JAKARTA, KOMPAS—Cakupan imunisasi campak-rubela di 28 provinsi di luar Jawa baru tercapai 61 persen dari target minimal 95 persen. Di antara provinsi itu, baru Papua Barat yang berhasil mencapai target. Waktu program kampanye nasional imunisasi campak-rubela yang tersisa dua pekan dinilai tak akan cukup mengatasi ketertinggalan.
Data program Kampanye Nasional Imunisasi Campak-Rubela (Measles-Rubella/MR) menunjukkan, ada 10 provinsi yang realisasi cakupan sementaranya di bawah rata-rata dari 28 provinsi itu, yakni 61 persen. Bahkan, cakupan Aceh baru 8,11 persen, terendah dari semua provinsi.
Ketua Umum Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) Aman Bhakti Pulungan, Minggu (14/10/2018), mengatakan, dengan kondisi itu, target cakupan minimal 95 persen sulit dicapai. Perpanjangan waktu sampai 31 Oktober 2018 dinilai tak akan berpengaruh besar karena warga terpengaruh isu halal-haram vaksin MR yang mencuat beberapa waktu lalu.
Upaya Kementerian Kesehatan menggenjot cakupan imunisasi MR nyaris percuma sebab dukungan dari lembaga pemerintah minim. Padahal, kementerian lain di luar Kemenkes, seperti Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Agama, bisa proaktif mengampanyekan imunisasi MR ke daerah.
”Setelah membolehkan pemberian vaksin, seharusnya Majelis Ulama Indonesia (MUI) ikut meyakinkan warga bahwa imunisasi MR penting. Sementara masyarakat mungkin sudah tak mengikuti lagi berita MR,” ujarnya.
Menurut Aman, seharusnya Presiden dan Wakil Presiden ikut berperan mendorong percepatan cakupan imunisasi MR. Jika target cakupan MR tak tercapai, itu juga akan jadi catatan kinerja buruk bagi mereka. ”Pemerintah daerah juga tak fokus,” ujarnya.
Jika target cakupan imunisasi MR di luar Jawa gagal dicapai, pemerintah kehilangan momentum menurunkan kasus campak dan rubela, terutama sindrom rubela kongenital (CRS). Dengan begitu, pemerintah harus bersiap bom waktu kasus CRS sewaktu-waktu bisa meledak.
Infeksi virus rubela pada ibu hamil trimester pertama dapat mengakibatkan janin yang dikandung lahir cacat, tuli berat, katarak, dan bocor jantung. Pengobatannya rumit dan butuh biaya amat tinggi.
Papua Barat
Ketika ditanya provinsi mana saja yang mencapai target cakupan, Direktur Surveilans dan Karantina Kesehatan Kementerian Kesehatan Vensya Sitohang menjawab lewat pesan singkat, ”Per kemarin baru Papua Barat.”
Dari laporan harian imunisasi massal campak dan rubela di Papua Barat per 13 Oktober 2018, cakupan kumulatif tercatat 98 persen dari jumlah sasaran sekitar 260.000 anak. Menurut Kepala Dinas Kesehatan Papua Barat Otto Parorrongan, komitmen kepala daerah berpengaruh signifikan terhadap hasil cakupan imunisasi di daerah. ”Itu bisa dilakukan dengan memberi perintah, petunjuk, dan menganggarkan biaya sesuai kebutuhan,” ujarnya di Kabupaten Sorong, Papua Barat, kemarin.
Itu bisa dilakukan dengan memberi perintah, petunjuk, dan menganggarkan biaya sesuai kebutuhan.
Sejumlah kendala imunisasi MR seharusnya dicari solusinya. Otto mencontohkan, soal akses sulit di daerah pedalaman, pemda bisa memerintahkan tenaga kesehatannya mendatangi lokasi itu. Pemimpin provinsi atau kabupaten/kota juga mendatangi langsung wilayah itu meski harus berjalan atau menggunakan helikopter. Pendekatan lain adalah melalui kegiatan kemasyarakatan dan keagamaan.
Cakupan Imunisasi MR di Tingkat Provinsi di Luar Jawa (28 Provinsi) per 14 Oktober 2018 pkl 12.00 WIB