Seorang kerabat pejuang Palestina, Naji al-Zaneen, yang tewas dalam serangan udara Israel, menjerit histeris saat pemakaman Al-Zaneen di Jalur Gaza bagian utara, Rabu (17/10/2018). Upaya damai untuk menyelesaikan konflik Israel-Palestina hingga kini masih menemui jalan buntu.
Wacana pemindahan Kedutaan Besar Australia untuk Israel diyakini tidak berpengaruh terhadap perjanjian dagang Indonesia-Australia.
BRISBANE, KOMPAS Australia meyakini hubungan dengan Indonesia tidak terdampak rencana Australia memindahkan kedutaannya untuk Israel ke Jerusalem. Meskipun demikian, tekanan kepada Pemerintah Australia terus berdatangan setelah rencana itu diumumkan.
”Saya telah berhubungan langsung dengan Presiden (Joko Widodo) dan antara menteri-menteri luar negeri serta menteri-menteri perdagangan kami. Menteri Perdagangan Indonesia sudah mengumumkan ke publik bahwa itu (pemindahan) tidak menjadi masalah,” kata Perdana Menteri Australia Scott Morrison, Rabu (17/10/2018), di Canberra, Australia.
Australia dan Indonesia tengah membahas perjanjian dagang senilai 16 miliar dollar AS. Perjanjian itu menurut rencana akan ditandatangani pada akhir tahun.
Sebelumnya, Morrison mengumumkan kemungkinan pemindahan Kedutaan Australia dari Tel Aviv ke Jerusalem. Ide ini, dikatakan, dilontarkan mantan Duta Besar Australia untuk Israel, sekaligus calon anggota parlemen dari daerah pemilihan yang penduduknya mayoritas Yahudi, Dave Sharma. Ide itu dilontarkan menjelang pemilu sela Australia yang akan digelar pada Sabtu (20/10). Koalisi penyokong Morrison di parlemen hanya unggul satu kursi. Kekalahan di pemilu sela akan membuat Morrison kehilangan jabatan.
Peneliti CSIS, Evan A Laksmana, mengatakan, ada unsur politik dalam negeri pada wacana itu. Indonesia disarankan berhati-hati menyikapi wacana itu. Indonesia tidak perlu gegabah seperti membatalkan perjanjian perdagangan. Sebab, wacana itu belum menjadi kebijakan resmi.
Akan tetapi, wacana itu juga menunjukkan eratnya hubungan Amerika Serikat dengan Australia. Sebelum ini, AS lebih dulu memindahkan kedutaannya ke Jerusalem. Jika akhirnya benar wacana itu diwujudkan, Australia akan kembali ke masa ”Wakil Sherrif”.
Julukan itu diberikan setelah Presiden AS George W Bush menyebut Australia sebagai sherrif AS di selatan. Hal itu akan mendorong wacana Australia masih belum bisa sepenuhnya menjadi bagian dari kawasan Asia, hal yang diupayakan Australia beberapa waktu terakhir.
Tekanan
Pengumuman Morrison memicu tekanan dari luar dan dalam negeri. Sejumlah negara, termasuk Indonesia, sudah mengecam pengumuman itu. Para duta besar negara Timur Tengah menyurati Kementerian Luar Negeri Australia gara-gara wacana tersebut.
Menteri Pertanian Barnaby Joyce dinyatakan khawatir kontrak-kontrak dagang Australia dengan negara-negara Timur Tengah dan negara berpenduduk mayoritas Muslim akan berantakan. ”Indonesia, Qatar, Arab Saudi, Bahrain, Jordania. Banyak soal-soal yang sensitif di negara-negara ini dan kita harus memastikan kita bersama mereka dalam isu ini,” tuturnya.
Seorang anggota parlemen dari Partai Nasional mengatakan kepada Australian Financial Review bahwa pengumuman Morrison seperti petir di siang bolong. ”Saya tak mengerti mengapa kita harus mengobok-obok soal ini. Konflik di sana sudah berlangsung seribu tahun dan pemindahan Kedutaan Besar Australia tak akan berpengaruh pada konflik itu,” tutur anggota parlemen yang namanya tidak mau disebutkan itu. (RAZ)
