Tiga Aktivis HAM Arab Saudi Dianugerahi Penghargaan

(MELI PETERSSON ELLAFI / TT VIA AP)

Ketua Penghargaan Right Livelihood Amelie von Zweigbergk (kiri) dan Direktur Eksekutif Ole von Uexkull mengumumkan penerima penghargaan Right Livelihood tahun ini dalam konferensi pers di Stockholm, Swedia, Senin (24/9/2018).

Tiga aktivis hak asasi manusia Arab Saudi yang pernah mendekam di penjara yakni Abdullah al-Hamid, Mohammad Fahad al-Qahtani, dan Walid Abu al-Khair memperoleh The Right Livelihood Award 2019, yang juga dikenal sebagai “nobel alternatif”, Senin (24/9/2018). Ketiga aktivis memperoleh uang tunai 113.400 dollar AS karena dinilai memiliki visi serta keberanian mengubah sistem politik totalitarian Arab Saudi.

Al-Qahtani dan Al-Hamid selama ini dikenal sebagai aktivis pendiri Asosiasi Saudi untuk Hak Sipil dan Politik (HASEM). Pada 2013, mereka dijatuhi hukuman penjara masing-masing 10 dan 11 tahun. Setelah itu, menyusul putusan lain yang dijatuhkan pada hampir selusin anggota organisasi itu. Putusan keluar setelah peristiwa Musim Semi Arab 2011.

Aktivis dan pengacara Al-Khair juga dijatuhi hukuman penjara 15 tahun setelah dianggap tidak mematuhi penguasa sekaligus merusak reputasi negara karena berkomunikasi dengan organisasi internasional. Pada waktu itu, ia sedang membela kasus seorang blogger yang dijatuhi hukuman penjara dan cambuk gara-gara materi yang diunggahnya ke internet. Al-Khair lalu ditangkap pada 2014 karena bersama puluhan orang lainnya menandatangani pernyataan seruan reformasi dalam kerajaan Arab Saudi.

Aktivis dan pengacara Al-Khair juga dijatuhi hukuman penjara 15 tahun setelah dianggap tidak mematuhi penguasa sekaligus merusak reputasi negara karena berkomunikasi dengan organisasi internasional.

Selain ketiga aktivis dari Arab Saudi, penghargaan The Right Livelihood juga diberikan kepada dua aktivis HAM dari Amerika Latin, Thelma Aldana (62) dari Guatemala serta Ivan Velasquez (63) dari Kolombia. Mereka diberi penghargaan atas keberhasilan dalam mengungkapkan penyalahgunaan kekuasaan serta bertindak tegas pada korupsi sehingga kepercayaan rakyat terhadap institusi-institusi publik kembali pulih.

Aldana adalah mantan presiden Mahkamah Agung Guatemala dan menjadi jaksa agung hingga Mei lalu. Adapun Velasquez kini memimpin Komite Internasional PBB melawan Impunitas (bebas dari hukuman) di Guatemala.

Dua tokoh itu telah bekerja sama mengungkapkan sekaligus menuntaskan penyelidikan atas beberapa kasus kriminal tingkat tinggi dan sensitif termasuk kasus korupsi La Linea. Pengadilan membuat 60 putusan terkait kasus korupsi La Linea, termasuk penahanan Presiden Otto Perez Molina yang dipaksa mundur setelah tiga tahun berkuasa.

Dua tokoh itu telah bekerja sama mengungkapkan sekaligus menuntaskan penyelidikan atas beberapa kasus kriminal tingkat tinggi dan sensitif termasuk kasus korupsi La Linea.

Kedua tokoh juga mendapatkan hadiah uang tunai masing-masing sejumlah 114.000 dollar AS. “Penghargaan datang bertepatan dengan kampanye melawan impunitas dan korupsi. Kini perhatian dunia akan terarah ke Guatemala. Semoga itu bisa memunculkan solidaritas internasional pada semua yang berkomitmen mengubah negerinya,” kata Velasquez dalam pernyataan tertulisnya.

Pada 20 September lalu, ribuan siswa dan aktivis berdemonstrasi di Guatemala menuntut Presiden Jimmy Morales mengundurkan diri setelah diduga tidak melaporkan sekitar 1 juta dollar untuk anggaran pembiayaan otoritas pemilihan saat kampanye presiden 2015. Komisi Internasional PBB Melawan Impunitas Guatemala sudah meminta agar hak bebas dari hukuman presiden bisa dicabut sehingga Morales dapat diinvestigasi untuk perkara ini.

Menanggapi tuntutan itu, akhir Agustus lalu, Morales menyatakan tidak akan meminta PBB untuk memperbarui mandat komite internasional itu setelah September 2019. Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres menolak permintaan Morales karena tidak ada alasan mencari pengganti Velasquez.

MADOKA IKEGAMI/POOL VIA REUTERS

Antonio Guterres, Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa, memberikan pidato dalam upacara pembukaan Forum Kerjasama China-Afrika di Balai Agung Rakyat, Beijing, 3 September 2018.

The Right Livelihood merupakan penghargaan yang diberikan oleh filantropis Swedia-Jerman Jakob von Uexkull sejak 1980. Acara pemberian penghargaan akan dilakukan 23 November mendatang di Stockholm, Swedia. Penghargaan dibuat setelah Yayasan Nobel yang mengeluarkan penghargaan Nobel tidak mau memberikan penghargaan untuk bidang lingkungan hidup dan pembangunan internasional. (AP)