ERP Bakal Gantikan Ganjil Genap Tahun 2019

KOMPAS/TOTOK WIJAYANTO

Pengumuman peraturan ganjil-genap terpasang di Jalan Medan Merdeka Utara, sebelum pengendara memasuki Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta, Kamis (11/10/2018). Pemprov DKI Jakarta akan memutuskan kelanjutan perluasan peraturan sistem ganjil genap di Ibu Kota sebelum 13 Oktober 2018.

Pemberlakuan sistem ganjil genap diyakini sebagai solusi sementara. Pelayanan angkutan umum serta penerapan jalan berbayar disiapkan untuk mengatasi kemacetan jangka panjang.

JAKARTA, KOMPAS - Pemerintah masih menyiapkan jalan berbayar elektronik atau ERP sebagai strategi jangka panjang untuk mengurai kemacetan di DKI dan sekitarnya. Sistem yang direncanakan berlaku mulai tahun 2019 ini akan menggantikan pembatasan kendaraan dengan sistem ganjil genap.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Sigit Widjatmoko mengatakan, lelang investasi ERP sudah sampai pada evaluasi dokumen teknis, penawaran harga, dan persiapan Proof of Concept (PoC).

Dalam tahapan pra kualifikasi, sudah muncul tiga nama perusahaan yang lolos yaitu Bali Towerindo Sentra, Kapsch, dan Q-free. “Semoga tahun 2018 ini, pembangunan infrastrukturnya sudah bisa dimulai,” kata Sigit, Kamis (11/10/2018).

KOMPAS/HERU SRI KUMORO

Gerbang jalan berbayar atau Electronic Road Pricing (ERP) yang sudah disiapkan di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta, Senin (17/9/2018). Selain ERP, sedang disiapkan juga uji coba tilang elektronik di sepanjang Jalan Sudirman-Thamrin. Kebijakan ERP dan tilang elektronik ini sebagai upaya mengatasi kemacetan lalu lintas.

Kepala Unit Pengelola ERP Dinas Perhubungan Zulkifli menambahkan, proses PoC kemungkinan sampai bulan November. Dalam PoC itu, akan diuji alat dari sisi lintas, ketahanan alat, hingga ketepatan menangkap alat yang ditempel di dalam mobil. Proses ini memakan waktu hingga tiga bulan.

Akhir tahun 2018, diharapkan muncul nama pemenang lelang investasi ERP sehingga pada pertengahan 2019, saat kereta MRT beroperasi, ERP siap diterapkan, paling tidak dari Bulungan di Blok M hingga Bundaran Hotel Indonesia.

Sesuai Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Transportasi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi Tahun 2018-2029, ERP akan dilaksanakan mulai tahun 2019. Kebijakan itu merupakan kelanjutan dari ganjil-genap.

Kepala Badan Pengelola Transportasi Jabodetabekk (BPTJ) Bambang Prihartono, Rabu, mengatakan, ganjil-genap adalah kebijakan sementara, mirip obat generik untuk penyakit klasik kemacetan Jakarta.

Suatu saat, kebijakan itu pasti akan mencapai titik jenuh persis seperti kebijakan sebelumnya yaitu three in one. Sebelum sampai pada titik jenuh, BPTJ memikirkan apa yang harus dilakukan setelah ganjil-genap.

“Kalau ERP dilaksanakan, ganjil-genap akan dihilangkan. Sekarang, kami sedang melakukan studi bagaimana bentuknya dan ruas jalannya di mana saja,” kata Bambang.

Bambang menjelaskan, rencananya ERP akan diterapkan di tiga ring yaitu ring satu Sudirman-Thamrin; ring 2 di luar Sudirman-Thamrin seperti Jalan Rasuna Said, dan Jalan Gatot Subroto; serta ring 3 di jalan nasional, atau jalan provinsi di luar DKI Jakarta misalnya di Jalan Margonda Raya Depok, Jalan Raya Bekasi, dan Jalan Kalideres ke arah Tangerang.

BPTJ akan berkoordinasi dengan pemerintah daerah sekitar DKI untuk implementasi ERP di daerah perbatasan. Selain itu, BPTJ juga akan berkoordinasi dengan jalan tol untuk menerapkan tarif progresif. “Jadi, begitu macet, tarif tolnya naik, sama dengan ERP,” kata Bambang.

Ekses ganjil genap

KOMPAS/RIZA FATHONI

Kemacetan di ruas Jalan Cideng Barat, Jakarta Pusat, Rabu (5/9/2018). Pemprov DKI memberlakukan perpanjangan kebijakan ganjil genap di sejumlah ruas jalan di Ibu Kota setelah Asian Games 2018. Jalan ini merupakan jalan alternatif bagi kendaraan yang menghindari aturan ganjil genap.

Perluasan ganjil genap yang berlaku di sejumlah ruas jalan di Jakarta saat ini diterapkan terutama untuk memperlancar perjalanan atlet yang berlaga di Asian Games dan Asian Para Games 2018.

Kebijakan yang diterapkan dengan sanksi ini berlaku sejak 1 Agustus dan diatur dengan sejumlah peraturan gubernur. Sesuai peraturan terakhir, yakni Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 92 Tahun 2018 tentang Pembatasan Lalu Lintas dengan Sistem Ganjil Genap Menjelang dan Selama Penyelenggaraan Asian Para Games, perluasan sistem ganjil genap berlaku sampai Sabtu, 13 Oktober, bersamaan dengan hari terakhir Asian Para Games.

Adapun kelanjutan sistem ganjil genap masih menunggu evaluasi Pemprov DKI Jakarta bersama seluruh pihak terkait.

Sigit Widjatmoko mengatakan, Dinas Perhubungan DKI memandang sistem ganjil genap harus disusun lagi supaya tidak mendorong orang membeli kendaraan kedua atau bahkan ketiga. Sebab, ada kecenderungan orang memilih menambah mobil dengan pelat nomor berbeda dari kendaraan terdahulu. Menurut Sigit, penjualan mobil bekas di Jakarta naik 20 persen selama penerapan aturan ini.

Selain itu, kebijakan ini diharapkan tidak mendorong orang beralih menggunakan sepeda motor. Selama ini, sepeda motor mendominasi angka kecelakaan lalu lintas di Jakarta. "Kalau roda dua kan isunya selama ini soal keselamatan," jelas Sigit.

Dari aspek mitra, lanjut Sigit, kelanjutan kebijakan ganjil genap juga mesti dilihat dari aspek penegakan hukum. "Penegakan hukum secara elektronik juga bisa menjadi bagian dari kebijakan," ujar Sigit.

Bus transjakarta

FRANSISCA NATALIA ANGGRAENI UNTUK KOMPAS

Bus Low Entry milik PT Transjakarta.

Secara terpisah, Budi Kaliwono, Direktur Utama PT Transportasi Jakarta, mengatakan, sejak pemberlakuan aturan ganjil genap, jumlah pengguna bus transjakarta meningkat.

Saat Asian Games 2018, dalam satu hari pernah tercapai 721.000 penumpang bus transjakarta. Adapun sejak Asian Games hingga kini, rata-rata 660.000- 670.000 penumpang transjakarta per hari. Sebelum Asian Games, rata-rata 550.000-600.000 penumpang per hari.

"Kami mau menjaga dan mempertahankan jumlah (pengguna) yang sudah mau berpindah atau beralih menggunakan transjakarta ini. Jangan sampai pengalaman nyaman dan aman naik transjakarta terhenti," ujar Budi.

Ia berjanji akan menjaga waktu tunggu antarbus agar tidak lama, menjaga kualitas bus, serta menambah rute bus.

Budi menambahkan, ganjil genap mendorong perubahan gaya hidup masyarakat, dari pengguna kendaraan pribadi menjadi penumpang angkutan umum.