Reformasi Sistem Perpajakan Mendesak

KOMPAS/ALIF ICHWAN

Menteri Keuangan Sri Mulyani di dampingi pimpinan KPK Agus Rahardjo (kedua kanan),Basaria Panjaitan (kiri) dan Laode M Syarif (kanan) hadir dalam konferensi pers dan menyaksikan barang bukti yang diperlihatkan hasil operasi tangkap tangan (OTT) di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (22/11/2016). KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) kepada pejabat di Ditjen Pajak Kemenkeu berinisial HS sebagai penerima suap dan Direktur PT EK Prima berinisal RRN sebagai pemberi suap dengan barang bukti 148.500 dolar AS yang diduga untuk pengaturan permasalahan pajak PT EK Prima. Setelah PT EK Prima, kini giliran petugas pajak di KPP Pratama Ambon terkena OTT KPK.

JAKARTA, KOMPAS - Reformasi perpajakan dan perbaikan penanganan persoalan hukum terkait pajak mendesak dilakukan Kementerian Keuangan menyusul operasi tangkap tangan Komisi Pemberantasan Korupsi terhadap Kepala Kantor Pelayanan Pajak   Pratama Ambon, Maluku, La Masikamba, pemeriksa pajak KPP Pratama Ambon Sulimin Ratmin, dan pengusaha Anthony Liando selaku wajib pajak, Rabu (3/10/2018) lalu.

Wakil Ketua KPK Laode M Syarif saat jumpa pers di Gedung KPK Jakarta, Kamis (4/10) mengatakan, pengelolaan pajak yang cenderung tertutup dan sulit diakses publik memunculkan celah bagi para pegawai pajak memanfaatkan peluang mengambil keuntungan, terutama wajib pajak yang tengah dililit masalah.

Untuk mencegah suap pajak   berulang, Laode mengusulkan Kemenkeu membenahi sistem peradilan perpajakan dan lebih terbuka penangangannya. La Masikamba, tambah Laode, terindikasi bersepakat dengan Anthony untuk kurangi besaran pajak yang mesti dibayarkan dengan sejumlah imbalan. “Berawal dari surat KPP Pusat agar ada pemeriksaan khusus terhadap 13 Wajib Pajak di Ambon karena terindikasi kecurigaan. Salah satunya, WP perorangan atas nama AL. Dari perhitungan wajib pajaknya berkisar Rp 1,7 miliar-Rp 2,4 miliar, LMB memerintahkan SR memeriksa dan bernegosiasi hingga disepakati kewajibannya Rp 1,037 miliar,” kata Laode.

Dengan kesepakatan itu, Anthony memberi uang Rp 320 juta bertahap ke La Masikamba dan anak buahnya. Namun, selain komitmen imbalan, La Masikamba diduga juga pernah menerima dari Anthony Rp 550 juta pada Agustus 2018. Dana itu ada di rekening yang dipegang LMB atas nama orang lain. “Jadi, ada buku tabungan yang ditemukan atas nama orang lain tetapi semuanya dipegang LMB, termasuk kartu ATM,” ujar Laode.

Kejadian serupa   pernah terjadi 2017. Pejabat Direktorat Jenderal Pajak Handang Soekarno negosiasi dengan Direktur Utama PT EK Prima Ekspor Indonesia Rajamohanan Ramapanicker. Atas bantuannya, Handang disebut menerima suap hingga Rp 6 miliar dan dijatuhi hukuman 10 tahun penjara. Sebelumnya, kasus serupa terjadi pada Gayus Tambunan dan Dhana Widyatmika.

Direktur Jenderal Pajak Kemenkeu Robert Pakpahan yang hadir mengaku kecewa. Status La Masikamba kini dibebastugaskan. “Jika sudah inkracht, baru akan kami pecat. Ke depan Ditjen Pajak akan terus memperbaiki tata kelola sehingga pelaksanaan tugas di bisa teratasi baik,” kata Robert.

KPK segel ruang kerja Walikota Pasuruan

Sementara itu, kemarin, selain mengamankan enam orang di Kota Pasuruan, Jawa Timur, KPK juga menyegel sejumlah ruangan, termasuk ruang kerja Wali Kota Pasuruan Setiyono. Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan,   penangkapan tersebut diduga terkait dengan transaksi dugaan pemberian dana ke aparat pemerintah Kota Pasuruan.