JAKARTA, KOMPAS — Presiden Joko Widodo dalam amanatnya pada peringatan Hari Ulang Tahun Ke-73 Tentara Nasional Indonesia, Jumat (5/10/2018) di Cilangkap, Jakarta, menegaskan, politik tentara adalah politik negara. Loyalitas tentara adalah loyalitas untuk kepentingan bangsa dan negara.
Kepala Negara juga mengingatkan pesan Jenderal Besar Soedirman yang masih terus diingat hingga saat ini terkait jati diri dan netralitas TNI. Ia juga menekankan, TNI harus tetap netral dalam politik dan mengutamakan kepentingan nasional.
”Politik tentara adalah politik negara dan loyalitas tentara adalah loyalitas untuk kepentingan bangsa dan negara,” kata Jokowi dalam amanatnya itu.
”Saya juga selalu menegaskan TNI adalah milik nasional yang berada di atas semua golongan, yang tidak terkotak-kotak oleh kepentingan politik sempit, selalu menjamin netralitas politik di era demokrasi seperti sekarang, yang selalu menjamin keutuhan nilai nasional dan membangun persatuan dan solidaritas antaranak bangsa,” kata Presiden.
Dalam peringatan hari jadi TNI ini, Presiden memuji peran TNI di dalam sejarah kemerdekaan, sejarah perjalanan Indonesia sebagai bangsa yang merdeka, menjaga keutuhan negara, ataupun dalam membantu warga terkena bencana.
Peringatan HUT Ke-73 TNI diselenggarakan pukul 09.00 WIB di lapangan Markas Besar TNI, Cilangkap, Jumat (5/10/2018). Presiden Joko Widodo yang didampingi Nyonya Iriana hadir sekaligus menjadi inspektur upacara.
Hadir juga Wakil Presiden 1993-1998 Try Sutrisno, Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman, Ketua MPR Zulkifli Hasan, Ketua DPR Bambang Soesatyo, Kepala Polri Jenderal (Pol) Tito Karnavian, Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, serta Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti.
Tak hanya itu, Presiden juga mengharap TNI terus memperkokoh kemanunggalan TNI dengan rakyat. Persatuan tersebut akan menjadi kekuatan dasar dalam mewujudkan sistem pertahanan semesta. Sinergi harus dilakukan dengan seluruh komponen bangsa.
Pada saat tantangan zaman semakin kompleks dan teknologi informasi semakin maju, TNI juga perlu mengantisipasinya. Profesionalitas ataupun kemampuan TNI perlu terus diperkuat.
Kita harus waspada terhadap upaya merongrong Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Di sisi lain, kata Presiden, sampai kapan pun juga, kita harus waspada terhadap upaya merongrong Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), baik upaya-upaya dari dalam yang mengganggu Pancasila sebagai dasar negara maupun terhadap peperangan nyata di bidang budaya dan ekonomi di era perdagangan bebas dan perkembangan teknologi yang sangat cepat.
Untuk itu, fondasi pembangunan nasional harus diperkokoh. Pembangunan merata dan sejalan dengan pertahanan semesta. Stabilitas politik dan ketenteraman masyarakat dijaga. Semua akan meningkatkan kewibawaan Indonesia di hadapan masyarakat internasional.
Para prajurit juga harus memegang teguh Sumpah Prajurit dan Sapta Marga. Keduanya adalah fondasi moral yang kokoh dan ikrar kesetiaan yang abadi kepada NKRI, kepada Pancasila, kepada Undang-Undang Dasar 1945, dan Bhinneka Tunggal Ika.