Pemerintah Bentuk Satgas

KOMPAS/BAHANA PATRIA GUPTA

Warga menangisi kerabatnya yang menjadi korban gempa dan diduga masih terjebak dalam reruntuhan di Perumnas Balaroa yang hancur total di Kota Palu, Sulawesi Tengah, Senin (1/10/2018). Evakuasi jenazah korban dari puing-puing reruntuhan terus dilakukan oleh sejumlah pihak.

Pasokan BBM dilakukan melalui laut dan udara karena sejumlah ruas jalan masih terputus akibat gempa. Adapun untuk menjamin keamanan, jumlah anggota TNI dan Polri ke lokasi bencana ditambah.

JAKARTA, KOMPAS Pemerintah akhirnya membentuk satuan tugas penanganan bencana di Sulawesi Tengah agar penanganan bencana gempa dan tsunami di Sulawesi Tengah lebih efektif.

Di tingkat daerah, satuan tugas dipimpin langsung oleh Komandan Resor Militer (Danrem) dan Gubernur Sulawesi Tengah. Adapun di tingkat pusat, satgas penanganan bencana di Sulteng dipimpin Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan.

”Satgas itu gabungan semua kekuatan kita, semua instansi terlibat di dalamnya. Di tingkat daerah tentu dengan supervisi panglima kodam dan kapolda. Saya sebagai koordinator di tingkat pusat,” ujar Menko Polhukam Wiranto saat konferensi pers di Jakarta, Senin (1/10/2018).

Dengan dibentuknya satgas ini diharapkan penanganan bencana di Palu dan Donggala, Sulawesi Tengah, bisa lebih efektif. Masyarakat korban gempa dan tsunami di Sulawesi Tengah tiga hari terakhir ini mengeluh penanganan bencana tidak efektif. Kemungkinan karena birokrasi pemerintahan di daerah juga banyak yang keluarganya menjadi korban sehingga tidak bisa menjalankan pemerintahan sehari-hari.

Selain membentuk satgas, pemerintah juga menambah anggota TNI serta 1.500-2.000 anggota Polri untuk memperkuat 400 anggota Brimob yang saat ini sudah berada di Palu. ”Penambahan anggota Polri ini untuk menjamin keamanan dan ketertiban di Palu,” kata Kapolri Jenderal (Pol) Tito Karnavian.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, dana penanganan bencana Rp 560 miliar dari APBN 2018 sudah dicairkan pada Senin.

Pemerintah siap menambah anggaran kedaruratan yang bisa dicairkan sewaktu-waktu untuk menangani korban. Anggaran tidak hanya untuk BNPB, tetapi juga TNI dan Polri jika dibutuhkan.

Pasokan BBM

Masyarakat korban gempa di Palu dan Donggala mengeluhkan langkanya bahan bakar minyak (BBM) untuk motor dan mobil. Stasiun pengisian bahan bakar untuk umum (SPBU) kehabisan persediaan.

Antrean pembeli BBM antara lain terlihat di SPBU Jalan Sisingamaraja, Palu. Masyarakat meletakkan jeriken yang diikat tali hingga antreannya sepanjang lebih dari 100 meter, tetapi pasokan BBM tak kunjung datang. Bahkan, ambulans yang mengangkut pasien korban gempa tertahan di SPBU Tinombo, Kabupaten Parigi Moutong, karena kehabisan BBM.

Vice President Corporate Communication PT Pertamina Adiatma Sardjito mengatakan, untuk mengatasi kelangkaan BBM di sekitar lokasi bencana, Pertamina memasok bahan bakar minyak dari laut dan udara. Langkah ini dilakukan karena masih terputusnya akses jalan raya di Kota Palu. Sebanyak 4.000 liter bahan bakar minyak didatangkan menggunakan pesawat khusus dan didaratkan di Bandara Mutiara SIS Al-Jufri, Palu. Adapun pasokan elpiji berikut kompor gas dikirim dengan kapal laut dari Balikpapan, Kalimantan Timur.

Selain persoalan akses jalan yang terputus, tidak semua SPBU di Palu dan Donggala beroperasi normal. Apalagi, sejumlah operator SPBU turut menjadi korban gempa dan tsunami sehingga layanan penjualan BBM di SPBU tidak optimal.

Sementara itu, untuk mengatasi masalah pasokan listrik, PT PLN mengirim 250 personel untuk memulihkan sejumlah fasilitas listrik yang yang rusak akibat gempa. Selain itu, PLN juga mendatangkan sejumlah suku cadang.

Untuk mengatasi kelangkaan pangan, Perum Bulog menyalurkan 12.000 ton cadangan beras pemerintah ke Palu dan Donggala. ”Beras itu disalurkan dari gudang Dolog di Palu, Tolitoli, dan Poso,” kata Direktur Operasional dan Pelayanan Publik Perum Bulog Tri Wahyudi Saleh.

Persoalan komunikasi yang masih menjadi hambatan, menurut Vice President Corporate Communication PT Telkom Arif Prabowo, antara lain karena keterbatasan listrik. Kalaupun menggunakan genset, tidak mudah mendapatkan BBM. Meski demikian, kata Arif, PT Telkom sudah mengoperasikan mobil genset dan mengaktifkan jaringan melalui satelit.

Sementara itu, kurangnya bahan pangan serta trauma warga terhadap gempa dan tsunami menyebabkan banyak warga berupaya meninggalkan Palu menggunakan pesawat. Informasi bakal adanya penerbangan gratis menggunakan pesawat Hercules milik TNI menyebabkan ribuan warga memenuhi Bandara Mutiara SIS Al-Jufri. Massa bahkan hingga ke landas pacu menyebabkan pesawat Hercules milik TNI tertunda di Pangkalan Udara TNI AU Sultan Hasanuddin, Makassar, sekitar satu jam.

”Kami memaklumi itu karena banyak warga yang ingin meninggalkan Palu dan bertemu keluarga,” kata Komandan Lanud Sultan Hasanuddin Marsekal Pertama Bowo Budiarto.

Menurut Bowo, setiap penerbangan hanya mampu mengangkut 70-100 penumpang. Padahal, setiap hari ada lebih dari 1.000 keluarga korban gempa yang ingin diangkut pesawat.

Secara terpisah, Kepala Pusat Data Informasi dan Humas Badan Nasional Penanggulangan Bencana Sutopo Purwo Nugroho membenarkan adanya tawaran bantuan dari negara lain.

Sutopo mengatakan, penerimaan bantuan internasional tidak berarti Indonesia menyatakan bencana di Sulawesi Tengah kini berstatus bencana nasional. ”Presiden tidak mendeklarasikan status bencana nasional,” ujarnya.

Bencana nasional dideklarasikan jika pemerintah daerah menyatakan atau dianggap tidak bisa berfungsi lagi setelah terjadi gempa. (TIM KOMPAS)