RI Ingin Tambah Pusat Belajar bagi Anak-anak Pekerja Migran di Malaysia
Oleh
NINA SUSILO
·3 menit baca
BOGOR, KOMPAS — Indonesia berharap bisa menambah pusat belajar masyarakat (community learning center atau CLC) untuk anak-anak pekerja migran di Malaysia. Wilayah Semenanjung dinilai sangat memerlukan pusat belajar ini karena terdapat sekitar 40.000 anak pekerja migran asal Indonesia.
Saat ini sudah terdapat 59 pusat belajar masyarakat di Sabah dan Serawak, Malaysia. Pusat-pusat belajar ini menampung sekitar 84.000 anak pekerja migran asal Indonesia. Terkait pusat-pusat belajar yang sudah berdiri di Malaysia, Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada Deputi Perdana Menteri Malaysia Wan Azizah Wan Ismail.
Wan Azizah Wan Ismail melakukan kunjungan kehormatan di Istana Kepresidenan Bogor, Selasa (9/10/2018) pagi. Dalam pertemuan perkenalan dengan Wan Azizah sebagai Deputi Perdana Menteri Malaysia yang dilantik 21 Mei lalu ini, Presiden didampingi Menlu Retno, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, dan Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Nusron Wahid.
Adapun Deputi PM Malaysia didampingi Wakil Menlu Datuk Marzuki Yahya dan beberapa pejabat lain.
Siangnya, Wan Azizah juga bertemu dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla di Kantor Wapres, Jakarta. Disiapkan pula pertemuan dengan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Anak Yohanna Yambise serta sekitar 20 pengusaha Indonesia. Wan Azizah juga dijadwalkan meninjau Pusat Koordinasi ASEAN untuk Bantuan Kemanusiaan (AHA Centre) dan akan menyaksikan pertandingan Asian Para Games di Jakarta.
Di awal kunjungan di Istana Bogor, Wan Azizah sempat menyampaikan simpati atas bencana gempa bumi yang menimpa Lombok dan beberapa kota di Sulawesi Tengah. Presiden Joko Widodo pun berterima kasih atas perhatian dan simpati yang disampaikan.
Titip WNI
Dalam pertemuan itu, kata Menlu Retno, Presiden Joko Widodo juga menitipkan warga negara Indonesia yang bekerja di Malaysia. Menurut Nusron, Pemerintah Indonesia meminta ada perpanjangan kebijakan deportasi sukarela yang dihentikan pada 31 Agustus lalu. Harapannya, para tenaga kerja ilegal ataupun yang melampaui batas visa memiliki pilihan, yakni mempersiapkan diri untuk dideportasi dengan biaya sendiri atau melanjutkan kerja setelah membayar denda.
Terdapat sekitar 40.000 anak pekerja konstruksi di wilayah Semenanjung Malaysia.
Adapun terkait pusat belajar masyarakat (CLC), menurut Nusron, pusat-pusat belajar itu sangat dibutuhkan di wilayah Semenanjung, terutama untuk anak-anak pekerja sektor konstruksi. Terdapat sekitar 40.000 anak pekerja konstruksi di wilayah ini. Umumnya, para pekerja konstruksi adalah tenaga kerja ilegal dan tinggal di bedeng-bedeng di atas bangunan yang sedang dikerjakan.
”Untuk kawasan Kuala Lumpur, Johor, dan Penang, (CLC) boleh dikelola oleh pemerintah langsung, yakni KBRI atau KJRI, atau dikelola oleh kelompok masyarakat yang ada,” kata Nusron.
Terkait permintaan ini, Retno mengatakan, Pemerintah Malaysia menghormati hak dasar anak untuk mendapatkan pendidikan. ”Saya kira, respons awal cukup positif, tinggal kita tindak lanjuti seperti apa,” katanya.
Dalam kunjungan kehormatan ini, kata Retno, Presiden Joko Widodo dan Deputi PM Malaysia juga berharap kedua negara yang bertetangga dan serumpun ini bisa semakin intensif berkomunikasi. Dengan demikian, apa pun masalah yang terjadi bisa dengan mudah diatasi.
Wan Azizah menyampaikan Pemerintah Malaysia tengah menyiapkan kapal patroli yang lebih besar dan canggih untuk mengawal perairan Sabah. Selain itu, Deputi PM pun menyoroti peningkatan kerja sama penanggulangan terorisme melalui pertukaran informasi intelijen.
Masalah lain yang juga disampaikan Wan Azizah berkaitan dengan kerja sama untuk mempromosikan sawit yang berkelanjutan. Presiden Joko Widodo pun menyambut baik kerja sama promosi sawit yang berkelanjutan melalui Konsil Negara-negara Produsen Minyak Sawit (CPOC/Council Palm Oil Producing Countries).