Warga menjarah bahan bakar minyak (BBM) di SPBU di Jalan Imam Bonjol, Kota Palu, Sulawesi Tengah, Minggu (30/9/2018). Penjarahan dilakukan warga akibat kelangkaan BBM pascagempa.
Sejumlah bantuan yang diangkut pesawat Hercules dan telah tiba di Palu ternyata masih menumpuk di Bandara Mutiara SIS Al-Jufri. Belum ada pihak yang menanganinya.
PALU, KOMPAS Korban gempa dan tsunami di sejumlah lokasi di Kota Palu dan Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah, hingga Minggu (30/9/2018) malam belum tersentuh bantuan. Warga mengharapkan bantuan segera disalurkan secepatnya mengingat persediaan bahan kebutuhan pokok yang mereka miliki kian menipis.
Kondisi itu terekam Kompas di sejumlah lokasi di kedua wilayah itu, Minggu. Pemerintah telah berupaya menyalurkan bantuan, termasuk makanan, tetapi jumlahnya masih sangat terbatas sehingga belum menjangkau semua pengungsi yang berjumlah 48.000 orang.
Di Desa Loli Tasiburi, Kecamatan Banawa, Donggala, warga yang rumahnya hancur disapu tsunami mengaku belum mendapatkan bantuan. ”Kami hanya memiliki pakaian yang menempel di badan saja. Kami berharap pemerintah segera menyalurkan bantuan makanan, pakaian, dan obat-obatan,” ujar Zubaidah.
Warga Loli Tasiburi mengungsi di sejumlah tempat, termasuk di wilayah perbukitan. Di sepanjang jalan yang melintasi desa itu dan desa-desa sekitarnya di pesisir Teluk Palu, banyak warga berharap bantuan melalui pemasangan kotak atau kaleng di jalan yang dilewati pengendara. Kondisi serupa terlihat di Kota Palu.
Hasniah (45), korban gempa yang mengungsi di Jalan Belimbing, Palu, mengatakan, keluarganya hanya bisa makan nasi dan garam. Beras itu merupakan persediaan yang bisa diselamatkan dari rumahnya yang telah hancur. ”Beras yang bisa diselamatkan sekitar 5 liter. Sekarang tinggal untuk 2-3 hari lagi,” ujarnya.
Zainuddin (41), warga yang mengungsi bersama sekitar 300 orang lainnya di Kelurahan Kamonji, Kecamatan Palu Barat, juga mengharapkan penyaluran bantuan. ”Sejauh ini belum ada bantuan yang datang,” katanya.
Kebutuhan makanan layak diprioritaskan. Selain banyak warga yang sudah kehilangan harta benda, warga yang masih punya uang pun kesulitan membeli bahan pangan karena banyak toko bahan pokok dan kios di pasar tutup.
Di toko yang masih buka, sejumlah pedagang mulai membatasi jumlah barang yang dibeli, terutama air mineral. Ini agar menjangkau lebih banyak orang.
Mayoritas warung makan pun tutup. Sementara sedikit warung yang buka hanya dapat menyajikan menu seadanya berupa nasi, sayur, dan telur. Itu pun tanpa air minum dan hanya buka hingga sore.
”Saya menjual nasi ini karena kasihan banyak orang yang mencari makan, tetapi tak tahu mau ke mana. Saya kebetulan punya persediaan beras dan minyak. Telur dan sayur keliling saya cari. Mungkin dua hari lagi saya berhenti berjualan kalau bahan habis. Persediaan air saja tinggal cukup sehari,” kata Sudarni, pemilik warung makan di Jalan Soekarno-Hatta, Palu.
Dari pengamatan Kompas, sebagian bantuan menumpuk di Bandara Mutiara SIS Al-Jufri. Bantuan itu berupa paket bahan pokok berjumlah ratusan paket, tenda, dan tiga unit genset, lengkap dengan gulungan kabelnya. Setelah dikeluarkan dari pesawat Hercules, barang bantuan itu belum ada yang mengurus.
Padahal, warga korban gempa dan tsunami sangat membutuhkan penerangan. Kondisi Kota Palu pada Minggu malam masih gelap gulita karena listrik belum pulih.
Penerangan hanya bisa menggunakan genset. Penerangan yang cukup memadai hanya ada di sebagian kecil tempat, antara lain di halaman Markas Korem 132/Tadulako yang menjadi posko.
Pendampingan pusat
Kementerian Dalam Negeri berjanji menerjunkan tim untuk menangani lumpuhnya pemerintahan di Provinsi Sulawesi Tengah. Hal ini dilakukan agar tata kelola pemerintahan tetap berjalan. Tim itu akan tiba di Palu pada Selasa besok.
Menurut Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, jajaran Kemendagri akan memberikan pendampingan dalam pelayanan masyarakat agar tidak ada pelayanan tertunda dan khususnya mempercepat membantu warga yang tertimpa musibah. Jajaran Kemendagri itu meliputi Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil, Ditjen Bina Keuangan Daerah, serta Ditjen Otonomi Daerah.
”Tim pemerintahan Kemendagri akan membuka posko pendampingan di pemda, Pemprov Sulawesi Tengah, dan Palu,
kemudian baru ke Sigi dan Donggala. Prinsip kami, pemerintahan dan pelayanan masyarakat tetap berjalan,” ujar Tjahjo, Minggu.
Yang paling penting, menurut dia, adalah pemulihan tata kelola pemerintahan di pemda terdampak. ”Fokus belum untuk pemilu di Sulteng. Yang penting roda tata kelola pemerintahan jalan,” kata Tjahjo.
Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kemendagri Soni Sumarsono menambahkan, sejauh ini jumlah kabupaten dan kecamatan yang lumpuh akibat gempa dan tsunami masih diinventarisasi. Hal paling mendesak adalah penyusunan kebijakan umum anggaran (KUA) dan prioritas plafon anggaran sementara (PPAS) tahun anggaran 2019.
”KUA/PPAS termasuk mendesak. Penyesuaian proyek-proyek yang siap dilaksanakan pihak ketiga di lokasi bencana juga harus dikaji ulang kondisinya di lapangan,” kata Soni.
/https%3A%2F%2Fkompas.id%2Fwp-content%2Fuploads%2F2018%2F10%2F70866180_1538327919.jpg){kind=logo}
