Indonesia Tawarkan Investasi Perikanan ke Vietnam

KOMPAS/AGUS SUSANTO

(Ilustrasi) Foto aerial kapal tangkap ikan di Pelabuhan Perikanan Samudra (PPS) Nizam Zachman, Muara Baru, Jakarta Utara, Sabtu (11/8/2018).

JAKARTA, KOMPAS — Penurunan praktik perikanan ilegal perlu diimbangi dengan penguatan industri perikanan. Pemerintah diharapkan mendorong investasi perikanan dari pelaku usaha dalam dan luar negeri. Terkait hal itu, Indonesia menawarkan peluang ke Vietnam.

Koordinator Nasional Destructive Fishing Wacth (DFW) Indonesia Muhammad Abdi Suhufan, saat dihubungi dari Jakarta, Minggu (14/10/2018), mengatakan, penangkapan ilegal oleh kapal asing menunjukkan tren menurun. Hal itu perlu segera ditindaklanjuti dengan penguatan industri perikanan.

Ia menambahkan, sejumlah instrumen pendukung industrialisasi perikanan sudah digulirkan, antara lain Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 6 Tahun 2016 tentang Percepatan Pembangunan Industri Perikanan Nasional dan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 3 Tahun 2017 tentang Rencana Aksi Industrialisasi Perikanan. Selain itu, pembiayaan juga melalui Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan-Badan Layanan Umum.

”Selama ini, hambatan investasi terletak di birokrasi. Reformasi tata kelola perikanan harus simultan dengan pembenahan birokrasi. Tantangannya sekarang pada birokrasi dan pelaku usaha perikanan untuk mengambil momentum ini,” katanya.

Ia menambahkan, pemerintah perlu mendorong investasi dalam dan luar negeri di sentra-sentra kelautan dan perikanan terpadu (SKPT) dengan memastikan kesiapan fasilitas dan infrastruktur. Indonesia dapat mengajak pelaku usaha dari negara-negara  pelaku penangkapan ikan ilegal beralih membangun industri pengolahan ikan, tetapi wajib bekerja sama dengan nelayan lokal untuk pasokan bahan baku ikan.

Kerja sama Indonesia-Vietnam

Vietnam, misalnya, selama ini memanfaatkan Laut China Selatan sebagai daerah penangkapan ikan ilegal. Sejak pelarangan kapal ikan asing tahun 2014, kerja sama perikanan kedua negara lesu. Tahun 2016, nilai perdagangan perikanan bilateral antara Vietnam dan Indonesia berkisar 40,8 juta dollar AS, meliputi nilai ekspor hasil  perikanan Indonesia ke Vietnam senilai 38 juta dollar AS, sedangkan ekspor hasil perikanan Vietnam ke Indonesia 4 juta dollar AS.

”Tantangannya, bagaimana pemerintah menjadikan SKPT sebagai kawasan yang menarik bagi investasi perikanan oleh investor asing,” katanya.

KOMPAS/JEAN RIZAL LAYUCK

(Ilustrasi) Sebanyak 15 kapal ikan asing diledakkan di Perairan Kema, Bitung, beberapa waktu lalu, memakai dinamit TNT.

Di sisi lain, komitmen dengan negara tetangga untuk penanggulangan perikanan ilegal ditunjukkan secara konkret dengan operasi pengawasan bersama untuk mempersempit ruang gerak pelaku perikanan ilegal.

Dibandingkan 10 tahun lalu, kasus pencurian ikan menurun drastis. Pada tahun 2008, pencurian ikan oleh kapal asing tercatat sebanyak 292 kapal, sementara sampai dengan 18 Mei 2018 kasus pencurian ikan oleh kapal asing berjumlah 13 kapal.

Secara terpisah, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti dan Deputi Menteri Pertanian dan Pembangunan Pedesaan Vietnam Hoàng Văn Thắng, akhir pekan lalu, di Bali, membicarakan peluang kerja sama Indonesia dan Vietnam di industri pengolahan perikanan.

Menurut Susi, selama ini nelayan Vietnam merupakan salah satu pelaku illegal fishing di Indonesia. Banyak kapal dan nelayan Vietnam yang ditangkap karena melanggar aturan. Oleh karena itu, daripada terus melakukan perikanan ilegal, pihaknya menawarkan Vietnam berinvestasi dan mendirikan pabrik di sektor pengolahan di Indonesia.

”Sekarang untuk processing (pengolahan) bisa 100 persen ownership foreigner (kepemilikan asing). Dan di beberapa wilayah bisa dapat tax holiday, insentif bea masuk, custom, dan insentif lainnya. Jadi tidak usah jauh tangkap ikan ke wilayah Indonesia, nanti menimbulkan masalah. Jadi beli saja (kepada nelayan Indonesia), proses, kemudian produknya ekspor ke Vietnam,” ungkap Menteri Susi, dalam siaran pers.

Terkait hal tersebut, Hoàng Văn Thắng menyatakan, Pemerintah Vietnam telah memperketat pengawasan terhadap kapal-kapal yang melanggar hukum dan memberi sanksi tegas terhadap pelaku. Terlebih lagi karena Vietnam baru saja diberi kartu kuning oleh Uni Eropa karena permasalahan illegal fishing.

Akan tetapi, Pemerintah Vietnam juga  harus mencarikan solusi bagaimana menciptakan situasi kondusif bagi nelayan agar mereka bisa bertahan hidup. Untuk itu, Vietnam menyambut baik tawaran kerja sama dari Indonesia sebagai peluang menghasilkan produk perikanan guna memenuhi kebutuhan hidup 100 juta lebih penduduk Vietnam.