Majelis Umum PBB Pilih Palestina Jadi Ketua Grup 77

(AP PHOTO/ANDRES KUDACKI)

Puluhan warga Yahudi Hasidic mengibarkan bendera Palestina saat memprotes Israel di depan Markas Besar PBB selama berlangsung Sidang Majelis Umum PBB, 27 September 2018, di New York. Warga Yahudi Hasid memprotes keberadaan negara Israel dan menuntut agar pendudukan Israel atas Palestina segera diakhiri.

NEW YORK, SELASA -- Palestina, di Markas Perserikatan Bangsa-Bangsa, New York, Selasa (16/10/2018) waktu setempat atau Rabu dini hari WIB, memenangi dukungan untuk memimpin blok terbesar negara berkembang, Grup 77 (G77). Kemenangan itu makin meningkatkan posisi Palestina di PBB meski ada tentangan dari Amerika Serikat.

Majelis Umum PBB memberikan suara terbanyak pada Palestina, negara berstatus pengamat di lembaga internasional itu, untuk menjadi Ketua G77 plus China. G77 kini terus tumbuh dengan menaungi 134 negara berkembang di PBB.

Resolusi yang disusun oleh Mesir itu diadopsi melalui pemungutan suara dengan hasil 146 negara mendukung berbanding 3 menolak, dan 15 negara abstain. AS, Israel, dan Australia adalah tiga negara yang menentang langkah tersebut dalam majelis yang beranggotakan 193 negara.

Kemenangan itu makin meningkatkan posisi Palestina di PBB meski ada tentangan dari Amerika Serikat.

Duta Besar AS Nikki Haley menilai keputusan itu sebagai "kesalahan PBB", mengingat "Palestina bukan negara anggota PBB atau belum menjadi sebuah negara". Karena itu, Palestina tidak boleh diberi hak istimewa yang diperuntukkan bagi anggota penuh PBB.

"Kesalahan PBB hari ini merusak prospek perdamaian dengan mendorong ilusi yang diyakini oleh beberapa pemimpin Palestina bahwa mereka dapat mempromosikan tujuan mereka tanpa negosiasi perdamaian langsung," kata Haley.

REUTERS/JONATHAN ERNST

Presiden AS Donald Trump menerima Wakil Tetap AS untuk PBB, 9 Oktober 2018, di Washington, AS. Saat itu, Haley mengumumkan pengunduran diri yang akan efektif pada akhir tahun ini.

Hasil pemungutan suara pada Selasa tidak mengherankan karena G77 telah sepakat pada bulan lalu untuk memberi Palestina kursi. Karena itu, dapat dengan mudah Palestina memperoleh dukungan yang memadai di Majelis Umum PBB.

Resolusi tersebut memberi Palestina hak tambahan seperti wewenang untuk mengajukan proposal atas nama G77 dan meminta agar mereka diikutsertakan dalam pemungutan suara.

Tidak ubah status

Namun, langkah ini tidak mengubah status Palestina, yang dianggap sebagai negara pengamat dan bukan anggota PBB, serta tidak memiliki hak suara di Majelis Umum PBB. Wakil Duta Besar AS Jonathan Cohen mengatakan kepada Majelis Umum PBB sebelum pemungutan suara bahwa hanya negara anggota PBB dengan pengakuan penuh yang berhak berbicara dan bertindak atas nama kelompok negara.

Cohen menyebut resolusi itu "salah arah". Dia memperingatkan, AS tetap tidak akan mengakui Palestina terkait peran barunya di PBB. "Ketika Palestina berbicara sebagai ketua G77 di Majelis Umum, kami akan mengingatkan sesama anggota PBB bahwa Amerika Serikat tidak mengakui ada negara Palestina," kata Cohen.

REUTERS/SHANNON STAPLETON

Duta Besar Palestina untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa Riyad Mansour, di Markas PBB, New York, Selasa (16/10/2018), duduk saat anggota-anggota Majelis Umum PBB melakukan pemungutan suara untuk mengizinkan Palestina secara prosedural bisa bertindak seperti anggota lembaga internasional itu selama sidang-sidang tahun 2019 karena Palestina akan memimpin G77, kelompok negara-negara berkembang.

Saat berpidato, Duta Besar Palestina di PBB Riyad Mansour berjanji untuk membela kepentingan G77 dan bekerja secara konstruktif dengan semua mitra.

G77 dan China sangat berpengaruh pada isu anggaran di Majelis Umum PBB serta mendorong agenda mereka sebagai blok terbesar di PBB.

Pemungutan suara terjadi di tengah ketegangan antara pemerintahan Presiden Donald Trump dan Palestina terkait pengakuan Washington atas Yerusalem sebagai ibu kota Israel dan keputusan lain yang dianggap pro-Israel.

Duta Besar Palestina di PBB Riyad Mansour berjanji untuk membela kepentingan G77 dan bekerja secara konstruktif dengan semua mitra.

Pemerintahan Trump telah menghentikan bantuan kepada Palestina dan badan PBB yang mengurus pengungsi Palestina. AS sedang menyusun proposal perdamaian yang dikhawatirkan Palestina akan bias kepentingan Israel.

Pada tahun 2012, AS menentang resolusi yang meningkatkan status Palestina sebagai negara pengamat bukan anggota PBB, dengan alasan tidak boleh ada pengakuan internasional untuk Palestina sampai ada kemajuan dalam upaya perdamaian dengan Israel. (AFP)

STEPHANIE KEITH/GETTY IMAGES/AFP

Mahmoud Abbas, Presiden Palestina, memberikan pidato dalam Sidang Majelis Umum PBB, di Markas PBB, New York, 27 September 2018.