Pemulihan Kondisi Sosial Ekonomi Dipercepat

KOMPAS/WISNU WIDIANTORO

Presiden Joko Widodo memimpin rapat terbatas penanganan dampak gempa dan tsunami di Palu dan Donggala, Sulawesi Selatan, di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (2/10/2018).

JAKARTA, KOMPAS — Pemerintah melakukan berbagai upaya untuk mempercepat normalisasi kondisi sosial dan ekonomi Kota Palu dan Donggala, Sulawesi Tengah, pascagempa bumi dan tsunami melanda daerah tersebut. Tak hanya memasok semua kebutuhan warga, pemerintah juga mempercepat perbaikan sarana transportasi dan sarana penunjang perekonomian lainnya.

Kondisi pemerintahan daerah juga diupayakan dipulihkan. Pemerintah pusat telah menunjuk salah satu direktur jenderal di Kementerian Dalam Negeri untuk mengoordinasikan posko pemerintahan yang berfungsi menerima pengaduan dan melakukan pelayanan masyarakat.

Upaya itu dilakukan berdasarkan instruksi Presiden Joko Widodo dalam rapat terbatas membahas penanganan gempa dan tsunami Donggala dan Palu, Sulawesi Tengah, di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (2/10/2018).

”Setelah mendengar laporan dari para menteri dan pejabat terkait, Presiden memberikan penekanan segera melakukan normalisasi roda kehidupan masyarakat yang terkena bencana secepatnya,” kata Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto dalam jumpa wartawan seusai rapat terbatas.

Sebelumnya, pada saat menyampaikan pengantar rapat terbatas, Presiden Jokowi menyampaikan empat hal yang harus diprioritaskan dalam penanganan bencana. Keempat prioritas utama itu adalah evakuasi korban, pertolongan medis, penanganan pengungsi, dan perbaikan infrastruktur.

KOMPAS/WAWAN H PRABOWO

Para korban gempa dan tsunami, Selasa (2/10/2018), meninggalkan Kota Palu. Mereka dievakuasi  dengan menggunakan pesawat Hercules TNI AU di Bandara Mutiara SIS Al-Jufrie, Palu.

Kepala Negara menyampaikan, perbaikan infrastruktur, terutama sarana transportasi, harus didahulukan di samping evakuasi dan penanganan korban bencana. Normalisasi sarana transportasi, terutama bandara, itu penting untuk mempermudah mobilisasi logistik dan evakuasi korban.

”Saya meminta Kementerian PUPR agar dibantu penanganan perbaikan runway airport sehingga airport di Palu bisa normal kembali sehingga mobilisasi logistik, evakuasi korban bisa dilakukan. Dan juga pesawat-pesawat komersial, saya minta Menteri Perhubungan mendorong agar bisa berjalan normal kembali,” kata Presiden Jokowi.

KOMPAS/HERU SRI KUMORO

Prajurit TNI, anggota polisi, dan sukarelawan turun dari KRI Makassar di Pelabuhan Pantoloan, Palu. KRI ini juga digunakan untuk membantu evakuasi korban gempa dari Palu, Rabu (3/10/2018).

Presiden Jokowi juga memerintahkan Kementerian PUPR agar segera membersihkan daerah terdampak bencana dari puing-puing reruntuhan bangunan. Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menegaskan, pembersihan kota dari reruntuhan bangunan bisa dilakukan paling lama dua pekan.

”Puing-puing akan kami kumpulkan di satu tempat untuk dibakar. Ini penting untuk menghilangkan kesan seram, dan menghilangkan trauma masyarakat korban gempa,” kata Basuki.

Lebih jauh, pemerintah merencanakan merekonstruksi fasilitas umum dan rumah-rumah warga yang rusak atau hilang akibat gempa. Menurut Basuki, biaya rekonstruksi akan ditanggung pemerintah dan bantuan dari negara-negara sahabat. Saat ini pemerintah masih menghitung rencana anggaran untuk merehabilitasi rumah warga terdampak bencana.

Tidak hanya itu, pemerintah pusat juga berupaya membantu memulihkan roda pemerintahan daerah. ”Kami sudah menunjuk satu dirjen untuk komunikasi, dan Pemda Sulteng juga mendirikan posko pemerintahan. Kalau ada pengaduan, pelayanan masyarakat, atau apa pun, tetap dilayani,” ujar Mendagri Tjahjo Kumolo.

Untuk membantu jalannya pemerintahan di daerah, pemerintah pusat juga mengerahkan para praja Institut Pendidikan Dalam Negeri (IPDN) yang berasal dari Manado dan Makassar. Karena itu, Tjahjo menegaskan bahwa pemerintah daerah sudah mulai kembali normal.

Presiden Jokowi menyampaikan, normalisasi kondisi sosial-ekonomi perlu dipercepat untuk mencegah eksodus warga keluar dari Palu dan Donggala. Sebab, jika banyak masyarakat yang meninggalkan daerah terdampak bencana, rehabilitasi dikhawatirkan berlangsung lamban.