Baru 18 Sekolah Darurat Disiapkan

KOMPAS/YUNIADHI AGUNG

Anak-anak pengungsi korban gempa bumi di kawasan Petobo, Kota Palu, Sulawesi Tengah, menyimak dongeng saat belajar di sekolah darurat di kawasan posko pengungsi Petobo, Rabu (10/10/2018).

PALU, KOMPAS - Para siswa sekolah dasar hingga sekolah menengah tingkat atas korban gempa dan tsunami di Sulawesi Tengah, Senin (15/10/2018), mulai kegiatan belajar-mengajar. Namun, baru 18 tenda darurat yang disiapkan dari kebutuhan sedikitnya 1.000 unit. Akibatnya, rencana itu bakal tak terlaksana optimal.

Kepala Dinas Pendidikan Sulawesi Tengah Irwan Lahace di Palu, Minggu (14/10), menjelaskan, 956 sekolah di Sulteng terkena gempa dan tsunami. Dari jumlah tersebut, 1.001 ruang kelas rusak berat, 2.066 rusak sedang, dan 1.484 ruang kelas rusak ringan.

” Kami saat ini tidak butuh uang, tetapi barang. Mau belanja di mana kebutuhan pendidikan dalam situasi seperti ini. Makanya, tenda darurat untuk mengganti ruang kelas sangat kami butuhkan,” ujar Irwan.

Irwan mengungkapkan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan berjanji menyiapkan 405 tenda darurat untuk siswa, tetapi baru 18 unit yang terbangun.

Sementara dari lembaga swadaya masyarakat (LSM) luar negeri mau membantu 450 tenda darurat untuk sekolah, tetapi belum ada satu pun yang terbangun.

Berdasarkan data sementara Dinas Pendidikan Sulteng, total siswa pada 956 sekolah rusak berat itu 141.946 orang. Siswa yang meninggal 59 orang, 82 siswa hilang, 37 orang menderita luka berat, 103 siswa masih dalam perawatan, dan 29.327 siswa mengungsi.

Selain itu, ada 22 guru meninggal, 18 guru hilang, 3 guru luka berat, 193 guru dirawat inap, dan 2.048 guru mengungsi. Guru yang mengungsi tersebar di sejumlah daerah, baik di dalam maupun di luar Palu.

Hibah dan pinjaman

Secara terpisah, dalam Pertemuan Tahunan Dana Moneter Internasional (IMF)-Bank Dunia di Bali, 8-14 Oktober 2018, Indonesia mendapat bantuan dana penanganan bencana dari Bank Dunia, Bank Pembangunan Asia (ADB), dan Pemerintah Jepang. Dana itu untuk percepatan pemulihan pascabencana di Sulteng dan Lombok, Nusa Tenggara Barat. Meski demikian, pemerintah berhati-hati dalam menarik pinjaman agar tak membebani fiskal di tengah ketidakpastian global.

Bank Dunia menawarkan dana penanganan bencana mencapai 1 miliar dollar AS. Bantuan bisa diberikan dalam bentuk dana transfer tunai untuk 150.000 keluarga termiskin yang terdampak bencana dengan jangka waktu 6-12 bulan.

”Bantuan yang ditawarkan Bank Dunia untuk mempercepat proses rekonstruksi pascabencana,” kata Chief Executive Officer Bank Dunia Kristalina Georgieva di Bali, Minggu.

Selain transfer tunai, pinjaman yang diusulkan Indonesia bisa berupa program pemulihan untuk pembangunan kembali fasilitas publik dan infrastruktur penting, seperti rumah sakit, sekolah, jembatan, jalan raya, dan penyediaan air bersih. Selain pinjaman, Bank Dunia juga memberikan hibah 5 juta dollar AS untuk rencana teknis dan rekonstruksi di daerah terdampak bencana.

Pinjaman juga diberikan ADB senilai 1 miliar dollar AS. Bantuan darurat senilai 1 miliar dollar AS itu di luar program pinjaman reguler ADB bagi Indonesia yang rata-rata mencapai 2 miliar dollar AS setiap tahunnya. Pinjaman memiliki ketentuan khusus dengan masa tenggang 8 tahun dan masa pembayaran kembali 32 tahun. ADB juga memberi bantuan teknis untuk kajian kerusakan dan perencanaan rekonstruksi.

Dalam Pertemuan Tahunan IMF-Bank Dunia 2018, Kementerian Keuangan Jepang juga memberikan dana bantuan darurat senilai 24 juta yen dalam bentuk tenda, generator, dan penjernih air.

Jepang juga akan memberi pendampingan khusus untuk memperkecil risiko bencana gempa dan tsunami di beberapa daerah dalam bentuk hibah senilai Rp 187,5 miliar.

Mengutip riset Bank Dunia, kerugian fisik akibat bencana di Sulteng mencapai 531 juta dollar AS atau setara Rp 8,07 triliun. Kerugian fisik tersebut meliputi perumahan Rp 2,75 triliun, sektor non-perumahan Rp 2,82 triliun, dan infrastruktur Rp 2,5 triliun.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan, pemerintah tetap berhati-hati dalam menarik pinjaman untuk pemulihan pascabencana di Lombok dan Sulteng. Penarikan pinjaman akan disesuaikan dengan penerimaan perpajakan negara guna mencegah defisit APBN melebar.

Kebijakan mempertimbangkan situasi ketidakpastian global, kenaikan suku bunga acuan, dan pengetatan likuiditas.(KRN/AIN/IDO)