Militer Thailand Tak Tutup Peluang Kudeta

REUTERS/ATHIT PERAWONGMETHA

Panglima Militer Thailand Jenderal Apirat Kongsompong menyampaikan pernyataan dalam konferensi pers di Markas Besar Angkatan Darat Thailand di Bangkok, Thailand, Rabu (17/10/2018).

BANGKOK, RABU — Panglima militer Thailand Jenderal Apirat Kongsompong menegaskan, militer tidak menutup kemungkinan melakukan kudeta kembali jika terjadi konflik politik pasca-pemerintahan sipil pada pemilu tahun depan.

Kepada wartawan di Bangkok, Apirat yang merupakan panglima baru menyebutkan bahwa militer akan terus mengawasi dengan saksama perkembangan politik di Thailand dan akan bersikap netral. ”Kami tak akan membiarkan politik memanfaatkan militer,” katanya.

Namun, ketika ditanya apakah dia akan melancarkan kembali kudeta, Apirat menjawab, jika politik tidak menciptakan konflik seperti di masa lalu, pihak militer tidak akan melakukan intervensi.

Militer Thailand melakukan kudeta pada Mei 2014 untuk melengserkan Perdana Menteri Yingluck Shinawatra, adik dari PM Thaksin Shinawatra yang juga dikudeta oleh militer pada tahun 2006. Kudeta empat tahun lalu dilakukan militer sejak terjadi demonstrasi berkepanjangan antara kelompok pro dan anti-Thaksin.

KOMPAS/MH SAMSUL HADI

Seorang perempuan berswafoto di depan barisan tentara yang berbaris rapat saat berlangsung unjuk rasa massa antikudeta di kawasan Ratchaprasong, Kota Bangkok, Thailand, Minggu (25/5/2014).

Sejak kudeta itu, Thailand berada di bawah kekuasaan junta militer, di mana mantan Panglima Prayuth Chan-ocha menjadi perdana menteri sampai sekarang. Setelah beberapa kali menunda pemilu, akhirnya pemerintah menetapkan pemilu dilaksanakan pada Februari 2019.

Dibenci

Prayuth akhir pekan lalu membuat blunder ketika ia membuat akun baru di Facebook. Ia membuat status yang meminta ”masukan” dari publik tentang kebijakan-kebijakan pemerintah.

Reaksi publik sangat cepat. Dalam 24 jam sudah terdapat sekitar 9.000 komentar, yang sebagian besar bernada negatif. ”Anda adalah beban berat untuk negeri ini. Jika Anda tidak mundur, mari laksanakan pemilu yang jujur dan adil,” kata Kraisorn Chuakram.

PHOTO BY LILLIAN SUWANRUMPHA / AFP

Politisi Thailand Suthep Thaugsuban (kanan), mantan pemimpin unjuk rasa jalanan yang memelopori demonstrasi menentang pemerintahan PM Yingluck Shinawatra, menandatangani memorabilia para pendukungnya di lokasi penggalangan anggota partai politiknya yang baru, Koalisi Aksi untuk Thailand di Bangkok, 1 Oktober 2018.

Banyak juga yang menyatakan Prayuth melakukan kampanye daring, sementara partai-partai politik lain dilarang melakukan politisasi dan melakukan pertemuan. ”Melarang pihak lain untuk berkampanye lewat media sosial, tetapi kemudian dia membuka akun Facebook untuk dirinya? Benar-benar tidak tahu malu,” kata Suvipan Jampa yang komentarnya mendapat 1.300 respons.

Sejumlah orang bahkan lebih langsung lagi dalam mengkritik Prayut. ”Saya akan memilih Pheu Thai dalam pemilu mendatang,” kata Sichai Patthana.

Wakil sekjen untuk kantor PM, Puttipong Punnakanta, mengatakan, apa yang dilakukan Prayuth bukanlah kampanye politik, melainkan sekadar berkomunikasi dengan publik Thailand. ”Tidak apa-apa warga memiliki komentar negatif ataupun berbeda pandangan. Namun, mereka harus berbicara dengan santun. Saya rasa, PM Prayuth tidak masalah dengan hal itu,” kata Puttipong. (AFP/REUTERS)