Indonesia Berupaya Perkuat Diri
NUSA DUA, KOMPAS--Indonesia berupaya memperkuat diri di tengah ketidakpastian perekonomian dan keuangan global. Tiga sektor utama disasar dalam penguatan itu, yakni moneter dan finansial, investasi, serta ekonomi berkelanjutan.
Terkait upaya itu, sejumlah kerja sama dan investasi di berbagai sektor disepakati dalam beberapa forum tambahan pada Pertemuan Tahunan Dana Moneter Internasional-Bank Dunia 2018 di Nusa Dua, Bali, Kamis (11/10/2018).
Dalam pertemuan bilateral, Indonesia dan Singapura sepakat bekerja sama menghadapi ketidakpastian perekonomian dan keuangan global. Kerja sama itu di bidang fiskal dan moneter, pariwisata, investasi, serta pendidikan dan kebudayaan.
Penandatanganan nota kesepahaman dihadiri Presiden Joko Widodo dan Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong.
Presiden Joko Widodo menyampaikan, kerja sama ekonomi menjadi fokus kedua negara. Di sektor moneter, kerja sama dilakukan antara otoritas moneter kedua negara, yaitu penggunaan mata uang lokal dalam perdagangan dan investasi, serta swap repo atau transaksi pertukaran valuta asing secara berjangka senilai 10 miliar dollar AS.
Kedua negara bekerja sama di bidang promosi dan perlindungan penanaman modal untuk meningkatkan kepercayaan investor Singapura. “Di Nongsa Digital Park, Batam, ada 65 perusahaan digital yang berinvestasi mengembangkan ekonomi digital dan industri 4.0. Di Kendal Industrial Park, Jawa Tengah, ada 43 investor, termasuk Singapura. Saya harap kerja sama serupa dilakukan di kawasan khusus lainnya,” kata Presiden.
Indonesia dan Singapura juga meningkatkan kerja sama ASEAN. ”Kami sepakat memperkuat kontribusi ASEAN dalam stabilitas dunia termasuk kerja sama Indo-Pasifik,” ujar Presiden.
Lee Hsien Loong menyatakan, perjanjian investasi bilateral sangat penting karena Singapura menjadi investor utama di Indonesia sejak 2014. “Kami berharap Indonesia memberikan insentif investasi, terutama di kawasan industri,” kata Lee.
Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo menyebutkan, kerja sama penggunaan mata uang lokal dan swap repo untuk memperkuat stabilitas moneter dan finansial kedua negara. BI, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Otoritas Moneter Singapura (MAS) menindaklanjuti pokok dan detail kerja samanya.
Sementara, Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso mengatakan, OJK dan MAS menyepakati kerja sama dalam bidang teknologi finansial (tekfin). Kerja sama antara lain dalam peningkatan inovasi layanan keuangan, pengembangan inklusi keuangan, serta pengembangan dan kolaborasi tekfin.
Skema pembiayaan
Dalam forum Tri Hita Karana, Indonesia berkomitmen memberikan insentif berupa regulasi dalam rangka mendorong implementasi kolaborasi pembiayaan sebagai alternatif pembiayaan infrastruktur hijau. Skema pembiayaan kolaborasi swasta dan badan usaha di luar APBN itu diharapkan mendukung terwujudnya Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs).
Dalam forum Tri Hita Karana, Presiden Joko Widodo meminta peserta dari berbagai negara agar tidak hanya berpikir mengenai ekonomi dan politik, tetapi juga kebahagiaan atau kesejahteraan masyarakat. Presiden meminta SDGs terus dikembangkan agar tema Tri Hita Karana terwujud, yaitu harmonisasi antara manusia, alam, dan Tuhan.
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Thomas Trikasih Lembong optimistis prospek investasi pada sektor infrastruktur di Indonesia cerah. Fundamen ekonomi nasional yang terus diperbaiki akan menjaga iklim investasi tetap kondusif di tengah ketidakpastian global. Daya tarik investasi jangka panjang jadi prioritas dengan meningkatan kapasitas dan produktivitas angkatan kerja.
Salah satu strategi untuk menarik modal asing adalah mengubah pendanaan infrastruktur dari APBN ke swasta melalui sekuritisasi aset. Menurut Lembong, sekuritisasi aset infrastruktur tak hanya mengurangi risiko akibat nilai tukar, tetapi dapat menambah cadangan devisa dalam dollar AS dan euro.
Tekanan
Presiden Grup Bank Dunia Jim Yong Kim menilai kemajuan Indonesia mengesankan. Produk domestik bruto (PDB) per kapita Indonesia meningkat dari 785 dollar AS pada 2000 menjadi lebih dari 3.800 dollar AS pada 2017. Tingkat kemiskinan di Indonesia turun dari 19,1 persen pada 2000 menjadi 9,8 persen pada 2017.
Kim menambahkan, Bank Dunia menaruh perhatian atas perang dagang yang terjadi. Tekanan berlarut-larut berpotensi menaikkan tingkat kemiskinan, terutama di negara-negara berkembang yang terdampak langsung perang dagang.
"Negara berkembang masuk dalam jaringan rantai pasok global. Globalisasi yang terjadi bukan hanya barang dan kultur, tetapi juga teknologi," ujar Kim.
Direktur Pelaksana IMF Christine Lagarde menilai kondisi ekonomi Indonesia positif karena pemerintah berhasil mengendalikan inflasi dan secara konsisten menurunkan tingkat kemiskinan. Ekonomi Indonesia tetap baik meskipun nilai tukar rupiah terdepresiasi.
Nilai tukar berdasarkan Jakarta Interbank Spot Dollar Rate, Kamis, sebesar Rp 15.253 per dollar AS.
"Nilai tukar rupiah memang terdepresiasi, tapi begitu juga dengan mata uang Australia, Selandia Baru, Thailand, dengan kisaran yang serupa," katanya.
Lagarde menambahkan, Amerika Serikat dan sejumlah negara di Eropa menormalisasi kebijakan moneter yang akan memengaruhi fundamen ekonomi sejumlah negara. Hal itu mendorong arus modal keluar dari negara berkembang. Apalagi, ada perselisihan hubungan dagang yang memengaruhi perekonomian global.
"Kerja sama internasional lebih kuat. Mengutip bahasa Bali, seluruh negara harus Menyama Braya, yang artinya bergotong royong," tambah Lagarde.
Lagarde mengibaratkan seluruh negara di dunia kini sedang berada di perahu yang sama, sehingga mesti bergotong-royong agar perahu tersebut tidak hanyut terbawa arus deras. Perahu itu adalah kerja sama internasional. (HEN/MED/KRN/DIM)