Pengalaman William Lakukan Rekonstruksi Gempa Aceh-Nias

MELATI MEWANGI UNTUK KOMPAS

William Sabandar

Gempa bumi yang terjadi di Palu dan Donggala pada Jumat (28/9/2018) menyisakan duka dan kepedihan yang mendalam bagi seluruh Indonesia. Rasa optimistis harus dibangkitkan untuk memulihkan pembangunan kembali di Palu dan Donggala. Dalam pemulihan itu dibutuhkan proses dan waktu yang tidak singkat. Berbagai hal perlu dipertimbangkan dan dikonsep secara matang.

William Sabandar berpengalaman di bidang konstruksi saat memimpin rekonstruksi di Nias setelah bencana gempa dan tsunami. Sebelum menjabat sebagai Direktur Utama PT Mass Rapid Transit Jakarta, William menjadi Ketua Tim Rekonstruksi Nias, Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR) Aceh-Nias pada 2005-2009, lalu pada 2009-2011 menjadi utusan khusus Sekjen ASEAN sekaligus merangkap Kepala Operasi Penanganan Bencana Topan Nargis di Myanmar.

Menurut dia, bukanlah hal yang mudah untuk mengembalikan suatu wilayah yang hancur dengan masyarakat yang berputus asa setelah terkena bencana alam. Semangat mereka perlu dibangkitkan agar terlibat bersama-sama dalam proses pemulihan dan pembangunan wilayahnya.

Berikut wawancara khusus Kompas dengan William Sabandar di Jakarta, Minggu (30/9/2018).

Apa saja tahapan yang dibutuhkan untuk rekonstruksi lokasi gempa?

Ada beberapa tahapan yang dilakukan sebelum sampai pada rekonstruksi. Rekonstruksi terjadi setelah kegiatan tanggap darurat selesai. Kegiatan itu antara lain upaya untuk menyelamatkan jiwa yang bisa tertolong dan memastikan kegiatan-kegiatan pertolongan pertama bisa dijalankan dengan baik serta memindahkan para korban ke tempat pengungsian atau rumah sakit.

Rekonstruksi adalah kegiatan panjang untuk mengembalikan kondisi wilayah dan korban bencana itu ke situasi normal. Pada tahap awal, memasuki minggu awal kritis perlu dilakukan asesmen terhadap kerusakan dan kehilangan yang terjadi. Setelah diketahui hitungan besaran kerusakan dan kerugiannya, menuju tahapan selanjutnya yaitu rencana rekonstruksi.

Rekonstruksi perlu dikonsep secara matang karena merupakan kegiatan yang terstruktur dan sistematis untuk memastikan daerah bencana kembali normal dalam kurun waktu tertentu. Besaran waktu pemulihan menyesuaikan tingkat keparahan yang ditimbulkan bencana.

Tahap implementasi dilakukan berdasarkan data dan perencanaan. Oleh sebab itu, tersedianya pusat data menjadi penting untuk memetakan tindakan eksekusi. Rencana atau konsep itu juga diperlukan oleh pihak yang berwenang untuk membangun kembali daerah secara terintegrasi.

KOMPAS/BAHANA PATRIA GUPTA

Kondisi Perumahan Balaroa di Kecamatan Palu Barat, Kota Palu, Sulawesi Tengah, Minggu (30/9/2018). Pencarian korban yang masih tertimbun mengalami kesulitan karena korban banyak tertimbun beton sehingga memerlukan alat berat.

Kapan rekonstruksi bisa dimulai setelah bencana?

Secepatnya harus dilakukan. Prinsipnya setelah tanggap darurat dinyatakan selesai, rekonstruksi bisa langsung dimulai dengan asesmen. Pada tahap rehabilitasi rekonstruksi itu dimulai asesmen, perencanaaan, dan pusat data sudah harus tersedia. Hal-hal itu akan membuat rekonstruksi bekerja lebih cepat dan baik.

Prinsipnya setelah tanggap darurat dinyatakan selesai, rekonstruksi bisa langsung dimulai dengan asesmen.

Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk rekonstruksi lokasi gempa? Melihat bencana yang terjadi di Palu dan Donggala, menurut Anda, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk untuk merekonstruksinya?

Setiap bencana yang terjadi di daerah memiliki karakter yang berbeda sehingga penanganannya berbeda pula. Oleh sebab itu, dibutuhkan asesmen yang tepat untuk menentukan strategi dan rencana penanganan setiap bencana.

Berbedanya itu bermacam-macam meliputi skala dan jenis bencana, tingkat dan sebaran kerusakan yang terjadi, situasi geografis daerah bencana, hingga kondisi ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat. Seluruh kondisi ini harus menjadi pertimbangan dalam menentukan strategi dan rencana rehabilitasi dan rekonstruksi.

Alokasi waktu penanganan rekonstruksi tidak bisa langsung diputuskan begitu saja. Ada beberapa parameter yang perlu diperhatikan, yaitu luas area bencana, jenis bencana yang terjadi, dan karakteristik daerah bencana. Penanganan bencana untuk setiap daerah berbeda sehingga dibutuhkan pendekatan yang sesuai dengan kapasitas daerah.

KOMPAS/AHMAD ARIF

Rumah-rumah baru bermunculan di kawasan pesisir Peudada, Kabupaten Bireuen, Nanggroe Aceh Darussalam, pada 2006. Kawasan ini hancur dihantam gempa bumi dan tsunami akhir 2004. Rekonstruksi di Aceh terus berjalan dan diharapkan akan semakin cepat. Hal ini dilakukan sehubungan dengan akan adanya penambahan dana alokasi umum serta pembagian hasil minyak dan gas bumi ke Aceh setelah disahkannya Undang-Undang Pemerintahan Aceh.

Faktor apa saja yang dipertimbangkan untuk rekonstruksi setelah bencana?

Beberapa faktor dalam merekonstruksi lokasi gempa antara lain struktur bangunan yang dibangun hendaknya harus tahan terhadap gempa. Kedua, proses membangun perlu melibatkan masyarakat di dalamnya sehingga masyarakat juga turut berperan dalam pembangunan daerahnya.

Ketiga, integrasi pembangunan tidak hanya berfokus pada tempat tinggal, tetapi juga lingkungan, sarana-sarana publik, jalan, dan fasilitas. Pembangunan daerah harus terintergrasi dengan tata ruang yang ada sehingga jika terjadi bencana dikemudian hari, evakuasi sudah diantisipasi.

Tantangan apa yang dihadapi dalam rekonstruksi setelah bencana?

Tantangan terbesar yang dihadapi adalah meyakinkan masyarakat untuk percaya. Dalam pembangunan dibutuhkan keterlibatan masyarakat sehingga penting untuk membangkitkan semangat dan harapan masyarakat supaya rekonstruksi dapat berjalan dengan lancar.

Lalu, menyinergikan antara pembangunan yang sudah berjalan dan pembangunan yang berdasarkan kebutuhan bencana. Pembangunan berdasarkan kebutuhan bencana sebaiknya tidak dilihat sebagai pembangunan normal karena penanganannya membutuhkan proses bertahap dan tidak instan serta memerlukan aturan-aturan khusus dan koordinasi dalam pelaksanaannya.

Tantangan lain yang dihadapi ialah belum tersedianya pusat data yang relevan dan komplet dengan kondisi di lapangan. Padahal, pusat data menjadi kunci untuk memudahkan koordinasi pelaksanaan penanganan bencana.

KOMPAS/LASTI KURNIA

Pelajar sekolah dasar melihat model rumah yang dibangun dengan sistem pengolahan limbah yang dibangun dalam rangka rehabilitasi di Nangroe Aceh Darussalam yang dipamerkan di salah satu stan peserta Konferensi Forum Koordinasi Aceh dan Nias Ke-4 di Jakarta Convention Centre, Senayan, Jakarta, Jumat (13/2/2016). Konferensi yang diisi dengan pameran dan workshop penanganan bencana tersebut dihadiri oleh para pemangku kepentingan, lembaga swadaya masyarakat lokal maupun asing, dan lembaga donor untuk memaparkan kemajuan rekonstruksi dan rehabilitasi di Nangroe Aceh Darussalam dan Nias setelah gempa bumi dan tsunami pada 2004.

Bagaimana mengatasi tantangan tersebut?

Penting dengan adanya pengendalian di lapangan untuk memastikannya secara langsung, misalnya dengan pendekatan berbasis masyarakat, yaitu mengajak mereka bersama-sama membangun kembali daerahnya. Selain itu, upaya pemerintah memberikan jaminan bahwa bencana itu dapat dipulihkan kepada masyarakat harus diperkuat.

Lalu, konsep rekonstruksi yang ditawarkan diharapkan bisa mengadopsi mekanisme pembangunan normal. Pembangunan itu juga menyesuaikan segi anggaran dan perencaanan yang ada.

Selanjutnya, data-data asesmen diharapkan dapat tersedia secara luas dan diolah secara transparan serta dapat dipertanggungjawabkan. Harapannya, progres pembangunan bisa dimonitor secara berkala sehingga mereka dapat mengetahui kemajuan dari rehabilitasi dan rekonstruksi daerah itu.

KOMPAS/AGUS SUSANTO

Seorang warga membangun kembali rumah sekaligus toko yang hancur akibat gempa bumi akhir Maret 2005 di Pasar Gomo, Kota Gunungsitoli, Kabupaten Nias, Sumatera Utara, Kamis (24/11/2005).

Apakah rekonstruksi daerah setelah bencana juga melibatkan unsur kearifan lokal daerahnya?

Ya. Masyarakat ikut dilibatkan dalam rekonstruksi untuk mempertahankan kekhasan daerahnya. Pemunculan budaya tanggap cepat bencana juga perlu ditumbuhkan supaya mereka bisa mengantisipasi kemungkinan bencana itu terulang kembali.

Berdasarkan pengalaman gempa Nias, cerminan konstruksi rumah adat mereka sudah berkonstruksi tahan gempa. Kekuatan lokal masyarakat zaman dahulu sudah sensitif terhadap bencana. Pengalaman masa lalu itu tidak selamanya tertinggal, justru banyak pengetahuan dan ilmu yang bisa dipetik untuk diwariskan kepada anak cucu mereka.

Dengan demikian, pembangunan-pembangunan itu harus memperhatikan standar tahan gempa tapi tidak menghilangkan kearifan lokalnya. Masyarakatlah yang berperan mengontrol dan memonitor tempat tinggalnya.

ATMI SURAKARTA

Rumah tahan gempa karya cipta ATMI Surakarta. Berbiaya murah dan cukup kuat, rumah-rumah ini sudah dibangun untuk para korban tsunami di Aceh dan Nias, Sumatera Utara.

Keterlibatan masyarakat menjadi kunci dalam rekonstruksi, bagaimana cara Anda mengajak masyarakat Nias untuk terlibat?

Pembangunan berbasis masyarakat harus dilakukan karena membangun daerah juga sekaligus membangun kapabilitas masyarakat. Mereka diberikan dua opsi, yaitu membangun rumahnya sendiri atau menyerahkan pembangunan itu kepada kontraktor.

Masyarakat memilih opsi membangun rumah sendiri, lalu dari tim pun menindaklanjuti dengan memberikan pelatihan tenaga terlatih tentang cara mengerjakan bangunan dengan standar tahan gempa. Aspek pembangunan kapasitas masyarakat juga diwujudkan lewat pengelolaan anggaran. Mereka diminta untuk bertanggung jawab terhadap pendanaan.

KOMPAS/FRANSISCA ROMANA NINIK

Rumah-rumah untuk korban topan Nargis tengah dibangun di desa Kyein Chaung Gyi, Bogalay, Myanmar, Kamis (26/6/2008). Di desa ini, pemerintah membangun 168 rumah dengan biaya 1 juta kyats (Rp 10 juta) per unit.

Bagaimana pengalaman Anda menangani pascabencana Topan Nargis di Myanmar pada Mei 2008?

Pada saat topan itu terjadi, Myanmar masih tertutup terhadap dunia internasional, lalu dunia internasional tidak memercayai Myanmar. Sementara Myanmar juga tidak ingin menerima bantuan internasional. Nah, dalam situasi yang tidak jelas itu, kemudian para pemimpin ASEAN bersama Pemerintah Myanmar disepakati untuk membuat mekanisme penanganan setelah bencana.

Sekjen ASEAN meminta saya untuk bertugas dalam penanganan pascabencana di Myanmar pada 2009. Saya membantu mengoordinasikan bantuan internasional dan memastikan bahwa bantuan itu dapat disalurkan secara tepat. Pada penanganan bencana Nias, saya bertindak sebagai konseptor, koordinator, sekaligus eksekutor (turun ke lapangan), sedangkan penanganan di Myanmar, saya bertindak sebagai diplomat dan koordinator. (MELATI MEWANGI)

albertus.prahasta

-