Ombudsman Dukung Data Tunggal Beras

KOMPAS/WINARTO HERUSANSONO

Perum Bulog Divisi Regional Jawa Tengah, Selasa (4/9/2018), mulai buka gudang untuk menstabilkan harga beras di pasaran. Bulog Jateng melepas 30 ton beras medium dengan harga Rp 9.000 per kilogram untuk operasi pasar di sejumlah kota besar di Jawa Tengah. Wakil Kepala Perum Bulog Divre Jateng Juaheni (ketiga dari kanan) bersama Kepala Disperindag Kota Semarang Fajar Purwoto (kedua dari kanan) mengecek kualitas beras di gudang beras Bulog di Palebon, Pedurungan, Kota Semarang.

JAKARTA, KOMPAS - Badan Pusat Statistik sedianya akan mengumumkan data proyeksi produksi beras pekan depan. Data tunggal ini diharapkan menjadi solusi atas perbedaan data yang terjadi selama ini.

Rencana pengumuman oleh Badan Pusat Statistik (BPS) tersebut disampaikan Wakil Presiden Jusuf Kalla saat menerima kunjungan Ombudsman Republik Indonesia di Kantor Wakil Presiden, Jakarta (17/10/2018).

"Kami dukung data BPS tentang produksi beras. Ini yang sebenarnya ditunggu-tunggu. Kami sampaikan ke Wapres agar ada data baku yang bisa jadi acuan masyarakat luas karena selama ini terjadi kebingungan dengan adanya data yang berbeda-beda," kata Ketua Ombudsman Republik Indonesia Amzulian Rifai kepada wartawan usai audiensi dengan Kalla.

Anggota Ombudsman Republik Indonesia, Ahmad Alamsyah Saragih, menambahkan, data BPS yang akan menjadi acuan tunggal diharapkan mengakhiri kontroversi data produksi beras sebagaimana selalu terjadi selama ini.

"Mudah-mudahan kontroversi data pangan yang sering membingungkan akan beres. Wapres mengatakan, BPS akan mengumumkan kira-kira minggu depan. Dan data akan terkoreksi sehingga akan terlihat neraca beras kita secara obyektif," kata Alamsyah.

Perbedaan data produksi beras terjadi antara Kementerian Pertanian dan BPS. Hal ini berlangsung setiap tahun. Implikasinya antara lain adalah pengambilan kebijakan di antara pemangku kepentingan di pemerintah tidak sinergis.

"Jadi ini adalah kebijakan satu data. Setelah dua tahun BPS tidak pernah ngomong soal produksi beras, sekarang saatnya menjadikan data BPS sebagai acuan untuk semuanya," kata Alamsyah.