JAKARTA, KOMPAS — Indonesia melalui PT Indonesia Asahan Aluminium atau Inalum akhirnya resmi memiliki 51 persen saham PT Freeport Indonesia. Penandatanganan kesepakatan tersebut dilakukan di Jakarta, Kamis (27/9/2018).
Penandatanganan Sales and Purchase Agreement antara Inalum dan Freeport McMoran, perusahaan induk Freeport, bertempat di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Hadir dalam acara tersebut Direktur Utama Inalum Budi Gunadi Sadikin dan Direktur Freeport McMoran Richard Adkerson.
Penandatanganan ini juga disaksikan Menteri ESDM Ignasius Jonan, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno, serta Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.
”Selebihnya tinggal masalah administrasi,” kata Menteri Jonan. Dengan demikian, Inalum sebagai induk holding BUMN pertambangan Indonesia menjadi pemegang saham mayoritas di dalam perusahaan tambang tersebut dengan mengeluarkan dana 3,85 miliar dollar AS.
Penandatanganan kesepakatan ini merupakan buah hasil dari kesepakatan pokok divestasi saham yang dilakukan PTFI, Freeport McMoran Incorporated, dan pemerintah pada 12 Juli 2018. Kesepakatan divestasi tersebut juga merupakan lanjutan dari kesepakatan pokok (head of agreement/HoA) antara Freeport McMoran Incorporated dan pemerintah.
Adapun isi empat kesepakatan pokok tersebut adalah yang pertama mengubah izin PTFI dari kontrak karya (KK) menjadi izin usaha pertambangan khusus (IUPK) dan memberi hak operasi hingga tahun 2041. Kedua, pemerintah menjamin kepastian fiskal dan hukum selama jangka waktu IUPK berlaku.
Ketiga, PTFI akan membangun smelter baru di Indonesia dalam jangka lima tahun. Terakhir, Freeport McMoran Incorporated setuju divestasi kepemilikan di PTFI berdasarkan harga pasar yang wajar sehingga kepemilikan Indonesia atas PTFI menjadi 51 persen.
Saham 51 persen itu berasal dari pembelian hak partisipasi (participating interest) Rio Tinto dan saham Freeport McMoran Incorporated di PT Indocopper Investama. Hak partisipasi Rio Tinto dalam PTFI sebesar 40 persen, sedangkan saham Indocopper sebesar 9,36 persen.
Sebelumnya, pakar geologi dari Ikatan Ahli Geologi Indonesia (IAGI), Iwan Munajat, mengatakan, kepemilikan saham hingga 51 persen oleh perusahaan BUMN akan membuat pengelolaan Freeport semakin transparan.
”Divestasi saham akan memudahkan pemerintah melakukan transfer of knowledge yang lebih baik. Bukan hanya di level operasional, melainkan juga di level manajerial,” katanya. Ia berharap Freeport dapat digunakan sebagai pusat pengembangan tambang bawah tanah di Indonesia yang dapat memajukan perekonomian bangsa. (KCM)