Plus-Minus Ganjil Genap Masih Dikaji

KOMPAS/HERU SRI KUMORO

Papan pengumuman pembatasan ganjil-genap nomor kendaraan bagi mobil di Jalan Gatot Subroto, Jakarta, Jumat (31/8/2018). Pemprov DKI Jakarta memperpanjang kebijakan ini hingga akhir Asian Para Games pada 13 Oktober 2018 dengan penyesuaian.

Kelanjutan kebijakan perluasan pembatasan kendaraan dengan sistem ganjil genap di Jakarta masih dikaji. Kebijakan ini diklaim mendukung angkutan umum, namun belum menambah kecepatan kendaraan.

JAKARTA, KOMPAS -  Seusai pelaksanaan Asian Para Games 2018, Pemprov DKI Jakarta masih mengkaji kelanjutan kebijakan ganjil genap. Plus dan minus kebijakan ini mesti diantisipasi untuk mengurangi kemacetan lalu lintas serta mendorong penggunaan angkutan umum.

Dalam diskusi "Buah Manis Ganjil-Genap" yang diselenggarakan Institute Transportation & Development Policy (ITDP), Rabu (10/10/2018), Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Sigit Widjatmoko mengatakan, Pemprov memiliki tugas meningkatkan kecepatan rata-rata kendaraan dari 20 kilometer per jam menjadi 35 km per jam.

Saat ganjil-genap, kecepatan rata-rata di jalan raya hanya meningkat menjadi 21 kilometer per jam. "Kami masih meletakkan target yang sama di RPJMD (rencana pembangunan jangka menengah daerah) yaitu 35 kilometer per jam. Target masih sama karena MRT baru beroperasi pada Maret 2019 meskipun baru Lebak Bulus-Bundaran Hotel Indonesia," kata Sigit.

Ia menambahkan, dalam sebuah kebijakan, pasti ada titik jenuh atau ekuilibrium. Selama ini, belum ada yang mengkaji dampak ganjil genap jika dilihat dari peningkatan kendaraan roda dua maupun roda empat.

Ada kemungkinan, menurut Sigit, warga yang kemampuan ekonominya tinggi memiliki dua kendaraan dengan nomor pelat ganjil dan genap, untuk mengantisipasi kebijakan ini. Ada pula kemungkinan sebagian pengguna mobil pribadi beralih ke sepeda motor.

Kepala BPTJ Bambang Prihartono mengatakan, BPTJ mengusulkan kebijakan ganjil genap hanya dilaksanakan pada hari kerja. Sebab, rekayasa lalu lintas yang dibutuhkan tidak perlu seketat saat pelaksanaan Asian Games. Masyarakat Jakarta tetap bisa menikmati dua hari di akhir pekan, tanpa kebijakan ganjil genap.

Evaluasi BPTJ selama ganjil-genap diterapkan, waktu tempuh perjalanan kendaraan terpangkas hingga 50 persen. Selain itu, kecepatan rata-rata kendaraan meningkat 40 persen. Emisi gas karbon CO2 turun hingga 28 persen.

Selama penerapan ganjil genap yang diperluas di Jakarta, menurut Bambang, terlihat perubahan gaya hidup warga Jakarta yakni dari pengguna kendaraan pribadi menjadi pengguna angkutan umum massal. Penumpang kereta rel listrik Commuterline diklaim meningkat 2-3 persen. Adapun penumpang transjakarta meningkat hingga 40 persen.

"Masyarakat mulai berubah gaya hidupnya. Mereka mulai mencari solusi dan mengatur perjalanan hariannya. Ini bisa membuat perubahan signifikan setelah Asian Games dan Asian Para Games," kata Bambang saat dihubungi, kemarin.

Kementerian Perhubungan juga menetapkan ganjil genap sebagai kebijakan nasional, terutama di kota-kota besar, untuk mengatasi kemacetan. Tak hanya di Jakarta saat digelar Asian Games dan Asian Para Games, di Bali juga diterapkan ganjil genap saat penyelenggaraan IMF-World Bank 2018.

Adapun kelanjutannya pasca Asian Para Games 2018, keputusan ada di tangan Gubernur DKI Jakarta. "Kami tunggu saja keputusan dari gubernur," kata Bambang.

Kebijakan perluasan pembatasan kendaraan dengan sistem ganjil-genap ini diterapkan dengan sanksi sejak 1 Agustus, menjelang pelaksanaan Asian Games 2018. Ruas jalan yang dibatasi berbeda-beda, baik sebelum Asian Games, saat penyelenggaraan Asian Games, dan saat Asian Para Games.

Pengaturan kawasan

KOMPAS/TOTOK WIJAYANTO

Petugas menindak kendaraan yang memasuki kawasan pembatasan kendaraan dengan sistem ganjil genap di Jalan Letjen S Parman, Slipi, Jakarta, Rabu (1/8).

Kasubdit Gakkum Ditlantas Polda Metro Jaya Ajun Komisaris Besar Budiyanto mengatakan, Ditlantas berharap kebijakan ganjil-genap difokuskan di satu kawasan untuk membatasi ruang gerak kendaraan pribadi.

Penerapan ganjil-genap di kawasan tertentu juga memudahkan pengawasan. Selama ini, ganjil-genap diterapkan di jalan arteri dan protokol tetapi sepotong-sepotong sehingga sulit pengawasannya. Selain itu, kendaraan juga masih menumpuk di jalan arteri alternatif.

Direktur ITDP Indonesia Yoga Adiwinarto mengusulkan agar Pemprov fokus di satu kawasan tetapi benar-benar menerapkan aturan ketat supaya orang tidak bisa menggunakan mobil pribadi. Hal itu memudahkan pengawasan dan mengurangi penggunaan mobil di titik tertentu.

Sementara Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menunggu hasil Forum Group Discussion (FGD) terkait, sebelum memutuskan kelanjutan ganjil-genap.

Fokus utama Pemprov DKI, kata Anies, justru pada perluasan jangkauan kendaraan umum. Karena itu, program Jak Lingko menjadi sangat strategis karena memberikan jangkauan angkutan umum yang lebih luas bagi masyarakat. Selain itu, faktor kenyamanan bagi pengguna angkutan umum juga akan diperhatikan.

Menurut Anies, meskipun kebijakan ada di tangannya, kelanjutan ganjil-genap bukan ditentukan oleh selera gubernur. Ia hendak menentukan kebijakan yang terbaik dan memberikan manfaat besar bagi warga.

Anies berjanji sebelum Asian Para Games selesai pada Sabtu 13 Oktober, nasib keberlanjutan ganjil-genap akan segera diputuskan.

"Apapun rekayasa lalu lintas yang kami lakukan, warga harus merasakan manfaat naik kendaraan umum massal. Jangan sampai rekayasa lalu lintas dilakukan tetapi kami tidak secara serius mendorong angkutan umum massal. Kan tidak adil," kata Anies.