Pertemuan di DPRD Mimika Diskors

KOMPAS/FABIO COSTA

Suasana pertemuan antara Forum Komunikasi Guru dan Tenaga Kependidikan SMA-SMK dengan anggota DPRD Kabupaten Mimika di Timika, Papua, Kamis (18/10/2018).

TIMIKA, KOMPAS — Pertemuan antara perwakilan Forum Komunikasi Guru dan Tenaga Kependidikan SMA-SMK Kabupaten Mimika dengan pihak legislatif di kantor Dewan Perwakilan Kabupaten Mimika, Papua, Kamis (18/10/2018), terpaksa diskors. Hal ini karena tak ada perwakilan dari pemerintah kabupaten untuk membicarakan solusi terkait aksi mogok mengajar sebanyak 1.065 guru SMA dan SMK sejak Rabu kemarin.

Dari pantauan Kompas di ruang rapat DPRD Mimika pada pukul 11.30 WIT, tak terlihat Bupati Mimika Eltinus Omaleng ataupun Sekretaris Daerah Kabupaten Mimika Ausilius You.

Diketahui para guru di Kabupaten Mimika memutuskan mogok mengajar hingga batas waktu yang tidak ditentukan. Hal ini menyebabkan 8.380 siswa dari 19 SMA dan 24 SMK di Mimika tak bersekolah selama 2 hari terakhir.

Hal ini dipicu belum dibayarnya uang lauk-pauk (ULP) dan tunjangan perbaikan penghasilan (TPP) bagi guru aparatur sipil negara (ASN) dan uang insentif bagi guru honorer sejak Januari 2018.

Ketua Forum Komunikasi Guru dan Tenaga Kependidikan SMA-SMK Kabupaten Mimika (FKGTK) Sulijo mengatakan, pertemuan bersama pemda dan pihak legislatif untuk mencari solusi bersama atas mogoknya 1.065 guru.

”Apabila pembayaran ULP dan TPP bagi guru berstatus ASN dan insentif bagi guru honorer tak kunjung direalisasikan, kami akan terus melakukan aksi mogok mengajar,” kata Sulijo.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Mimika Jeny Usmani menyatakan, pihaknya tak mengetahui adanya rapat bersama para guru yang menggelar aksi mogok mengajar di kantor DPRD Mimika.

”Pembayaran hak guru tingkat pendidikan menengah adalah kewenangan Pemprov Papua sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Pemkab Mimika hanya menyiapkan anggaran untuk guru SMP dan SD pada tahun ini,” ujar Jeny.

Sebelumnya, Sekretaris Dinas Pendidikan Provinsi Papua Protasius Lobya menyatakan, Pemprov Papua telah mengeluarkan surat edaran kepada pemerintah kabupaten dan kota di Papua untuk tugas perbantuan pembayaran tunjangan dan insentif bagi tenaga guru di tingkat SMA/SMK dan sederajat.

”Pemprov Papua belum menyiapkan anggaran untuk tunjangan dan insentif guru pendidikan menengah sebab dana terpakai dalam Pemilihan Gubernur Papua 2018 dan persiapan pembangunan infrastruktur untuk Pekan Olahraga Nasional di Papua pada 2020. Kami akan menyiapkan anggaran pada tahun depan,” kata Protasius.