Paradigma Pembiayaan Swasta Dibangun

KOMPAS/DIMAS WARADITYA NUGRAHA

Menteri Keuangan Sri Mulyani menyampaikan potensi investasi langsung dan tidak langsung di Tanah Air, di hadapan para investor asing dalam Indonesia Investment Forum 2018 di Nusa Dua, Bali, Selasa (9/10/2018).

NUSA DUA, KOMPAS - Pemerintah tidak bisa hanya bertumpu pada anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai sumber pembiayaan pembangunan infrastruktur. Demi mengejar ketertinggalan pembangunan, paradigma pembiayaan infrastruktur dengan mengajak sektor swasta perlahan dibangun.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menekankan pentingnya percepatan pembangunan infrastruktur seperti jalan tol, pelabuhan, dan bandar udara untuk mencapai pertumbuhan ekonomi di kisaran level 5 persen hingga 7 persen.

“Pemerintah ingin membuka peran baru bagi swasta dalam berbagai proyek pemerintah. Ruang bagi sektor swasta untuk dapat berpartisipasi dan menerima keuntungan investasi terbuka lebar,” ujarnya dalam Indonesia Investment Forum 2018, di Nusa Dua, Bali, Selasa (9/10/2018).

KOMPAS/PRIYOMBODO

Ruas jalan tol Depok-Antasari (Desari) yang telah rampung di kawasan Cilandak Timur, Jakarta Selatan, Selasa (21/8/2018). Proyek Tol Desari merupakan salah satu proyek nasional yang akan terkoneksi dengan Tol Lingkar Luar Jakarta. Pembangunan infrastruktur jalan masih menjadi salah satu fokus belanja pemerintah dalam Rancangan APBN 2019.

Pemerintah sendiri telah menetapkan proyek strategis nasional dengan kebutuhan pembiayaan untuk pembangunan 223 proyek dan tiga program mencapai 307 miliar dolar Amerika Serikat (AS).

Dari total dana tersebut, sebanyak 60 persen atau setara 181 miliar dolar AS diharapkan mampu dicukupi oleh pihak swasta dan 31 persen dari total pendanaan atau setara 94 miliar dollar AS dari pendanaan BUMN.

Di tempat yang sama, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno memaparkan capaian Indonesia yang selama ini fokus membangun infrastruktur di hadapan investor. Peluang investasi menurut dia semakin terbuka dengan metode pembiayaan khususnya di infrastruktur yang lebih modern.

“BUMN di Indonesia banyak bergerak di berbagai sektor pembangunan infrastruktur, dengan pendapatan pada 2017 mencapai 151 miliar dollar AS dan menyumbang 15 persen terhadap PDB (Produk Domestik Bruto) Indonesia,” tuturnya.

KOMPAS/FERGANATA INDRA RIATMOKO

Pembangunan landasan pacu Bandara Baru Yogyakarta di pesisir selatan, Kecamatan Temon, Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, terlihat dari udara, Kamis (4/10/2018). PT Angkasa Pura I bakal mengalihkan semua penerbangan internasional dan sebagian penerbangan domestik di Bandara Internasional Adisutjipto, Sleman, DIY, ke bandara tersebut pada April 2019.

Salah satu capaian yang telah dicapai dan terus berlanjut adalah pembangunan bandar udara. Tahun ini, BUMN telah membangun enam bandara dan akan ada tiga bandara lagi yang hendak dibangun atau dikembangkan tahun depan.

"Dengan begitu, peluang investasi di proyek-proyek infrastruktur yang dijalankan BUMN sebesar 42,1 miliar dollar AS dari total nilai proyek sebesar 85,8 miliar dollar AS. Ada sekitar 78 proyek yang dijalankan oleh 21 BUMN kami," tutur Rini.

Pemerintah, lanjut dia, telah memiliki skema pembiayaan dan investasi yang lebih matang. Hal ini membuat daya tarik investasi dalam negeri semakin kuat. Kondisi stabilitas ekonomi yang juga mampu membentengi risiko investasi dari ketidakpastian di global.

KOMPAS/DIMAS WARADITYA NUGRAHA

(Dari kiri ke kanan) Ketua Dewan Komisoner Otoritas Jasa Keuangan Wimboh Santoso, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, Memteri BUMN Rini Sumarmo, dan Direktur Utama Bank Mandiri Kartika Wiroatmodjo dalam sesi konferensi pers Indonesia Investmen Forum 2018 di Nusa Dua, Bali, Selasa (9/10/2018)

Sementara itu, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo menegaskan kepada para investor bahwa kebijakan moneter yang akan ditempuh bank sentral akan tetap memprioritaskan stabilitas perekonomian Indonesia.

Terkait dengan kondisi nilai tukar, BI menegaskan bahwa stabilitas menjadi prioritas. Bank sentral akan terus menjaga nilai tukar sesuai dengan fundamentalnya sesuai dengan mekanisme pasar. “Kebijakan kami tetap akan mengkalibrasi situasi ekonomi global,” ujarnya.

Di tempat yang sama, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan, Wimboh Santoso, memastikan pihaknya akan terus menjaga kemanan investasi. Pihaknya juga berupaya menjaga kepercayaan investor lokal dan asing dengan memastikan likuiditas pasar mampu menyerap instrumen investasi yang diterbitkan.