JAKARTA, KOMPAS—Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan saat ini sedang mengimpun berbagai praktik aplikatif terkait upaya penurunan emisi oleh pemerintah daerah, perusahaan, dan masyarakat. Itu akan menjadi contoh baik serta menginspirasi pemangku kepentingan lain.
Upaya bersama dan kolaboratif tiap pemangku kepentingan itu mutlak diperlukan. Ini mengingat langkah penurunan emisi (NDC) yang telah diajukan negara anggota Konferensi PBB untuk Kerangka Kerja Perubahan Iklim (UNFCCC) belum mampu mengerem laju kenaikan suhu di bawah 2 derajat celcius, alih-alih 1,5 derajat celcius dibandingkan masa praindustri.
Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Ruandha Agung Sugardiman, Selasa (25/9/2018), di Jakarta, mengatakan NDC baru sebatas langkah kementerian atau lembaga. "Banyak (program) dari pemda belum kita masukkan. NDC kan jalan kalau di tapak. Informasi-informasi itu kita sampaikan ke internasional," kata dia usai mengikuti Pre-Talanoa Dialogue, bagian dari rangkaian kegiatan the EU Climate Diplomacy Week 2018.
Banyak (program) dari pemda belum kita masukkan. NDC kan jalan kalau di tapak. Informasi-informasi itu kita sampaikan ke internasional.
Talanoa Dialogue atau Dialog Talanoa merupakan bagian dari Kesepakatan Paris yang dihasilkan dari Konferensi Para Pihak (COP) Ke-23 di Bonn, dengan tuan rumah Fiji pada 2017. Talanoa adalah ungkapan tradisional dari Fiji yang merefleksikan proses dialog yang inklusif, partisipatif dan transparan melalui pertukaran ide, keterampilan dan pengalaman dari keberhasilan program dan kebijakan yang telah dilaksanakan.
Dana desa
Dalam kegiatan kemarin, Wakil Bupati Pidie Fadhlullah TM Daud menceritakan pemanfaatan dana desa bagi pemulihan lingkungan diatur dalam Peraturan Bupati. Contohnya, pemanfaatan dana desa bagi rehabilitasi lahan kritis serta penanaman pada ruang-ruang kosong di desa. " Dana desa jangan hanya untuk pembangunan sarana-prasarana rumah ibadah, jalan, dan jembatan," kata dia.
Ia pun mengusulkan kepada Kementerian Keuangan untuk memasukkan indikator ekologi dalam pembagian dana desa. Ini untuk menstimulus desa memperbaiki kondisi ekologinya.
Praktik baik lain dicontohkan Ketua Harian Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia Purwadi Soeprihanto. Penerapan penebangan berdampak rendah-karbon (RIL-C) yang bisa mengurangi 26-51 persen emisi dan meningkatkan produktivitas tebangan/panenan.
Vincent Guerend, Duta Besar Uni Eropa untuk Indonesia dan Brunei, menyadari pentingnya peran semua aktor di Indonesia. Di sisi lain, penting pula kepedulian dan komitmen global untuk mengimplementasikan Kesepakatan Paris.
Karena itu, Dialog Talanoa dapat menjadi stimulasi bagi berbagai negara termasuk Indonesia sebagai model yang baik dalam mencapai tujuan akhir Paris Agreement yaitu menjaga suhu Bumi di bawah 2 derajat celcius, menyeimbangkan upaya mitigasi dan adaptasi, tanpa menghambat pembangunan ekonomi dan sosial.
Michal Weglaiz, representasi dari Kedutaan Besar Polandia untuk Indonesia menyampaikan, waktu terus bergulir dan kita hanya menyisakan waktu 30 tahun lagi untuk mencapai target di tahun 2050. Untuk itu, perkembangan implementasi di antara negara-negara yang meratifikasi Kesepakatan Paris dapat disampaikan ke COP24 Katowice di Polandia, awal Desember nanti.