JAKARTA, KOMPAS – Hingga 1 Oktober 2018, jumlah rumah yang dibangun, baik berupa rumah komersial maupun rumah berspesifikasi masyarakat berpenghasilan rendah, diklaim telah mencapai 802.293 unit. Pemerintah menargetkan angka satu juta unit bisa tercapai hingga akhir tahun ini.
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mencatat, realisasi pembangunan dalam Program Satu Juta Rumah mencapai 802.293 unit, terdiri dari 562.531 unit rumah berspesifikasi masyarakat berpenghasilan rendah dan 239.762 unit rumah komersial.
Dalam Program Satu Juta Rumah, pemerintah menargetkan 70 persen dari satu juta unit untuk masyarakat berpenghasilan rendah dan 30 persen untuk hunian komersial. Pihak pembangun antara lain pemerintah pusat, pemerintah daerah, pengembang, dana sosial perusahaan, maupun masyarakat umum.
“Jumlah itu merupakan kombinasi antara lain dari akad kredit pemilikan rumah fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (KPR FLPP) dan subsidi selisih bunga (SSB), serta data dari assosiasi pengembang yang sudah selesai fisiknya, tetapi belum akad,” kata Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Khalawi Abdul Hamid, Senin (1/10/2018), di Jakarta.
Melihat jumlah yang sudah dicapai serta waktu tersisa hingga akhir tahun yang masih 3 bulan, Khalawi yakin penyediaan hunian bagi masyarakat dapat tercapai satu juta unit. Keyakinan tersebut termasuk untuk pembangunan rumah susun sederhana sewa (rusunawa) yang baru mencapai 364 unit dari target 13.405 unit hingga akhir tahun 2018.
Menurut Khalawi, saat ini proyek pembangunan rusunawa tersebut masih berlangsung. Keseluruhan program pembangunan rusunawa diperkirakan baru akan selesai akhir tahun ini. Hambatan pembangunan rusunawa biasanya terkait penyediaan lahan oleh pemerintah daerah yang tidak bisa cepat. Sebab, pemerintah daerah mesti mencari tanah seluas minimal 3.000 meter persegi di wilayah kota.
Setelah rusunawa selesai, pemerintah pusat akan menyerah pengelolaannya kepada pemerintah daerah. “Kalau masalah pengelolaannya, selama ini di pemerintah daerah tidak ada masalah,” ujar Khalawi.
Secara terpisah, Sekretaris Jenderal Persatuan Perusahaan Real Estat Indonesia, Totok Lusida mengatakan, hingga kini pengembang yang tergabung di REI sudah membangun lebih dari 100.000 unit rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Hal itu didasarkan pada jumlah rumah bersubsidi yang telah akad kredit dan mendapat subsidi dari pemerintah maupun bantuan uang muka dari pemerintah yang dicatat REI.
REI tahun ini menargetkan membangun 230.000 unit rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Namun, dirinya belum bisa memastikan jumlah itu bisa tercapai hingga akhir tahun atau tidak. Sebab, pengembang REI kebanyakan baru mulai membangun rumah pada Mei, bukan sejak awal tahun. Selain itu, REI kini juga tengah berbicara dengan pemerintah agar tidak hanya mendorong pembangunan rumah subsidi, tetapi juga properti secara umum.