Penyerahan Data Kependudukan (NIK) Sebagai Dasar Penyusunan Data Kepesertaan Program Jaminan Kesehatan Nasional di Jakarta, Rabu (10/10/2018).
JAKARTA, KOMPAS - Dana talangan Rp 4,99 triliun yang dikucurkan pemerintah tak cukup untuk menutup defisit keuangan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan. Untuk itu, peran pemerintah daerah dalam pelaksanaan program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat akan diperkuat.
Pemda didorong turut mengelola JKN-KIS. Pemda juga diminta menerapkan program kesehatan warga untuk mencegah penyakit agar kian sedikit warga memakai layanan JKN-KIS.
Optimalisasi peran pemda itu dibahas dalam rapat yang digelar Wakil Presiden Jusuf Kalla bersama Dirut BPJS Kesehatan Fachmi Idris, Kamis (11/10/2018), di Kantor Wapres, Jakarta. ”Ada pemikiran mengoptimalkan peran pemda. Kami akan menyusun suratnya. Pak Wapres akan memproses itu dan membahas dengan Presiden,” kata Fachmi.
Kompas
Presiden Joko Widodo (tengah) didampingi dari kiri, Dirut BPJS Kesehatan Fahmi Idris, Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa, Menko Pembangunan Manusian dan Kebudayaan Puan Maharani, dan Staf Khusus Presiden Johan Budi saat memberikan keterangan kepada wartawan di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (10/3). Dalam kesempatan itu Pemerintah berkomitmen menjaga kesinambungan BPJS Kesehatan dan Program KIS, KIP, serta program lainnya.Kompas/Wisnu Widiantoro (NUT)10-03-2016
Beberapa cara dilakukan untuk menutup kekurangan dana BPJS Kesehatan, antara lain penyesuaian biaya atau tarif iuran JKN-KIS, penyesuaian manfaat layanan, dan pemberian dana talangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
September lalu, pemerintah mengucurkan dana talangan Rp 4,99 triliun. Itu tak cukup untuk menutup semua kekurangan biaya kesehatan yang harus ditanggung BPJS Kesehatan, yang hingga September Rp 7,05 triliun.
Karena itu, BPJS Kesehatan kembali meminta pemerintah mengucurkan dana talangan untuk mengatasi defisit BPJS Kesehatan. Dana talangan diupayakan dari sumber APBN lain.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menerbitkan peraturan presiden terkait alokasi 75 persen dari separuh pajak rokok yang diterima pemda untuk membayar jaminan kesehatan warganya. Namun, menurut Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia Errol U Hutagalung, kebijakan itu hanya menjadi solusi jangka pendek.
Kompas
JKN Resmi Berlaku di Jakarta - Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), BPJS Kesehatan resmi berlaku di Provinsi DKI Jakarta, peresmian program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) berlangsung di di Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) Fatmawati, Jakarta, Rabu (1/1). Hadir dalam acara tersebut Wakil Menteri Kesehatan (Wamenkes), Ali Ghufron Mukti, Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo, Direktur Utama BPJS Kesehatan, Fahmi Idris dan Direktur RSUP Fatmawati Andi Wahyuningsih Attas.Petugas BPJS Kesehatan memperlihatkan kartu baru JKN.Kompas/Alif Ichwan (AIC)01-01-2014
/https%3A%2F%2Fkompas.id%2Fwp-content%2Fuploads%2F2018%2F10%2F20181010_103629_1539154989.jpg){kind=logo}
