Geliat Pendidikan Pascagempa Lombok Terus Dipulihkan
LOMBOK, KOMPAS — Pemulihan kehidupan masyarakat pascagempa tak meninggalkan perhatian pada dunia pendidikan. Hak anak-anak untuk menjalani pendidikan di tengah sitausi kehidupan yang belum normal sepenuhnya tetap dilakukan pemerintah dengan dukungan banyak pihak.
Ketika fokus perhatian teralihkan untuk segera memulihkan masyarakat terdampak gempa dan tsunami di wilayah Sulawesi Tengah, komitmen pemerintah kepada masyarakat korban gempa Lombok di wilayah Nusa Tenggara Barat (NTB) tetap berjalan. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang menangani pendidikan anak usia dini hingga menengah serta Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi yang menangani perguruan tinggi tetap memastikan proses pendidikan secara perlahan bisa kembali normal.
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, Jumat (12/10/2018), mengunjungi Pulau Sumbawa di NTB. Kemdikbud menyalurkan bantuan senilai lebih dari Rp 101 miliar untuk memulihkan kondisi pendidikan pascagempa di Pulau Sumbawa, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB). Bantuan diberikan dalam bentuk penyediaan ruang kelas darurat, perbaikan satuan pendidikan, penyediaan perlengkapan belajar mengajar, dan penyaluran tunjangan khusus kepada guru.
”Pemerintah tidak melupakan Nusa Tenggara Barat, khususnya masyarakat Sumbawa dan Sumbawa Barat,” ujar Mendikbud yang menjumpai para kepala sekolah, guru, komite sekolah, dan para tokoh masyarakat di Kabupaten Sumbawa Barat.
Sebagai bentuk perlindungan kepada tenaga pendidik, Mendikbud menyerahkan bantuan tunjangan khusus kepada para guru terdampak gempa di wilayah Kabupaten Sumbawa dan Sumbawa Barat. Tunjangan khusus diberikan kepada guru, baik yang berstatus pegawai negeri sipil (PNS) maupun non-PNS dari berbagai jenjang. Guru PNS menerima bantuan Rp 1,5 juta per bulan, sedangkan guru non-PNS mendapatkan bantuan sejumlah Rp 2 juta per bulan.
Total tunjangan khusus yang diberikan untuk guru terdampak wilayah Kabupaten Sumbawa Barat senilai Rp 5,4 miliar. Sebelumnya, Mendikbud juga memberikan bantuan tunjangan khusus kepada guru terdampak di wilayah Kabupaten Sumbawa dengan nilai bantuan sejumlah Rp 5,8 miliar. Total bantuan tunjangan khusus dari Kemdikbud untuk wilayah Sumbawa dan Sumbawa Barat senilai Rp 11,2 miliar untuk 2.162 guru dan kepala sekolah.
”Ibu dan bapak guru harus segera bangkit. Segera kembali ke sekolah, segera mengejar ketertinggalan pelajaran. Membimbing anak-anaknya kembali belajar,” pesan Mendikbud.
Dalam kunjungan kerja kali ini, Mendikbud juga menyerahkan bantuan penyediaan sarana pembelajaran darurat untuk 45 sekolah senilai Rp 121 juta. Kemudian bantuan untuk pendidikan anak usia dini (PAUD) berupa papan tulis, alat permainan edukatif, dan paket buku-buku bacaan untuk anak.
Berdasarkan data posko pendidikan, 193 sekolah di Pulau Sumbawa mengalami kerusakan. Setidaknya 767 ruang kelas memerlukan perbaikan agar proses belajar mengajar kembali normal. Untuk menyegerakan kembalinya proses belajar mengajar, Kemdikbud telah menyalurkan bantuan berupa tenda untuk ruang kelas darurat.
Mendikbud menyampaikan bahwa perbaikan sekolah rusak kategori berat akan dilakukan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kementerian PUPR). Namun, untuk perbaikan kerusakan kategori ringan dan sedang akan dilakukan Kemdikbud.
Penyediaan ruang kelas belajar sementara (RKBS) di Pulau Sumbawa ditargetkan selesai pada akhir November. Kemudian akan dilanjutkan dengan pengerjaan bangunan permanen. Pembangunan bangunan fasilitas pendidikan terdampak gempa berdasarkan hasil verifikasi tim gabungan.
”Di Sumbawa dan Sumbawa Barat terdapat 76 titik, total terdapat 170 RKBS,” ujar Koordinator Sementara Posko Kementerian PUPR di Pulau Sumbawa, Samsi Gunarta.
Pemasangan RKBS dilakukan di lingkungan sekolah terdampak. Kecuali bagi sekolah yang tidak memiliki ruang, pengerjaan bangunan permanen segera dilakukan. Pemasangan RKBS akan ditempatkan sesuai permintaan kepala sekolah.
Bupati Sumbawa Barat Musyafirin menyampaikan terima kasih atas bantuan Kemdikbud untuk memulihkan kondisi pendidikan di wilayahnya. Bantuan dari Kemdikbud membantu percepatan pemulihan pendidikan di KSB. ”Ada 11 miliar dari Kemdikbud, kemudian kita tambah 6 miliar dari APBD untuk rusak kategori sedang dan ringan,” ujarnya.
Ia mengajak guru agar terus bergotong royong memulihkan kondisi pendidikan di Kabupaten Sumbawa Barat. ”Dana yang diberikan Kemdikbud kita optimalkan untuk sarana prasarana guna menghasilkan output pendidikan yang maksimal di Kabupaten Sumbawa Barat,” kata Bupati.
Di tingkat perguruan tinggi, komitmen pemerintah untuk memberikan bantuan korban terdampak gempa Lombok masih berlanjut. Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan (Belmawa) Kemristek dan Dikti memberi bantuan biaya pendidikan kepada 5.144 mahasiswa yang terkena dampak bencana gempa Lombok.
Proses pemberian bantuan kepada mahasiswa tersebut dilakukan dengan bekerja sama antara Universitas Negeri Mataram, Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VIII, dan Bank BRI.
Mekanisme pemberian bantuan diawali dengan pengusulan penerima bantuan yang diajukan perguruan tinggi dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VIII Bali, dilanjutkan dengan proses identifikasi dan verifikasi data yang dilaksanakan di perguruan tinggi yang berada di wilayah Lombok untuk kemudian akan divalidasi dan dibuatkan rekening oleh direktorat jenderal pembelajaran dan kemahasiswaan.
Adapun kriteria penerima bantuan adalah mahasiswa aktif pada semester genap tahun ajaran (TA) 2017/2018 dan merencanakan studi pada semester ganjil tahun ajaran 2018/2019. Calon penerima bantuan tidak sedang menerima beasiswa lain yang bersumber dari APBN atau APBD, serta mahasiswa tersebut mengalami kendala pembiayaan untuk melanjutkan studi yang diakibatkan ekonomi orangtua atau wali menurun dan/atau tempat tinggal keluarga rusak.
Direktur Kemahasiswaan, Kemenristek dan Dikti, Didin Wahidin mengatakan, bantuan bagi mahasiswa terdampak gempa berupa beasiswa Bidikmisi atapun beasiswa peningkatan prestasi akademik (PPA). ”Mahasiswa jangan sampai terkendala kuliahnya,” kata Didin.
Hingga pekan lalu, Ditjen Belmawa telah menerima usulan penerima bantuan biaya pendidikan dengan skema Bidikmisi sebanyak 2.195 mahasiswa, dan telah dilakukan pencairan dana sebanyak 1.357 mahasiswa. Sisanya masih dalam proses verifikasi sebanyak 838 mahasiswa. Sementara untuk usulan penerima bantuan pendidikan dengan skema PPA adalah 2.949 mahasiswa, dan dana yang sudah dicairkan 2.000 mahasiswa, selebihnya masih dalam proses verifikasi sebanyak 949 mahasiswa.
Mahasiswa yang mendapat bantuan dengan skema Bidikmisi berhak menerima biaya hidup Rp 650.000 per bulan dan bebas biaya kuliah. Adapun bantuan pendidikan dengan skema PPA akan diberikan langsung ke rekening penerima sebesar Rp 2,4 juta per semester.