Nama Investor Jalan Berbayar Harus Segera Diumumkan

SHARON UNTUK KOMPAS

Tiang sistem jalan berbayar (electronic road pricing/ERP) di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Senin (15/10/2018). ERP diharapkan dapat mengatasi kemacetan di Ibu Kota.

JAKARTA, KOMPAS — Penerapan sistem jalan berbayar atau electronic road pricing diharapkan dapat diberlakukan pada November 2019. Penentuan investor diharapkan segera diputuskan agar tidak menunda kembali penerapan ERP.

”Electronic road pricing (ERP) sudah bisa diterapkan. Asal persiapan selama ini tidak dimentahkan lagi. Sebab, proyek ini sudah direncanakan sejak 2003. Jangan sampai batal lagi,” kata Direktur Institusi Studi Transportasi (Instran) Darmaningtyas, di Jakarta, Senin (15/10/2018).

Para investor sebenarnya sudah siap. Bahkan, sudah ada tiga nama perusahaan yang ada dalam tahapan prakualifikasi yaitu, Bali Towerindo Sentra, Kapsch, dan Q-free. (Kompas, 12/10/2018)

Namun, menurut Darmaningtyas, keputusan pemenang tender masih menunggu rekomendasi dari Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). ”Semoga dalam bulan Oktober 2018 ini sudah ada pemenang tender agar penerapan ERP tidak semakin mundur,” katanya.

Semoga dalam bulan Oktober 2018 ini sudah ada pemenang tender agar penerapan ERP tidak semakin mundur.

Setelah diputuskan siapa investor yang akan bertanggung jawab dalam pembangunan ERP, ada waktu sekitar satu tahun untuk mempersiapkan segala seseuatu terkait ERP, mulai dari jumlah gerbang ERP yang dibutuhkan, sistem pembayaran, sampai tarif ideal ERP.

”Tarif ERP harus benar-benar dipikirkan berapa idealnya. Apakah tarifnya akan sama sepanjang hari dan bagaimana tarif untuk berbagai jenis kendaraan. Hal ini bertujuan agar masyarakat merasa mahal ketika naik kendaraan pribadi,” kata Darmaningtyas.

Tidak disebutkan secara jelas siapa yang berhak memenangkan tender. Darmaningtyas menyampaikan, perusahaan dengan teknologi yang sudah teruji di sejumlah negaralah yang berhak memenangkan tender.

”Proyek ERP memerlukan uang yang besar sekitar Rp 3 triliun. Jangan sampai Indonesia menerapkan teknologi baru yang belum diterapkan di negara mana pun. Risikonya terlalu besar,” ujarnya.

Selain itu, jangan sampai ERP menjadi isu politik ekonomi. Sebab, proyek ini menyangkut kepentingan masyarakat secara luas yang membutuhkan sistem baik dalam pengelolaannya. Tak sekadar keuntungan pihak tertentu.

Melalui ERP, semua kendaraan memiliki kesempatan untuk melewati jalan yang sama sejauh membayar tanpa dibatasi jumlah penumpang, waktu, dan pelat nomor kendaraan.

Melalui ERP, semua kendaraan memiliki kesempatan untuk melewati jalan yang sama sejauh membayar tanpa dibatasi jumlah penumpang, waktu, dan pelat nomor kendaraan.

Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Budi Setiyadi menyampaikan, keberhasilan ERP harus ditopang oleh penerapan kebijakan lain. ”Ketika MRT (mass rapid transit) nantinya juga diterapkan, moda transportasi itu tentu akan memenuhi kebutuhan masyarakat Bodetabek juga. Sebab, mereka setiap hari berlomba masuk ke Jakarta,” kata Budi.

Perlu juga adanya tarif parkir yang tinggi dan kepastian waktu datang transportasi umum. ”Saat ini manajemen Transjakarta masih ’amburadul’. Tidak bisa dipastikan kapan busnya datang,” kata Darmaningtyas.

Berdasarkan pantauan Kompas, waktu datangnya bus transjakarta belum dapat dipastikan. Dibutuhkan lebih dari satu jam untuk menunggu bus 5H tujuan Ancol di Halte Harmoni. Jika masih seperti ini, tentu masyarakat yang terbiasa membawa kendaraan pribadi akan berpikir ulang untuk menggunakan transportasi umum.

Langkah penataan

Pengamat transportasi, Djoko Setijowarno, menyampaikan, penataan penerapan ERP di kota metropolitan seperti Jakarta dapat dilakukan melalui beberapa langkah. Integrasi antarmoda angkutan menjadi salah satu langkah mengurai kemacetan.

Integrasi antarmoda angkutan menjadi salah satu langkah mengurai kemacetan.

”Bayangkan ketika perjalanan kita sudah dijamin oleh transportasi umum. Tentu akan memudahkan kita semua. Ditambah lagi dengan penerapan satu tiket meski berpindah tranportasi,” kata Djoko.

Langkah yang tak kalah penting adalah penertiban angkutan liar. Khususnya bagi angkutan umum yang berpelat nomor hitam. ”Jumlah motor juga harus segera dibatasi. Harus ada ketegasan dari pemimpin untuk mengatasi kemacetan,” kata Djoko. (SHARON PATRICIA)