Jakarta, Kompas -Wakil Presiden Jusuf Kalla menyatakan, kendati demokratisasi terjadi di Indonesia dan teknologi berubah cepat, kesetiaan Kepolisian Negara RI untuk menjalankan peranannya dengan baik menjaga keamanan dan ketertiban di masyarakat tetap dibutuhkan. Pasalanya, dengan kesetiaan itu, Polri dapat mengambil bagian untuk terus mendukung kemajuan bangsa dan mendorong kesejahteraan bersama.
Pesan tersebut disampaikan Wapres Kalla saat memberi pengarahan kepada 47 peserta Sekolah Staf dan Pimpinan Tinggi Polri (Sespimti Polri) ke-27 di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK), Jakarta, Senin (15/10/2018).
Menurut Wapres Kalla, apapun tantangan dan persoalan ke depan, Polri adalah bagian dari lingkaran kehidupan bernegara. Ketika ketertiban dan keamanan terganggu, begitu pula kehidupan sosial terganggu, hal itu akan menyebabkan investor tak ada yang mau menanamkan modalnya di Indonesia. Jika ekonomi terganggu akibat pemboman atau perampokan seperti di Pakistan dan Afghanistan, banyak orang akan menganggur. Daya beli pun menurun. Politik tak menentu. Ini membuat keamanan sulit terwujud.
Sebaliknya, tambah Kalla, ketika negara aman, investor berdatangan. Banyaknya investasi mendorong terbukanya lapangan kerja dan peningkatan daya beli. Hal Ini sekaligus menaikkan pajak dan membuat anggaran negara makin banyak. Ketika anggaran negara naik, polisi semakin dilengkapi teknologi dan peralatan, selain pembangunan jalan, rumah sakit bisa dilakukan.
Terkait hal itu, Wapres Kalla mengapresiasi kinerja Polri dan Tentara Nasional Indonesia yang menjaga tiga agenda besar mulai dari Asian Games, Asian Para Games, dan pertemuan Tahunan IMF-Bank Dunia di Bali. “Semua tak lepas dari peran polisi dan TNI. Saya (pernah) bilang, kalau satu saja mercon besar meledak di Bali minggu lalu, seluruh dunia tahu, dan mungkin mereka langsung pulang. Berapa kerugian kita? Tak akan ada investasi. Apalagi kalau ada menteri asing meninggal, habis kita,” lanjutnya.
Keberhasilan penyelenggaraan pertemuan Tahunan IMF-Bank Dunia juga disamakan dengan kegembiraan saat Asian Games dan Asian Para Games. Ini menimbulkan persepsi Indonesia negeri aman dan semua ingin berinvestasi di Indonesia.
Lebih jauh, Wapres Kalla menjelaskan, polisi telah menjalani perubahan sesuai perubahan sistem demokrasi. Perubahan dicatat Polri sejak awal kemerdekaan, hingga Republik Indonesia Serikat, masa Demokrasi Parlementer, Demokrasi Terpimpin 1964-1966, Orde Baru yang awalnya demokratis berubah jadi otoriter, hingga reformasi.
Inspektur Pengawasan Umum Polri Komjen (Pol) Putu Eko Bayuseno mengingatkan masalah profesionalitas Polri. Untuk itu, ia meminta pimpinan Polri mendorong personil Polri tak malas turun ke lapangan.
Sebelumnya, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, yang juga mantan Wakil Kepala Polri, Syafruddin berharap generasi penerus Polri menjadi pemimpin bangsa yang menjalankan democratic policing secara konsisten dan berkesinambungan.