kalla juga menuturkan, Indonesia sangat diberkahi dengan 17.000 pulau. Oleh karena itu, laut adalah bagian dari sejarah, budaya, dan identitas. Bahkan, laut berperan penting dalam menjaga pertumbuhan ekonomi, keamanan energi, keamanan pangan, dan aktivitas sosial.

KOMPAS/NINA SUSILO

Wapres Jusuf Kalla

Presiden Joko Widodo juga memperkenalkan konsep Indonesia sebagai poros maritim dunia yang mendorong penguatan kemaritiman dan sumber daya laut. Apalagi, kondisi itu juga berarti Indonesia adalah penghubung antara Pasifik dan Laut Hindia, menghubungkan Asia ke berbagai penjuru dunia.

Untuk mengatasi masalah seperti penurunan ketersediaan sumber daya laut sebagai bahan pangan, perusakan garis pantai akibat pembangunan wilayah urban yang tak terkendali, dan pertumbuhan dari permintaan beragam produk laut, Indonesia menerapkan kebijakan laut Indonesia yang menargetkan penurunan 75 persen sampah plastik laut sampai 75 persen pada 2025.

Indonesia juga menegakkan aturan pada pengambilan ikan ilegal, tak dilaporkan, dan melanggar hukum (IUU fishing) serta melengkapi lebih dari 20 juta kilometer persegi wilayah laut yang dilindungi.

Selain itu, Indonesia menekankan nilai kerja sama dan sinergi komitmen politik di forum global dan regional melalui aksi konkret. Semua pemangku kepentingan juga perlu bermitra dan berkolaborasi. Tanpa melakukan ini, kata Kalla, dunia akan kehilangan 50 persen koral dunia dan 29 persen rumput lautnya dalam beberapa tahun ini.