Baru Dikerjakan 36 Persen, LRT Cawang-Dukuh Atas Terhenti di Kuningan
Oleh
ADHI KUSUMAPUTRA
·3 menit baca
JAKARTA, KOMPAS -- Pembangunan Light Rail Transit atau kereta rel ringan rute Cawang - Dukuh Atas telah berjalan lebih dari 2 tahun. Namun, pengerjaan baru selesai 36 persen. Target penyelesaiannya dipastikan mundur.
"Persoalan administrasi menjadi kendala pembangunan Light Rail Transit (LRT) atau kereta rel ringan rute Cawang - Dukuh Atas. Akibatnya, target penyelesaian yang semula direncanakan Mei 2019 tidak dapat tercapai," kata General Manager Departemen LRT PT Adhi Karya (Persero) Isman Widodo, saat dihubungi pada Rabu (17/10/2018).
Hingga saat ini, pembangunan yang dimulai pada pertengahan tahun 2016 masih terkendala penempatan lokasi untuk jalur LRT. Belum adanya sinkronisasi jalur dari Setiabudi sampai Dukuh Atas membuat pengerjaan terhenti di daerah Kuningan.
"Awalnya, rencana pemerintah daerah itu mau menyambungkan LRT dari Kelapa Gading ke Velodrome. Lalu Velodrome ke Manggarai. Kemudian Manggari ke Dukuh Atas. Namun, sinkronisasinya belum ada hingga sekarang," papar Isman.
Berdasarkan pantauan Kompas, proyek LRT berstrukur U Shape Girder baru ditemukan di beberapa titik seperti daerah Jalan MT Haryono hingga Jalan Gatot Subroto. Memasuki daerah Mampang hingga Kuningan, lebih banyak ditemukan tiang pancang di sepanjang jalur LRT.
Persoalan sinkronisasi jalur membuat proyek terhenti hingga Jalan HR Rasuna Said, Kuningan dekat Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi. Di tempat ini, jalur LRT masih berupa tanah kosong. Tiang pancang belum di pasang. Hanya terdapat ekskavator yang sedang mengeruk tanah.
Persoalan lainnya, peninggian infrastruktur listrik berupa saluran udara tegangan esktra tinggi (sutet) di beberapa titik sepanjang Tol Jakarta - Cikampek. "Peninggian sutet dilakukan di sekitar Cawang. Ini juga menjadi salah satu hambatan pengerjaan LRT," ujar Isman.
Persoalan teknis dihadapi kontraktor Adhi Karya, khususnya di daerah Kuningan. Ada jaringan kabel dan utilitas perkotaan seperti drainase yang terletak di bawah tanah. Kondisi ini menyebabkan benturan ketika tiang pancang ditancapkan ke tanah.
Namun, Isman menilai persoalan ini sebagai tantangan. "Memang ada masalah ini. Tapi kami menganggapnya sebagai tantangan teknis. Kami selalu berupaya menyelesaikannya," tegas Isman.
DKI harus proaktif
Staf Khusus Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Bidang Air dan Sumber Daya Air Firdaus Ali, menyampaikan, untuk mempercepat pembangunan LRT, pemerintah provinsi (pemprov) DKI Jakarta dinilai harus lebih proaktif.
"Sebenarnya kan ini bantuan pemerintah pusat kepada pemprov untuk mengatasi persoalan transportasi kota. Maka, pemprov harusnya lebih proaktif khususnya terkait pemberian izin pembangunan agar pembangunan tidak tertunda terus," kata Firdaus.
Sebenarnya kan ini bantuan pemerintah pusat kepada pemprov untuk mengatasi persoalan transportasi kota. Maka, pemprov harusnya lebih proaktif khususnya terkait pemberian izin pembangunan agar pembangunan tidak tertunda terus
Firdaus mengatakan, pemprov harusnya menyadari bahwa ini kebutuhan yang mendesak untuk Jakarta. Sebab selama ini, persoalan transportasi dari waktu ke waktu terus menjadi persoalan yang tak terselesaikan.
Meski ada persoalan, pengerjaan proyek LRT yang bertujuan mengatasi kemacetan di Jakarta harus tetap dilakukan dengan optimistis. Isman menyampaikan, ada kemajuan, pihaknya telah melakukan pembayaran lahan kepada enam perusahaan di Pancoran dan Kuningan.
"Akhirnya, kemarin (Selasa, 16/10) pembayaran lahan dapat dilakukan. Kami telah membayarkan ganti rugi terkait lahan perusahaan yang terkena pembangunan LRT. Semoga setelah ini, pembangunan dapat terus dilanjutkan," tutur Isman.
Investasi jangka panjang ini tentu bermanfaat bagi masyarakat. Menurut Firdaus, saat nanti proyek LRT selesai, pencapaian ini tentunya membuka peluang kerja sama dengan para Badan Usaha Milik Daerah.
Pengamat Perkotaan Yayat Supriatna, mengatakan, pembangunan koridor LRT juga harus disesuaikan dengan struktur dan pola ruang. Sebagai pembentuk struktur ruang kota, koridor LRT harus terhubung dengan pusat kegiatan dan jaringan pelayanan masyarakat.
"Misalnya di Kuningan. Kalau lewat Kuningan, otomatis harus ditetapkan di mana stasiunnya agar terintegrasi dengan pusat-pusat pelayanan. Tujuannya untuk membuat orang tak mau lagi membawa kendaraan pribadi," papar Yayat. (SHARON PATRICIA)