Menteri Kesehatan Nila Farid Moeloek menyaksikan pelaksanaan imunisasi campak-rubela di SD YPPK Picetehi, Kabupaten Teluk Bintuni, Papua Barat, Agustus 2018 lalu. Papua Barat menjadi provinsi pertama yang berhasil mencapai target cakupan imunisasi campak-rubela di atas 95 persen.
Kampanye Nasional Imunisasi Campak-Rubela di 28 provinsi di luar Jawa tinggal dua minggu tersisa. Namun, cakupan sementara hanya sekitar 60 persen.
SORONG, KOMPAS—Tim khusus yang terdiri dari perwakilan sejumlah kementerian dan Majelis Ulama Indonesia akan melakukan upaya persuasif ke daerah yang cakupan imunisasi campak-rubelanya rendah. Harapannya, cakupan imunisasi bisa naik setidaknya 75 persen pada akhir Oktober nanti dari target minimal 95 persen.
Kementerian yang terlibat ialah Kementerian Kesehatan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kementerian Agama, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, serta Kementerian Dalam Negeri.
Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kemenkes, Anung Sugihantono menyatakan, tim tersebut mulai terjun 17 Oktober mendatang. “Kami telah identifikasi 11 kabupaten/ kota yang jumlah sasarannya besar tetapi cakupannya rendah. Daerah ini yang akan didatangi secara langsung,” katanya di sela-sela acara peringatan puncak bulan eliminasi kaki gajah di Kabupaten Sorong, Papua Barat, Senin (15/10/2018).
Kami telah identifikasi 11 kabupaten/ kota yang jumlah sasarannya besar tetapi cakupannya rendah. Daerah ini yang akan didatangi secara langsung.
Adapun 11 kabupaten/kota itu ialah Kota Banda Aceh (Aceh), Kota Padang (Sumatera Barat), Kota Medan, Deli Serdang, dan Langkat (Sumatera Utara). Kemudian Kota Pekanbaru dan Kabupaten Kampar (Riau), Kabupaten Banyuasin (Sumatera Selatan), Kota Batam (Kepulauan Riau), Kota Banjarmasin (Kalimantan Selatan), serta Kota Makasar (Sulawesi Selatan).
“Harapannya, ada respons positif karena masalah ini bukan sekadar capaian target imunisasi tetapi keberhasilan penyelenggaraan pemerintah di daerah. Program imunisasi MR (Measles-Rubella/campak-rubela) merupakan program nasional yang wajib diselenggarakan di daerah,” ujarnya.
Komitmen daerah
Dalam kesempatan sama, Menteri Kesehatan Nila Djuwita Moeloek menyatakan, komitmen kepala daerah didukung kerja lintas sektor jadi kunci keberhasilan program imunisasi MR di daerah. Itu terbukti di 51 kabupaten/kota yang punya cakupan imunisasi MR di atas 95 persen.
“Kepala daerah seharusnya punya komitmen menyelamatkan masyarakat di daerahnya dari ancaman penyakit, termasuk campak dan rubela. Melihat kasus di Asmat beberapa waktu lalu, campak menjadi salah satu penyebab kematian anak-anak yang terkena gizi buruk di sana. Kita harus tuntaskan masalah ini,” katanya.
Hingga kini ada 7 provinsi dan 122 kabupaten/ kota di luar Jawa dengan cakupan imunisasi MR di bawah 50 persen. Tujuh provinsi itu ialah Aceh (6,21 persen), Sumatera Barat (31,58 persen), Riau (33,42 persen), Kalimantan Selatan (44,58 persen), Sumatera Utara (48,68 persen), Nusa Tenggara Barat (48,70 persen), dan Kepulauan Riau (48,94 persen).
Dari 28 provinsi di luar Jawa yang menerapkan program imunisasi MR, baru Papua Barat mencapai target di atas 95 persen, yaitu 98 persen.
Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan menyatakan, pihaknya berupaya menjangkau semua wilayah di Papua Barat agar mendapat imunisasi MR. Kondisi geografis sulit bukan jadi alasan tidak memberikan imunisasi ke masyarakat. “Seluruh sektor bekerja bersama. Kita harus perkuat sistem kekebalan di Papua Barat,” ujarnya.
Pada kesempatan terpisah, Direktur Surveilans dan Karantina Kesehatan Kemenkes, Vensya Sitohang, memaparkan, seluruh sumber daya yang ada serta waktu tersisa akan dioptimalkan untuk advokasi dan sosialisasi kepada pimpinan daerah, Majelis Ulama Indonesia, dan pihak lain terkait. Pendekatan kepada sekolah atau kelompok masyarakat yang belum menerima imunisasi MR serta memotivasi petugas kesehatan juga dilakukan.
