Kabupaten Pelalawan Ganti Siaga Kebakaran Hutan dan Lahan Jadi Siaga Banjir
Oleh
SYAHNAN RANGKUTI
·3 menit baca
PEKANBARU, KOMPAS — Pemerintah Kabupaten Pelalawan, Riau, mulai Selasa (16/10/2018) mencabut status Siaga Darurat Kebakaran Lahan dan Hutan periode 2018. Pada hari yang sama, Pelalawan menetapkan status Siaga Banjir dan Longsor untuk menghadapi kemungkinan bencana akibat musim hujan.
”Sebenarnya status siaga karhutla (kebakaran hutan dan lahan) baru berakhir pada 31 Oktober. Namun, berdasarkan penjelasan BMKG (Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika), sekarang ini Riau sudah masuk musim hujan. Kami lebih baik bersiaga untuk kemungkinan banjir,” kata Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Pelalawan Hadi Penandio yang dihubungi Selasa siang.
Menurut Hadi, sebelum mencabut status Siaga Darurat Karhutla, pihaknya sudah berkoordinasi dengan BMKG dan seluruh unsur satgas dari TNI dan Polri. Selain itu, pemantauan di lapangan sudah menunjukkan tidak ada lagi titik panas ataupun kebakaran lahan di wilayahnya karena curah hujan yang merata dalam beberapa hari terakhir.
Hadi menambahkan, dengan turunnya hujan, permukaan beberapa sungai di wilayahnya mulai meningkat. Meskipun peningkatan belum signifikan dan merata di semua wilayah, di beberapa tempat sudah memunculkan genangan air.
”Di Desa Lubuk Kembang Bunga, Kecamatan Ukui, air sudah sempat naik ke permukaan jalan sampai 20 cm. Melihat kondisi lapangan, kami lebih baik bersiaga terhadap banjir. Dengan penetapan siaga banjir, semua instansi terkait harus bersiap mengerahkan sumber daya, pemantauan, dan peralatan,” kata Hadi.
Hingga 31 Oktober
Secara terpisah, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Riau Edwar Sanger mengatakan, kebijakan daerah seperti Pelalawan untuk mencabut status Siaga Darurat Karhutla bersifat otonom. Daerah tentu memiliki alasan yang dapat dipertanggungjawabkan. Namun, status Siaga Darurat Karhutla di Provinsi Riau belum akan dicabut.
”Kami masih bertahan dengan status siaga sampai 31 Oktober mendatang. Lebih baik kami tetap bersiap dalam waktu yang tidak lama lagi. Kalau nantinya ada kebakaran lahan yang tidak terduga, seluruh peralatan untuk memadamkan api dengan sigap dimobilisasi,” kata Edwar.
Apabila status Siaga Karhutla Provinsi Riau dicabut, tambah Edwar, secara otomatis semua helikopter bantuan BNPB harus dikembalikan. Kalau ada kebakaran lagi, tidak ada lagi helikopter yang dapat dipakai.
Saat ini, tambah Edwar, masih ada lima helikopter yang bersiaga di Pangkalan TNI AU Roesmin Nurjadin, Pekanbaru, yaitu dua heli berjenis Kamov, satu Mi 171, dan satu Sikorsky, ditambah satu helikopter Bell 430 untuk patroli udara. Satu helikopter jenis Bell 214 sudah diterbangkan menuju Australia untuk memadamkan kebakaran di negara ”Kanguru” itu.
Meski belum mencabut status siaga darurat, Edwar merasa yakin, pada tahun 2018 ini Riau kembali terbebas dari bencana kabut asap. Dalam demikian, selama tiga tahun terakhir, Riau sudah mampu mengendalikan kebakaran.
”Sepanjang tahun ini sebenarnya kebakaran relatif dapat dikendalikan secara penuh. Kecuali di awal Oktober ini ada kebakaran di Kabupaten Indragiri Hilir dan Indragiri Hulu yang kurang diantisipasi. Untunglah, kebakaran itu cepat ditanggulangi dari darat dan udara sehingga kabut asap tidak berkembang,” kata Edwar.
Pada awal Oktober, udara di Kota Pekanbaru dan beberapa kota sepanjang jalur selatan menuju lokasi kebakaran di Rengat dan Tembilahan sempat dilanda kabut asap tipis. Namun, kabut itu langsung hilang setelah Satgas Karhutla memadamkan api di sumbernya.